BIMA, 19 November 2025 || Kawah NTB – Di saat pemerintah pusat gencar menyerukan efisiensi anggaran, Bupati Bima, Adi Mahyudi, justru mengambil langkah kontroversial. Dengan dalih mendekatkan pelayanan, ia menggelontorkan Rp50 miliar untuk program Selasa Menyapa, sebuah kebijakan yang dinilai menentang secara terbuka arahan Presiden Prabowo Subianto.
Pemerintah pusat, melalui Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja, telah memberi perintah tegas. Pada Poin Keempat Angka 1, Presiden menginstruksikan Gubernur dan Bupati/Wali Kota untuk membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, publikasi, dan seminar.
Perintah ini diperkuat oleh Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 56 Tahun 2025, yang menuntut efisiensi APBN dan APBD demi menjaga keberlanjutan fiskal dan mendukung program prioritas.
Namun, instruksi Presiden dan Menteri Keuangan itu tampaknya tidak berlaku di Kabupaten Bima. Program Selasa Menyapa, yang sarat dengan kegiatan seremonial, penyambutan, dan dialog publik di 25 desa, justru diluncurkan dengan anggaran fantastis Rp50 miliar.
Angka ini tidak main-main. Yang lebih ironis, dana tersebut tidak berasal dari pos anggaran baru, melainkan dari hasil pergeseran APBD 2025. Sebuah langkah yang oleh DPRD Bima disebut sebagai anggaran siluman karena dilakukan tanpa konsultasi legislatif.
Lalu, apa yang dikorbankan untuk ambisi populis ini?
Sebuah fakta yang sangat memilukan. Demi membiayai program seremonial tersebut, Bupati Adi Mahyudi tega memangkas tajam anggaran infrastruktur vital yang dibutuhkan rakyat.
Anggaran perbaikan jalan yang semula Rp42,25 miliar dipotong Rp24,39 miliar, hanya tersisa Rp17,85 miliar. Belanja modal jembatan juga dipangkas Rp5,7 miliar, dari Rp19,41 miliar menjadi Rp13,71 miliar.
Di sisi lain, belanja yang bersifat konsumtif dan penunjang fasilitas pimpinan justru membengkak. Belanja barang untuk masyarakat (diduga terkait Selasa Menyapa) naik Rp18,69 miliar. Anggaran rumah dinas kepala daerah melonjak hingga Rp2,28 miliar, termasuk pos baru Rp1,5 miliar untuk pembangunan rumah dinas. Bahkan, muncul pengadaan alat berat (ekskavator) senilai Rp3,9 miliar yang tidak ada dalam APBD awal.
“Ini adalah ironi besar. Di saat Presiden minta hemat, Bupati Bima malah boros untuk seremoni dengan cara mengorbankan jalan dan jembatan rakyat.”
Langkah Bupati Bima ini jelas merupakan pembangkangan terbuka terhadap kebijakan efisiensi nasional. Ia lebih memilih memprioritaskan program yang dinilai seremonial yang secara eksplisit diminta untuk dibatasi oleh Presiden ketimbang mempertahankan anggaran untuk infrastruktur dasar.
Kegiatan Selasa Menyapa tidak hanya bersifat seremonial. Kegiatan itu harus punya dampak yang sebanding dengan nilai anggarannya. Jangan sampai hanya sekedar dilihat sebagai proyek.
Kini, dengan adanya INPRES Nomor 1 Tahun 2025, program Selasa Menyapa bukan lagi sekadar soal efektivitas, tetapi telah menjadi simbol perlawanan terhadap arahan efisiensi anggaran dari Presiden. Publik kini menunggu, apakah Rp50 miliar itu benar-benar menyapa rakyat, atau hanya menyapa ambisi politik dengan mengorbankan kebutuhan paling mendesak warga Bima.
