BIMA, 25 Maret 2026 || Kawah NTB – Normalnya, pejabat yang namanya sedang dibidik aparat penegak hukum akan diparkir, atau minimal tahu malu. Tapi di Kabupaten Bima, logikanya seolah diputarbalikkan.
Di tengah pusaran skandal proyek Optimalisasi Lahan (Oplah) senilai Rp 23 Miliar yang merugikan ratusan kelompok tani, Sdr. Taufik aktor yang diduga kuat menjadi dalang utamanya justru melenggang kangkung. Alih-alih dicopot, ia malah naik kelas dan diberi karpet merah menjadi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
Ini bukan lagi sekadar soal korupsi, ini soal kewarasan dan etika Pemkab Bima yang sudah kebangkrutan moral. Bikin mual? Pasti. Mari kita bedah rekam jejaknya.
Bukan Sekadar Pion, Taufik Adalah Sutradara di Tahun 2025
Selama ini, narasi yang beredar seolah-olah Taufik hanyalah seorang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) biasa yang terjebak sistem. Jangan mau dibohongi. Faktanya, pada tahun 2025 tepat saat dana Rp 23 Miliar ini dikelola dan dieksekusi Taufik sedang duduk nyaman di pucuk pimpinan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pertanian Bima.
Artinya apa? Dia bukan bawahan yang cuma bisa mengangguk. Dia adalah penguasa anggaran saat itu. Dia yang pegang kendali, dia yang mengatur ritme, dan di bawah hidungnyalah manipulasi progres fiktif 52% itu terjadi. Dengan kekuasaan mutlak di tangannya saat itu, sangat mudah baginya untuk mendesain skema perampokan yang terstruktur.
Menghisap Keringat Petani Lewat CV Siluman
Cara kerjanya benar-benar tidak punya hati. Bayangkan, ada 361 Kelompok Tani yang seharusnya dibantu untuk bertahan hidup, malah dipaksa dan diintimidasi. Mereka digiring bagai bebek untuk menyetorkan uang pembelian pompa air hanya ke satu pintu: CV. Inter Nusa Jaya.
Publik sudah curiga, CV ini diduga kuat cuma perusahaan cangkang atau siluman yang sengaja dipakai untuk menampung mark-up harga. Lebih parahnya lagi, Taufik dan jaringannya tega menjadikan para penyuluh pertanian dan petugas UPT di lapangan yang sejatinya adalah guru bagi para petani menjadi debt collector dadakan untuk menekan petani miskin agar segera setor uang. Ini benar-benar merendahkan muruah ASN! Uang yang seharusnya untuk membasahi ladang petani, malah diduga mengalir deras mempertebal dompet pejabat.
Logika Pemkab Bima yang Jungkir Balik
Sekarang, pertanyaan terbesarnya ada di pundak Kepala Daerah: Ada apa dengan Pemkab Bima? Bagaimana mungkin seorang pejabat yang sedang diincar Unit Tipidkor Polres Bima karena dugaan memeras hak petani miskin, malah dipromosikan mengurus Dinas PUPR? Kita semua tahu, PUPR adalah lahan basah dengan anggaran infrastruktur ratusan miliar rupiah.
Menyerahkan kunci brankas PUPR kepada sosok dengan rekam jejak seperti Taufik di Dinas Pertanian ibarat memberikan kunci rumah kepada orang yang baru saja ketahuan menilep uang kas RT. Apakah Pemkab Bima sudah kehabisan orang jujur? Ataukah promosi ini adalah balas budi atas setoran-setoran di masa lalu?
Rakyat Bima tidak buta dan tidak tuli. Aparat penegak hukum harus segera menyeret siapa pun yang terlibat. Jangan biarkan petani menangis di ladangnya yang kering, sementara pejabat korup tersenyum lebar di balik meja barunya. Usut tuntas, walau langit Bima runtuh!
