BIMA, 6 Maret 2026 || Kawah NTB – Di tengah euforia klaim capaian satu tahun keberhasilan kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima, kritik tajam datang dari aktivis Pilar NTB. Sorotan utama tertuju pada ketidakpastian nasib dan kesejahteraan tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu yang hingga kini dinilai belum memiliki kejelasan terkait sistem penggajian.
Sekertaris Pilar NTB Mikel Muhaimin, SH menyatakan bahwa klaim keberhasilan kinerja pemerintah daerah terasa hambar jika kebutuhan dasar para abdi negara, khususnya PPPK Paruh Waktu, tidak menjadi prioritas.
“Sangat ironis ketika pemerintah daerah memamerkan rapor hijau kinerja satu tahun, namun di sisi lain, ribuan tenaga PPPK Paruh Waktu masih dihantui ketidakpastian. Mereka butuh kejelasan regulasi penggajian, bukan sekadar seremoni keberhasilan,” tegas perwakilan Pilar NTB.
Selain masalah kepastian gaji, Pilar NTB juga menyoroti isu yang beredar di kalangan pendidik mengenai wacana penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk membayar gaji PPPK Paruh Waktu.
Isu ini memicu kekhawatiran serius di sektor pendidikan, mengingat:
Beban Operasional Sekolah: Dana BOS sudah memiliki peruntukan vital untuk kegiatan belajar mengajar.
Risiko Mutu Pendidikan: Pengalihan dana tersebut dikhawatirkan akan mengganggu pengadaan sarana dan prasarana sekolah.
Ketimpangan Regulasi: Belum ada payung hukum yang kuat yang memperbolehkan dana BOS dikonversi sepenuhnya untuk gaji pegawai kategori ini tanpa mengorbankan operasional siswa.
Pilar NTB mendesak Bupati Bima dan dinas terkait untuk segera:
Transparansi Anggaran: Membuka skema pengupahan PPPK Paruh Waktu agar tidak terjadi simpang siur di lapangan.
Kepastian Regulasi: Menjamin bahwa sumber gaji PPPK tidak memangkas hak-hak dasar operasional sekolah (Dana BOS).
Evaluasi Kinerja Nyata: Menjadikan kesejahteraan pegawai sebagai indikator utama keberhasilan kinerja daerah.
“Kami tidak ingin keberhasilan kinerja hanya terlihat di atas kertas. Realitanya, perut para pegawai dan keberlangsungan pendidikan di Bima tidak bisa dikelola dengan ketidakpastian,” tutupnya.
