banner 728x250

GAME OVER UNTUK SEKDA BIMA? Begini Cara Rezim Baru Mengunci Lawan Politiknya Jelang Mutasi Akbar

Bima, 9 Agustus 2025 || Kanal Aspirasi dan Wacana Hukum (Kawah) NTB – Kabut tebal yang menyelimuti panggung politik Bima akhirnya tersibak. Apa yang sebelumnya tampak seperti pertarungan tiga kutub Bupati, Sekda, dan anggota DPRD Rafidin kini terungkap sebagai sebuah grand design yang terkoordinasi rapi. Manuver tajam Rafidin yang menyerang Sekretaris Daerah (Sekda) Adel Linggiardi bukanlah tembakan seorang lone wolf, melainkan salvo pembuka dari artileri utama yang dikomandoi langsung oleh kekuasaan baru.
Analisis sebelumnya yang menempatkan Rafidin sebagai kekuatan penyeimbang kini harus direvisi total. Fakta bahwa Rafidin adalah Sekretaris Partai Amanat Nasional (PAN), partai yang diketuai oleh Bupati Bima Ady Mahyudi sendiri, mengubah seluruh papan catur. Serangannya bukanlah lonceng kematian politik untuk Sekda yang dibunyikan dari legislatif, melainkan bagian dari skenario besar eksekutif untuk mengambil alih jantung birokrasi menjelang mutasi akbar pasca-17 Agustus.
Membongkar Topeng Rafidin: Dari ‘Pahlawan Moral’ Menjadi Ujung Tombak Kekuasaan
Pernyataan Rafidin yang menggebu-gebu membela “lembaga suci” Inspektorat kini terlihat sebagai sebuah siasat brilian. Itu adalah langkah untuk membangun legitimasi serangan. Dengan membingkai isu ini dalam narasi pemberantasan korupsi, faksi Bupati secara efektif menciptakan alasan yang dapat diterima publik untuk sebuah eksekusi politik.
Tujuan sebenarnya tidak pernah untuk “membela Inspektur”, melainkan:
Menciptakan Cacat Hukum dan Moral: Kasus kalender yang dilempar ke publik, terlepas dari besar kecilnya kerugian negara, sukses menanamkan persepsi bahwa Sekda memiliki “catatan merah”. Ini adalah amunisi yang diperlukan Bupati untuk menekan tombol eksekusi, menjadikan pergantian Sekda terlihat sebagai sebuah keharusan prosedural, bukan manuver kekuasaan.
Menjadi Proxy War: Rafidin bertindak sebagai “proksi” atau perpanjangan tangan Bupati di panggung legislatif. Dengan membiarkan anggota DPRD-nya yang bersuara paling keras, Bupati Ady Mahyudi dapat menjaga citranya tetap “netral” dan berada di atas semua faksi, sambil menunggu buah matang jatuh ke tangannya. Ini adalah strategi klasik good cop, bad cop dalam arena politik.
Agenda Utama Terungkap: Mengapa Sekda Harus Tumbang?
Inti dari seluruh drama politik ini adalah satu agenda yang tak terhindarkan: konsolidasi kekuasaan penuh oleh rezim Ady-Irfan. Sekda Adel Linggiardi, yang oleh publik Bima dipahami sebagai representasi dan benteng terakhir dari kekuasaan lama, dianggap sebagai ganjalan utama. Dalam logika politik kekuasaan baru, mustahil menjalankan mesin pemerintahan dengan “jantung” yang iramanya tidak selaras.
Menggulingkan Sekda sebelum rotasi mutasi adalah sebuah keharusan strategis karena:
Mengontrol Mesin Mutasi: Sekda, sebagai Ketua Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat), memegang peran sentral dalam proses mutasi. Menggantinya berarti memastikan bahwa seluruh proses penempatan pejabat strategis, dari kepala dinas hingga camat, akan sepenuhnya berada di bawah kendali Bupati dan faksi politiknya.
Memutus Mata Rantai Loyalitas Lama: Dengan menyingkirkan figur sentral dari rezim sebelumnya, Bupati mengirimkan pesan kuat kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN): era lama telah berakhir. Ini adalah cara untuk membongkar loyalitas-loyalitas lama dan membangun struktur birokrasi baru yang sepenuhnya sejalan dengan visi Ady-Irfan.
Hitung Mundur Menjelang Mutasi: Skenario Babak Final
Dengan terungkapnya desain besar ini, posisi Sekda kini berada dalam posisi skakmat. Perlawanan menjadi nyaris mustahil karena ia terkunci dari dua arah: serangan politik dari DPRD yang terafiliasi dengan Bupati, dan kewenangan eksekusi di tangan Bupati sendiri. Publik kini hanya menantikan bagaimana babak final ini akan dimainkan pasca-perayaan 17 Agustus.
Skenario Paling Mungkin: Eksekusi Senyap. Bupati akan menggunakan “rekomendasi” hasil audit Inspektorat yang digaungkan Rafidin sebagai dasar hukum untuk mencopot Sekda. Adel Linggiardi kemungkinan akan digeser ke posisi staf ahli atau jabatan non-strategis lainnya sebagai “jalan keluar terhormat” untuk meredam gejolak. Setelah itu, Bupati akan menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Sekda yang loyal untuk mengawal agenda mutasi akbar.
Pertaruhan Citra Bupati: Meski secara strategi politik langkah ini tampak sempurna, Bupati Ady Mahyudi mempertaruhkan citranya. Jika publik luas memandang ini murni sebagai pembasmian lawan politik alih-alih penegakan aturan, maka citra “pemimpin perubahan” yang dibangunnya bisa terkikis. Ia akan dilihat tak berbeda dengan penguasa sebelumnya yang juga menempatkan kroni-kroninya di pos-pos strategis.
Panggung telah dibersihkan, peran masing-masing aktor telah terungkap. Pertarungan di Bima bukanlah lagi tentang siapa yang akan menang, melainkan tentang bagaimana sang pemenang akan merayakan kemenangannya. Mutasi pejabat yang akan datang akan menjadi penobatan sesungguhnya dari kekuasaan baru dan peta politik Bima akan tergambar ulang sepenuhnya di bawah kendali rezim Ady-Irfan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *