BIMA, 1 April 2026 || Kawah NTB – Penyelidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi pada Program Optimalisasi Lahan (Oplah) Kabupaten Bima tahun 2025 senilai Rp 23 Miliar kini memasuki babak baru. Kasus yang tengah bergulir di meja Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Polres Bima ini tidak lagi hanya menyoroti para pelaksana teknis, tetapi kini mulai menyeret nama pucuk pimpinan daerah, yakni Bupati Bima, Ady Mahyudi.
Sorotan tajam dari berbagai elemen masyarakat dan aktivis Pejuang Militan Rakyat (PILAR) NTB mengarah pada kebijakan kontroversial Bupati Ady Mahyudi yang justru mempromosikan Sdr. Taufik, ST., MT. aktor utama yang diduga paling bertanggung jawab dalam skandal ini sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bima yang baru pada tahun 2026 ini.
Tanda Tanya Besar di Balik Promosi Jabatan
Langkah Bupati Ady Mahyudi memberikan kursi strategis Kadis PUPR kepada Taufik dinilai publik sebagai sebuah anomali birokrasi dan memunculkan dugaan adanya “perlindungan” dari pimpinan daerah.
Taufik bukanlah nama sembarangan dalam pusaran skandal Oplah 2025. Saat dana senilai Rp 23 Miliar tersebut dieksekusi, ia memegang kendali ganda yang sangat absolut: menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
Di bawah kendalinyalah dugaan manipulasi anggaran dan rekayasa laporan fisik sebesar 52% terjadi. Padahal, fakta di lapangan menunjukkan bahwa banyak lahan pertanian masyarakat miskin yang masih terbengkalai dan berupa semak belukar. Selain itu, terdapat dugaan kuat adanya pemerasan di mana petani diarahkan untuk menyetorkan dana pompa air kepada sebuah perusahaan cangkang bernama CV. Inter Nusa Jaya dengan mark-up harga yang tidak wajar.
“Mengangkat seorang pejabat yang sedang dibidik oleh aparat penegak hukum atas kasus korupsi senilai puluhan miliar menjadi Kepala Dinas PUPR dinas dengan anggaran ratusan miliar adalah sebuah blunder fatal, atau justru ada indikasi kesengajaan. Bupati Bima Ady Mahyudi harus menjelaskan hal ini kepada publik,” tegas perwakilan aktivis PILAR NTB.
Publik Bima kini mendesak aparat kepolisian untuk memperluas jangkauan penyidikan. Tindakan kepolisian tidak boleh hanya berhenti di tingkat pelaksana, tetapi harus berani menyentuh para pengambil kebijakan.
Berikut adalah desakan utama masyarakat terhadap penegakan hukum dalam kasus ini:
Pemeriksaan Segera terhadap Taufik: Unit Tipidkor Polres Bima diminta untuk segera melakukan pemanggilan dan pemeriksaan intensif terhadap Taufik, baik dalam kapasitasnya sebagai eks Plt Kadis Pertanian dan PPK Oplah 2025, maupun jabatannya saat ini.
Pencegahan Penghilangan Barang Bukti: Dengan jabatan baru sebagai Kadis PUPR, Taufik memiliki akses birokrasi yang jauh lebih besar. Polisi didesak segera menyita seluruh dokumen pencairan dana, Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) fisik, dan mutasi rekening terkait CV. Inter Nusa Jaya sebelum terjadi rekayasa susulan atau intimidasi terhadap saksi kunci di lapangan.
Hukum di Kabupaten Bima kini sedang diuji. Masyarakat menunggu langkah presisi dan tanpa pandang bulu dari Polres Bima. Publik menuntut agar uang infrastruktur dan hak petani tidak terus menjadi ladang bancakan para mafia anggaran yang berlindung di balik kekuasaan eksekutif.
