BIMA, 13 September 2025 || Kawah NTB – Skandal Pokir Siluman telah memasuki fase baru yang paling brutal sekaligus paling menyedihkan: fase di mana para tertuduh utama, Bupati Bima Ady Mahyudi dan istrinya Murni Suciyanti, diduga telah menyerah pada akal sehat dan kini berperang menggunakan satu-satunya senjata yang tersisa: kebisingan kosong. Pengerahan pasukan buta huruf untuk menyerang para kritikus kini dibaca bukan lagi sebagai strategi, melainkan sebagai kibaran bendera putih tanda kekalahan intelektual.
Setelah berhari-hari dibombardir dengan pertanyaan logis yang tak terbantahkan mana dokumen reses? atas dasar hukum apa 25 anggota dewan baru menerima Pokir? Istana Bima justru menjawabnya dengan keheningan total pada substansi, dan kegaduhan brutal pada personal. Ini adalah sebuah pengakuan bersalah yang paling telanjang. Mereka tidak punya jawaban, karena memang tidak pernah ada jawaban yang legal.
Logika Runtuh di Istana, Makian Menggema di Jalanan
Publik Bima kini disuguhi sebuah drama ironis. Di satu sisi, LBH-PRI dan Kawah NTB secara konsisten menuntut pertanggungjawaban berbasis data dan aturan perundang-undangan. Di sisi lain, kubu penguasa justru merespons dengan cara yang paling primitif.
“Ini adalah cerminan rezim yang sudah mati logika. Ketika Anda tidak lagi bisa mempertahankan argumen Anda di atas meja perdebatan hukum, satu-satunya pilihan yang tersisa adalah menggulingkan meja itu dengan premanisme verbal,” cetus Bung Igen dari LBH-PRI “Pengerahan pasukan ini adalah bukti bahwa di Istana Bima, argumen telah habis. Yang tersisa hanyalah amarah karena kebusukan mereka terbongkar.” Ungkapnya lagi.
Taktik ini secara telanjang menunjukkan kepanikan tingkat tinggi. Bupati Ady Mahyudi dan Murni Suciyanti diduga sadar bahwa mereka tidak akan pernah bisa memenangkan pertarungan data. Mustahil mereka bisa menciptakan dokumen risalah reses yang tidak pernah ada. Karena itu, satu-satunya jalan adalah mengalihkan isu, menciptakan musuh bersama, dan berharap kebisingan cacian dari para loyalis mereka bisa menenggelamkan suara kebenaran.
Arogansi Meja Makan Tercermin dari Pasukan Bayaran
Cara mereka menangani krisis ini adalah cerminan sempurna dari cara mereka diduga melakukan kejahatan awalnya. Arogansi yang membuat mereka percaya bisa mengatur APBD di meja makan pribadi adalah arogansi yang sama yang membuat mereka berpikir bisa membungkam kritik dengan pasukan tak berotak.
Keduanya menunjukkan mentalitas anti-demokrasi yang akut:
Anti Transparansi: Mereka menolak membuka data dan proses yang menjadi dasar Pokir Siluman, sama seperti mereka diduga menutup rapat-rapat pintu rumah mereka saat “transaksi gelap” itu berlangsung.
Anti Kritik: Mereka memandang kritik bukan sebagai masukan, melainkan sebagai serangan yang harus dibasmi, bahkan dengan cara-cara yang mempermalukan diri sendiri.
Anti Intelektualitas: Mereka lebih memilih kebisingan massa ketimbang kejernihan argumen, membuktikan bahwa fondasi kekuasaan mereka tidak dibangun di atas kecerdasan, melainkan di atas loyalitas buta.
Pada akhirnya, pengerahan pasukan buta huruf ini menjadi penutup yang menyedihkan bagi sebuah rezim yang telah kehilangan kehormatannya. Istana Bima kini telah menjadi panggung komedi tragis para aktornya telah lupa dialog hukum mereka, dan kini hanya bisa mengandalkan paduan suara sumbang dari para penonton bayaran. Pertanyaannya bukan lagi siapa yang benar dan salah, melainkan kapan publik akan mematikan pertunjukan memalukan ini?
