Bima, 28 Juli 2025 || Kanal Aspirasi dan Wacana Hukum (Kawah) NTB – Bola panas persoalan jalan rusak Lambitu kini tak bisa lagi berhenti di meja birokrasi. Setelah tiga belas hari surat permohonan audiensi mengendap tanpa jawaban, sorotan publik kini menembus dinding ruang Sekretaris Daerah dan tertuju langsung ke singgasana utama: Bupati Bima. Pada akhirnya, Sekda hanyalah seorang jenderal; Panglima Tertinggi dari seluruh denyut nadi pemerintahan di Kabupaten Bima adalah Bupati.
Keheningan yang menyakitkan dari pusat kekuasaan ini memaksa rakyat untuk menagih janji paling fundamental yang membawa nahkoda baru ini ke tampuk pimpinan. Ini bukan lagi soal teknis administrasi, tetapi soal substansi kepemimpinan dan pembuktian sebuah slogan yang dulu didengungkan dengan begitu meyakinkan: “Perubahan dan Bima Bermartabat”.
Bupati sebagai Panglima: Otoritas Penuh, Tanggung Jawab Mutlak
Seorang Bupati bukanlah manajer teknokratis semata; ia adalah pemimpin politik yang dipilih langsung oleh rakyat. Ia memegang otoritas penuh untuk memberi komando, mengarahkan kebijakan, dan memastikan seluruh aparaturnya bekerja untuk melayani warga, bukan sebaliknya. Sebuah panggilan telepon atau satu memo singkat dari Bupati kepada jajarannya dengan instruksi “Segerakan terima dan layani aspirasi warga Lambitu!” sesungguhnya sudah lebih dari cukup untuk mengakhiri drama penantian ini.
Maka, ketika birokrasi di bawahnya diam seribu bahasa selama hampir dua pekan atas keluhan penderitaan rakyatnya, itu bukanlah lagi murni kesalahan teknis bawahan. Itu adalah cerminan dari pilihan sikap sang Panglima. Diamnya Bupati dalam kasus ini dapat diterjemahkan dalam dua cara: pertama, ia tidak mengetahui atau tidak dilaporkan mengenai masalah krusial ini yang menunjukkan lemahnya kontrol kepemimpinan. Kedua, ia mengetahui namun memilih untuk membiarkannya yang menunjukkan rendahnya skala prioritas terhadap suara rakyat. Keduanya sama-sama merisaukan.
Menguji Slogan: Antara Bermartabat dan “Bermartabak”
Di sinilah slogan “Bima Bermartabat” diuji dalam makna sesungguhnya.
- Pemerintahan yang Bermartabat adalah pemerintahan yang menjunjung tinggi kehormatan dan harga diri warganya. Ia akan merespons keluhan dengan cepat, membuka ruang dialog dengan tangan terbuka, dan melihat kritik sebagai vitamin, bukan racun. Dalam pemerintahan yang bermartabat, penderitaan rakyat adalah urgensi nomor satu yang harus diselesaikan, bukan sekadar agenda yang bisa ditunda.
- Sebaliknya, ada model pemerintahan transaksional yang sinis, yang bisa diplesetkan sebagai “Bermartabak”. Dalam model ini, kekuasaan dan kue pembangunan diperlakukan layaknya martabak dipotong-potong dan dibagikan hanya kepada kelompok atau lingkarannya saja. Aspirasi publik dari luar lingkaran hanya akan didengar jika menguntungkan. Jika tidak, ia akan diabaikan dan dibiarkan membusuk.
Kini, rakyat Bima, khususnya warga Lambitu, berhak bertanya: model pemerintahan mana yang sedang dipraktikkan? Sikap membiarkan aspirasi soal infrastruktur dasar terbengkalai selama belasan hari, sayangnya, lebih menyerupai ciri-ciri pemerintahan “Bermartabak” yang sibuk dengan urusannya sendiri, ketimbang pemerintahan Bermartabat yang melayani.
Janji “Perubahan” pun terasa hambar. Perubahan apa yang ditawarkan jika budaya birokrasi yang lamban dan tidak peka masih lestari? Perubahan apa yang dirasakan warga Lambitu jika jalan mereka tetap berlumpur dan suara mereka tetap tak terdengar?
Pilihan kini sepenuhnya ada di tangan Bupati Bima. Ia bisa segera mengintervensi, membuktikan bahwa “Bima Bermartabat” adalah sebuah filosofi kerja, dan menunjukkan bahwa “Perubahan” itu nyata. Atau, ia bisa terus diam dan membiarkan publik mengambil kesimpulannya sendiri.
Rakyat Lambitu tidak butuh ‘martabak’ kekuasaan, Bapak Bupati. Mereka butuh martabat kehidupan yang layak, yang salah satunya tercermin dari jalan yang tidak lagi mengisolasi mereka dari dunia luar. Martabat yang Anda janjikan.
