Bima, 20 Juli 2025 || Kanal Aspirasi dan Wacana Hukum (Kawah) Ntb – Program “Selasa Menyapa” yang diusung Bupati Bima, Ady Mahyudi, pada Selasa (10/6/2025) di Kecamatan Lambitu menjadi sorotan tajam. Di tengah upaya pemerintah untuk mendekatkan pelayanan publik, kondisi infrastruktur jalan utama di wilayah tersebut justru terabaikan dan dibiarkan rusak parah selama lebih dari dua dekade, menciptakan ironi yang menyakitkan bagi warga setempat.
Kunjungan Bupati bersama jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima, yang diwarnai dengan semangat gotong royong dan simbol layanan publik, dinilai gagal menyentuh akar persoalan yang paling mendasar bagi masyarakat Lambitu.
Dalam kunjungannya yang mencakup kegiatan bermalam di Desa Sambori, Bupati Ady Mahyudi menekankan pentingnya membangun hubungan tanpa sekat antara pemerintah dan rakyat. Ia menyatakan bahwa pelayanan sengaja dibawa langsung ke desa agar masyarakat tidak perlu lagi bersusah payah datang ke kantor pemerintahan.
Namun, retorika kedekatan ini bertolak belakang dengan kenyataan di lapangan. Jalanan yang penuh lubang, berlumpur saat hujan, dan berbatu tajam justru menjadi “sekat” paling nyata yang memisahkan warga Lambitu dari akses dasar. Jalan rusak ini adalah jurang pemisah yang sesungguhnya antara penderitaan rakyat dan kehadiran pemerintah yang seremonial.
Bagaimana mungkin semangat mendekatkan pelayanan bisa tercapai jika warga harus “merangkak” di atas bebatuan dan genangan lumpur hanya untuk menjangkau lokasi layanan tersebut?
Pemerintah Kabupaten Bima memang membuka berbagai layanan strategis seperti administrasi kependudukan (KTP), perpajakan, hingga kesehatan. Namun, efektivitas semua program ini dipertanyakan ketika akses utamanya bebatuan berlubang dan lumpuh ketika musim hujan.
Apa gunanya layanan kesehatan jika ambulans yang membawa pasien darurat terjebak di tengah jalan? Apa makna program pendidikan jika anak-anak sekolah harus bertaruh keselamatan setiap hari, bahkan terjatuh dari kendaraan akibat jalan yang tak layak?
Kegiatan yang diklaim “strategis” tersebut kehilangan maknanya karena tidak ada satu pun langkah strategis yang diarahkan untuk memperbaiki jantung penghubung kehidupan di Lambitu. Gotong royong dan program penghijauan seakan menjadi pemanis di tengah luka infrastruktur yang menganga.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan-pertanyaan fundamental yang hingga kini belum terjawab. Media Kawah NTB menyoroti beberapa di antaranya:
-Setelah merasakan langsung medan Lambitu dengan bermalam di Sambori, apakah Bupati dan jajarannya benar-benar merasakan betapa kerasnya perjuangan yang harus dilalui warga setiap harinya?
-Ketika jalan rusak ini telah menjadi trauma kolektif selama lebih dari 20 tahun, mengapa tidak ada kepastian anggaran dan tindakan konkret untuk perbaikannya?
-Jika program “Selasa Menyapa” adalah wujud nyata kepedulian, mengapa luka paling mendasar dan paling terlihat di Kecamatan Lambitu tidak “dijahit” terlebih dahulu?
Bagi warga Lambitu, jalan rusak bukan lagi sekadar beban logistik atau masalah infrastruktur. Ia telah menjadi cermin penghinaan terhadap hak hidup mereka yang layak dan adil.
Saat seremoni berakhir dan rombongan OPD kembali ke pusat kota, seorang ibu di Lambitu mungkin masih harus menyewa mobil dengan biaya mahal karena anaknya tak lagi bisa melintasi jalanan yang hancur itu dengan sepeda motor. Warga Lambitu tetap ditinggalkan dengan pertanyaan yang sama: kapan jalan mereka akan benar-benar “disapa” dengan perbaikan nyata, bukan sekadar retorika?
