BIMA, 12 September 2025 || Kawah NTB – Sebuah noda hitam pekat telah mencoreng wajah lembaga legislatif Kabupaten Bima sejak hari pertama pelantikan. Alih-alih menyusun agenda pro-rakyat, Tiga Pimpinan DPRD Bima Perusak Marwah DPRD Kabupaten Bima diduga kuat justru menjadikan hari-hari pertama mereka di kursi kekuasaan untuk merancang sebuah kejahatan anggaran. Skema Pokir Siluman yang dibagikan kepada 25 anggota dewan baru bukanlah sebuah kekhilafan administrasi, melainkan sebuah operasi politik yang diduga telah didesain secara matang, dingin, dan mengkhianati seluruh pemilih mereka. Saat rakyat menaruh harapan di pundak mereka, haruskah tindakan pertama para pimpinan dewan justru menjadi sebuah persekongkolan jahat untuk mengamankan proyek ilegal?
Kekuasaan, di tangan yang salah, menjadi senjata. Analisis menunjukkan bahwa perebutan kursi pimpinan oleh Diah Citra Pravitasari, Murni Suciyati, dan Nasarudin bukanlah untuk memimpin parlemen, melainkan untuk menguasai palu Badan Anggaran. Ini adalah langkah kunci untuk melumpuhkan nalar sehat dan aturan hukum, membuka gerbang selebar-lebarnya bagi masuknya usulan-usulan proyek haram tanpa dasar reses yang sah. Mereka diduga menciptakan sistem kejahatan berjamaah, di mana semua anggota baru ikut dibasahi agar tidak ada satu pun yang berani bersuara. Jika palu sidang adalah simbol amanah rakyat, mengapa ia justru diketuk pertama kali untuk melegalkan sebuah kejahatan anggaran yang dirancang oleh para pemegangnya sendiri?
Setiap rupiah dana publik yang dialihkan untuk Pokir Siluman adalah pengorbanan atas nasib rakyat. Itu adalah jalan desa yang batal diperbaiki, tanggul penahan banjir yang tak kunjung dibangun, dan nasib guru honorer yang terus terkatung-katung. Tiga Pimpinan DPRD Bima Perusak Marwah DPRD Kabupaten Bima ini, dengan kekuasaan di tangan mereka, diduga telah secara sadar memilih untuk memprioritaskan proyek titipan ilegal ketimbang kebutuhan paling mendesak dari masyarakat yang mereka wakili. Setiap rupiah yang dialokasikan untuk Pokir Siluman, bukankah itu adalah rupiah yang direnggut dari hak anak-anak Bima akan sekolah yang layak dan hak para lansia akan jaminan kesehatan yang memadai?
Persekongkolan jahat ini tak akan berjalan mulus tanpa adanya jaminan dari puncak kekuasaan eksekutif. Di sinilah peran sentral Murni Suciyati sebagai istri Bupati Bima, Ady Mahyudi, menjadi sorotan paling tajam. Hubungan suami-istri ini diduga telah menyulap proses penganggaran negara yang sakral menjadi sebatas obrolan di meja makan. Batasan antara kepentingan publik dan kepentingan keluarga diduga telah lebur total, mengubah APBD menjadi properti pribadi yang bisa diatur dan dibagi sesuka hati. Masih layakkah publik percaya bahwa APBD dibahas di ruang sidang terhormat, ataukah semua alokasi anggaran krusial kini telah diputuskan di meja makan antara suami sang Bupati dan istri sang Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bima?
Pada akhirnya, apa yang dipertontonkan oleh para pimpinan dewan baru ini adalah sebuah preseden buruk yang merusak demokrasi hingga ke akarnya. Mereka tidak hanya mengkhianati sumpah jabatan, tetapi juga mengajarkan sebuah pelajaran berbahaya: bahwa kejahatan terorganisir bisa dilakukan secara terang-terangan di dalam sistem pemerintahan itu sendiri. Aparat penegak hukum kini diuji nyalinya untuk membongkar konspirasi ini sampai tuntas. Jika para otak di balik kejahatan Pokir Siluman ini dibiarkan tanpa sanksi, warisan apa yang mereka tinggalkan: bahwa di Kabupaten Bima, merampok uang rakyat melalui konspirasi politik adalah jalan tercepat menuju kekuasaan dan kekayaan?
