BIMA, 30 September 2025 || Kawah NTB – Selamat datang di Bima, sebuah negeri di mana seorang legislator terhormat tampaknya lebih membutuhkan les privat tentang hukum dan demokrasi ketimbang kursi empuk di ruang sidang. Muhammad Erwin, Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Bima, telah berbaik hati memberikan kita sebuah studi kasus sempurna tentang bagaimana seorang pejabat publik bisa salah total dalam memahami perannya sendiri.
Tindakannya melaporkan warga sipil, Muhlis Plano, ke polisi adalah sebuah pengumuman terbuka kepada seluruh rakyat Bima “Saya, seorang pejabat publik, seorang politisi, ternyata malas belajar peraturan perundang-undangan.” Ini bukan lagi soal anti-kritik, ini adalah soal kompetensi.
Mari kita berikan kursus kilat dan gratis untuk yang terhormat Erwin.
Materi pertama: Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 105/PUU-XXII/2024. Silakan dibaca pelan-pelan, jika perlu dieja. Putusan itu secara eksplisit menegaskan bahwa jabatan publik BUKANLAH properti pribadi yang bisa seenaknya dilindungi dengan pasal pencemaran nama baik. Jabatan Anda, Bapak Erwin, adalah milik publik. Ketika publik mengkritik dugaan gratifikasi P3K atau dugaan nepotisme terkait adik Anda, itu bukan penghinaan pribadi. Itu adalah hak konstitusional mereka untuk mengawasi jabatan yang mereka titipkan kepada Anda. Jika Anda tidak paham ini, bagaimana Anda bisa mengklaim mewakili rakyat?
Materi kedua: Filosofi Demokrasi. Bapak Erwin Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Bima, Anda adalah produk dari sebuah sistem bernama demokrasi. Mungkin Anda lupa definisinya. Izinkan kami mengingatkan, demokrasi pada hakikatnya adalah proses memilih seseorang yang kelak akan disalahkan. Benar, Anda tidak salah baca. Anda dipilih untuk bekerja, diawasi, dikritik, dicurigai, dan jika perlu, disalahkan atas nama kepentingan publik. Itu adalah paket lengkap yang melekat pada gaji dan fasilitas yang Anda nikmati dari uang rakyat.
Jika Anda tidak sanggup menahan panasnya kritik, solusinya sangat sederhana dan tidak perlu merepotkan polisi. Pulang saja ke rumah dan cukup jadi kepala keluarga. Di sana, Anda mungkin bisa menjadi figur yang tak terbantahkan. Namun di ruang publik, Anda adalah pelayan, bukan raja yang kulitnya setipis sutra.
Reaksi Anda yang panik dengan berlari ke kantor polisi alih-alih menjawab substansi kritik justru melahirkan pertanyaan baru yang lebih berbahaya, mengapa Anda begitu takut? Jika tudingan Muhlis Plano soal dugaan permainan P3K dan kemunculan ajaib nama adik Anda di dinas perikanan itu fitnah, mengapa tidak Anda bantah dengan data yang terang benderang? Mengapa memilih membungkam pembawa pesan alih-alih membuktikan pesannya salah? Publik tidak bodoh; mereka tahu kepanikan seringkali adalah alarm kebakaran bahwa ada sesuatu yang terbakar.
