Bima, 8 Agustus 2025 || Kanal Aspirasi dan Wacana Hukum (Kawah) NTB – Kebakaran yang mengubah Kantor Inspektorat Kabupaten Bima menjadi abu pada Kamis (7/8/2025) dini hari, memaksa kita untuk menanggalkan analisis naif tentang “musibah”. Dalam panggung politik yang pragmatis, sebuah peristiwa yang begitu rapi dan strategis menghanguskan seluruh dokumen vital di jantung pengawasan internal pemerintah harus dibaca melalui lensa kekuasaan. Pertanyaan sentralnya kini mengerucut pada satu figur kunci: Kepala Inspektorat. Apakah ia adalah dalang utama (pelaku) atau justru pion yang sengaja dikorbankan (tumbal)?
Memahami Politik Nilai dari Sebuah Kehancuran
Sebelum menganalisis peran sang kepala, kita harus memahami nilai politis dari dokumen yang terbakar. Arsip Inspektorat bukanlah sekadar kertas, melainkan representasi dari kekuasaan, ancaman, dan alat tawar-menawar. Di dalamnya terdapat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), temuan audit, dan data investigasi yang dapat menghancurkan karier politik, menyeret pejabat ke ranah pidana, atau membatalkan proyek-proyek bernilai miliaran.
Menghanguskan isi Inspektorat secara total adalah sebuah operasi “reset” politik. Dosa-dosa birokrasi diputihkan, potensi bukti hukum dilenyapkan, dan semua pihak yang pernah “tercatat” kini bisa bernapas lega. Dalam politik pragmatis, menciptakan kondisi “tabula rasa” atau papan tulis kosong seperti ini adalah sebuah manuver tingkat tinggi yang membutuhkan biaya dan risiko yang sepadan.
Skenario Pertama: Sang Kepala Sebagai “Pelaku” dalam Sebuah Konspirasi
Dalam skenario ini, Kepala Inspektorat bukanlah korban, melainkan fasilitator utama. Sebagai orang nomor satu di lembaga tersebut, ia adalah satu-satunya figur yang memiliki pengetahuan paling komprehensif tentang:
- Dokumen mana yang paling “berbahaya”.
- Di mana lokasi penyimpanannya.
- Bagaimana sistem keamanan dan penjagaan kantornya sendiri.
Logika pragmatisnya adalah sang kepala bertindak sebagai bagian dari sebuah jaringan kepentingan yang lebih besar. Ia tidak bekerja sendiri, melainkan mengeksekusi perintah atau kesepakatan dengan aktor-aktor lain (bisa jadi atasan, politisi berpengaruh, atau pebisnis besar) yang namanya tercantum dalam LHP yang “panas”.
Motif: Mengamankan posisi dirinya sendiri dan para pelindungnya. Dengan melenyapkan bukti, ia menjadi aset yang sangat berharga bagi jejaring kekuasaan tersebut. Ia menukar arsip dengan jaminan keamanan politik, karier, atau bahkan keuntungan materi.
Indikasi: Sempurnanya eksekusi waktu dini hari, adanya ledakan untuk akselerasi api, dan kerugian total tanpa sisa justru menguatkan dugaan keterlibatan orang dalam. Siapa lagi yang bisa memastikan kehancuran total selain orang yang paling memahami isi rumahnya sendiri?
Skenario Kedua: Sang Kepala Sebagai “Tumbal” yang Dikorbankan
Skenario ini berasumsi sebaliknya: Kepala Inspektorat adalah seorang pejabat lurus yang hendak menuntaskan tugasnya. Ia mungkin sedang dalam tahap finalisasi sebuah LHP krusial yang akan membongkar skandal besar atau menyeret nama-nama yang selama ini tak tersentuh.
Ketika upaya persuasi, lobi, atau intimidasi terhadapnya gagal, maka opsi terakhir yang paling efektif bagi para “calon pesakitan” adalah menghilangkan objek sengketanya secara permanen.
Motif Pelaku: Menghancurkan hasil kerja sang kepala dan mengirimkan pesan mengerikan (chilling effect) kepada siapa pun yang mencoba menggantikannya kelak. Api tidak hanya membakar kertas, tetapi juga membakar nyali para pengawas lainnya.
Posisi Sang Kepala: Ia menjadi korban yang sempurna. Hasil kerjanya selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun lenyap dalam semalam. Lebih buruk lagi, dalam skenario ini, para pelaku sesungguhnya bisa jadi akan melempar bola panas dan menuduhnya lalai, atau bahkan menuduhnya sebagai dalang untuk menutupi kesalahannya sendiri. Ia dikorbankan untuk menyelamatkan “kapal besar” yang hampir ia tenggelamkan.
Arah Penyidikan Akan Menjawab Semuanya
Kebenaran dari dua skenario pragmatis ini akan terungkap dari arah penyidikan kepolisian. Jika penyidikan berhenti pada kesimpulan teknis seperti “korsleting listrik” tanpa berani menyentuh analisis motif dan potensi keterlibatan para pihak yang diuntungkan, maka publik dapat menarik kesimpulannya sendiri.
Namun, jika kepolisian dari Polres Bima Kota ideal-nya di-backup oleh Polda NTB dan Puslabfor Mabes Polri berani mendalami siapa saja figur yang sedang dalam proses pemeriksaan oleh Inspektorat, maka jawaban atas pertanyaan “pelaku atau tumbal” akan segera ditemukan. Jawaban itu akan menjadi cerminan paling jujur tentang wajah kekuasaan yang sesungguhnya di Bima saat ini.
