BIMA, 29 Maret 2026 || Kawah NTB – Pernyataan cuci tangan manajemen SPBU Wera (Desa Tawali) yang berdalih yang penting pakai barcode, setelah itu bukan urusan kami akhirnya memancing amarah publik. Kali ini, kritik tajam dan pedas datang dari Aktivis muda asal Wera, Ardian.
Bagi Ardian, alasan pihak SPBU yang berlindung di balik sistem aplikasi MyPertamina adalah bentuk pembodohan publik yang sangat memalukan dan tidak masuk akal sehat.
“Jangan bodohi masyarakat Wera dengan bahasa sistem atau aplikasi. Logikanya begini saja: petugas SPBU itu punya mata, tidak buta. Kalau ada orang bawa jeriken bertumpuk-tumpuk, lalu disepot menggunakan barcode untuk mobil atau motor, masa petugasnya diam saja? Kalau alasannya cuma yang penting mesin bisa di-scan, ya ganti saja petugas SPBU-nya pakai robot!” tegas Ardian dengan nada geram, Minggu (29/3/2026).
Menelanjangi Logika Bukan Urusan Kami
Ardian menyoroti secara khusus pernyataan perwakilan SPBU yang merasa lepas tanggung jawab setelah BBM keluar dari pom bensin. Menurutnya, itu adalah logika sesat dari pihak yang sebenarnya tahu mereka bersalah, tapi pura-pura tidak tahu (pura-pura bego).
Ia memberikan analogi yang sangat sederhana agar mudah dipahami warga awam.
“Misalnya begini, Anda jualan racun tikus. Ada orang beli racun tikus karungan setiap hari ke toko Anda, dan Anda tahu pasti dia pakai racun itu untuk meracuni sumur warga. Apa Anda akan bilang Ah, kan dia bayar, terserah dia dong racunnya buat apa? Tentu tidak! Anda ikut berdosa dan bisa dipenjara karena membiarkan kejahatan terjadi di depan mata Anda. Begitu juga dengan SPBU ini,” papar Ardian.
Ardian menjabarkan tiga dosa besar SPBU Wera yang sangat kasat mata:
Penyalahgunaan Barcode: Barcode itu nempel di pelat nomor kendaraan. Kalau yang datang adalah jeriken, tapi yang di-scan adalah barcode mobil, itu namanya manipulasi data. Petugas SPBU yang memencet tombol pompa jelas terlibat aktif dalam manipulasi ini.
Tidak Ada Surat Desa: Kalaupun pakai jeriken untuk petani, aturannya wajib bawa Surat Rekomendasi fisik dari Kepala Desa yang ada cap basahnya. SPBU wajib membaca surat itu, bukan asal scan HP. “Pertanyaannya, pengecer nakal di 9 desa itu punya surat rekomendasi dari desa mana? Kalau tidak ada, kenapa dilayani berjeriken-jeriken?” tanyanya tajam.
Pembiaran Monopoli: SPBU dibangun agar warga Wera bisa beli Pertalite Rp 10.000/liter. Tapi karena jatahnya dihabiskan oleh ‘mafia’ jeriken yang difasilitasi SPBU, warga terpaksa beli di pengecer jalanan dengan harga mahal. “SPBU Wera ini dibangun untuk masyarakat, atau untuk jadi agen grosir mafia eceran?” sindir Ardian.
Desak Polisi Turun Tangan, Bukan Sekadar Menonton
Ardian menegaskan bahwa masalah ini sudah bukan lagi ranah teguran administratif, melainkan sudah masuk ranah tindak pidana penyalahgunaan BBM bersubsidi. Ia mendesak Aparat Penegak Hukum (APH), khususnya Polres Bima, untuk tidak duduk diam melihat ketidakadilan ini.
“Kami menantang Pertamina dan Kepolisian untuk segera sita dan periksa CCTV di SPBU Wera! Cocokkan rekaman CCTV dengan jam transaksi di komputer mereka. Nanti akan kelihatan jelas, yang di-scan itu barcode mobil, tapi yang diisi justru deretan jeriken milik pengecer yang itu-itu saja orangnya,” tegasnya.
Di akhir pernyataannya, Ardian memberikan ultimatum keras kepada manajemen SPBU Wera milik H. Indra Darmawan tersebut.
“Kembali ke niat awal kalian bangun SPBU ini di tahun 2018. Ingat, kalian untung besar di tanah Wera. Jangan sampai kesabaran masyarakat habis karena terus-terusan disuruh antre, sementara jeriken didahulukan lewat jalur belakang. Setop berlindung di balik barcode!” pungkas Ardian.
