Bima, 9 Juli 2025 || Kanal Aspirasi dan Wacana Hukum (Kawah) Ntb – Ketika Abraham Maslow merumuskan lima tingkatan kebutuhan manusia mulai dari kebutuhan dasar untuk bertahan hidup hingga puncak aktualisasi diri ia mungkin tidak menyangka bahwa suatu hari, di satu titik kecil bernama Desa Lido, seorang anak bernama Sahrul Ajwari akan gugur tanpa sempat naik satu pun dari lima tingkat itu, padahal ia hidup di negara yang katanya konstitusional.
Remaja 16 tahun itu meregang nyawa setelah dikeroyok, dan sejak itu, apa yang disebut negara hukum berubah menjadi negara “sudah kami proses sesuai prosedur”. Namun sayangnya, prosedur itu tampaknya lebih aktif menjaga reputasi daripada memenuhi hak dasar rakyat.
Sahrul tidak butuh teori tinggi. Ia hanya butuh tetap hidup. Tapi ketika itu gagal dijamin oleh sistem, pernyataan “negara menjamin hak hidup setiap warganya” hanya jadi hiasan indah dalam pembukaan UUD 1945. Sementara keluarga korban hanya mendapat balasan berupa surat pemberitahuan perkembangan perkara yang isinya stagnan alias surat mati rasa.
Alih-alih mendapatkan rasa aman dari negara, saksi dan keluarga malah dicekam rasa takut. Seolah sistem lebih protektif kepada pelaku ketimbang warga yang meminta pertanggungjawaban. Ini bukan negara hukum, ini negara lemari arsip, tempat berkas ditumpuk sambil menunggu musim politik berikutnya.
Sahrul bukan pejabat, bukan tokoh publik. Ia hanya anak muda biasa, dengan harapan hidup yang sederhana. Tapi setelah kematiannya, negara justru memperlakukan kasus ini seperti notifikasi pesan WA yang dibaca tapi tidak dibalas. Jika keadilan hanya diberikan bagi yang viral, lalu apa bedanya hukum dengan algoritma media sosial?
Keluarga telah meminta kejelasan. Masyarakat telah bersuara. Tapi semuanya dianggap kurang “lengkap” karena saksi tidak menyebut nama secara eksplisit, lengkap dengan alamat dan biodata seperti sedang mendaftar kuliah. Di titik ini, hukum bukan soal bukti lagi, tapi soal kesempurnaan administratif versi aparat.
Yang paling aktual dari sistem saat ini bukan kebenaran, tapi siaran pers. Negara tampak rajin mengatur kamera, mikrofon, dan kalimat “kami prihatin”btapi lupa bahwa keadilan bukan panggung konferensi. Sahrul Ajwari sudah terkubur, tapi negara masih sibuk menata narasi bahwa semua baik-baik saja.
“Kalau Maslow hidup hari ini, mungkin ia akan bikin versi revisi: lima kebutuhan manusia dalam negara birokrasi, dan semuanya harus lewat tanda tangan pejabat,”
“Bahkan untuk mati pun, rakyat kecil masih harus membuktikan identitasnya agar dipercaya. Sementara pelaku cukup tak disebut, dan langsung dianggap tak ada.”
Jika negara tidak sanggup memenuhi satu pun dari lima kebutuhan dasar ini, maka yang kita hadapi bukan hanya tragedi seorang remaja yang tewas, tetapi juga bangkai moral yang tergeletak di bawah tangga piramida Maslow. Dan sayangnya, tidak ada penyidik yang mau mengusutnya.
Narasi ini bukan sekadar satire. Ini suara dari dasar hati masyarakat yang bosan melihat aparat bermain kata, dan lupa bahwa di balik nama Sahrul Ajwari, ada harapan yang dikebiri oleh sistem yang terlalu takut bertindak, tapi terlalu percaya diri memberi pernyataan.
Kalau kamu setuju, kita bisa teruskan ini jadi seri panjang untuk setiap lapis kebutuhan warga yang dilanggar negara dengan satu pesan: keadilan tak boleh menunggu popularitas. Mau kita hantam dari sisi hak anak dan perlindungan sosial selanjutnya?
