BIMA, 5 November 2025 || Kawah NTB – Bola panas dugaan mahar jabatan Rp 45 juta di Kota Bima kian liar dan kini memasuki babak baru. Setelah saling lempar tantangan antara Walikota Bima dan Advokat Nurkrah, sosok sentral dalam pusaran ini, Pelaksana Tugas (PLT) Lurah Jatibaru Timur, Didiyardiansyah, SE, akhirnya angkat bicara.
Namun, alih-alih mendinginkan suasana, klarifikasi yang diberikan Didiyardiansyah justru dinilai publik sarat kejanggalan dan memicu pertanyaan yang lebih tajam.
Sekadar mengingatkan, kasus ini meledak ketika Advokat Bima, Bung Nurkrah, menuding jabatan PLT Lurah Jatibaru Timur dibanderol Rp 45 juta melalui orang dalam yang diduga adik kandung Walikota Bima (inisial A).
Walikota Bima, H.A. Rahman, merespon keras dengan membantah, menyebutnya fitnah, dan menantang Nurkrah lapor saja kalau berani. Tantangan ini dibalas telak oleh Nurkrah yang menilai respon Walikota klasik. Nurkrah menantang balik: “Berani ngak copot PLT Lurah Jati Baru Timur?”
Merasa menjadi pusat sorotan, Didiyardiansyah, SE, akhirnya memberikan klarifikasi. Ia membantah mentah-mentah semua tudingan yang diarahkan padanya. Ia bahkan berani mengambil sumpah untuk meyakinkan publik atas pernyataannya.
“Saya bisa pastikan isu yang beredar saat ini adalah isu fitnah, dan saya berani bersumpah bahwa angka itu tidak benar,” lanjutnya.
Didiyardiansyah menuding balik bahwa ada motif tersembunyi dari Nurkrah untuk menjatuhkan dirinya.
“Jadi pengacara itu dia fitnah saya dan sedang mencoba menjatuhkanku, mungkin ada orang lain yang menyuruhnya,” ungkapnya.
Ia juga mengaku bingung dengan motif sang advokat, karena merasa tidak memiliki persoalan pribadi.
“Entah apa motifnya pengacara menuduh saya melakukan hal yang demikian,” katanya.
Bukannya meredam, pernyataan Didiyardiansyah justru dinilai sebagai blunder fatal yang gagal menyentuh substansi masalah. Publik yang menunggu jawaban rasional, justru disuguhi tiga kejanggalan besar.
Pola klarifikasi PLT Lurah dianggap publik meniru Walikota. Jika Walikota melempar bola panas ke APH dengan tantangan lapor saja, sang PLT melempar bola sumpah. Dalam tata kelola pemerintahan, sumpah tidak memiliki kekuatan hukum untuk menggantikan fakta dan investigasi. Publik tidak butuh drama sumpah, publik butuh transparansi proses. Tindakan ini terkesan sebagai upaya defensif untuk menutupi kebenaran material.
Kejanggalan terbesar dan paling fatal adalah dugaan motif yang dilontarkan Didiyardiansyah sendiri.
“Atau mungkin saja ya, pengacara ini marah karena sebelumnya saya upload foto dengan aji Rahman wali kota bima,” ujarnya.
Pernyataan ini ibarat bensin yang disiram ke api tuduhan KKN. Alih-alih membantah adanya kronisme atau jalur khusus, PLT Lurah secara tidak langsung justru mengafirmasi bahwa ia bangga dan merasa perlu memamerkan kedekatan dengan Walikota.
Mengapa seorang PLT yang sedang disorot dugaan transaksional justru mengungkit pamer foto dengan pusat kekuasaan? Ini justru menguatkan persepsi publik bahwa ada ‘hubungan spesial’ yang ia gunakan, bukan kinerja.
Didiyardiansyah juga mengaku telah melakukan pendekatan personal ke pengkritiknya.
“Bahkan saya sempat berkomunikasi dengan pengacara tersebut dan mendatangi rumah nya untuk memperjelas masalah itu, kalau tuduhan itu tidak benar dan fitnah,” akunya.
Langkah ini sangat tidak lazim. Jika ia merasa bersih dan difitnah secara profesional, mengapa ia harus repot-repot mendatangi rumah Nurkrah?
Logika publik sederhana, jika Anda bersih, Anda tidak perlu lobi bawah tanah atau pendekatan personal ke rumah pelapor. Tindakan ini bisa dipersepsikan sebagai upaya berdamai atau mendinginkan situasi, bukan mencari kebenaran.
Klarifikasi Didiyardiansyah gagal total dan justru melahirkan rentetan pertanyaan kritis baru yang harus ia jawab secara terbuka.
Apa Agenda Anda Mendatangi Rumah Nurkrah? Untuk apa seorang pejabat publik yang dituduh korupsi mendatangi rumah advokat yang mengkritiknya? Apakah untuk mengklarifikasi, mengamankan situasi, atau ada agenda lain?
Mengapa Anda Mengungkit Foto dengan Walikota? Jika Anda yakin jabatan Anda diperoleh karena kinerja, mengapa Anda mengaitkan serangan Nurkrah dengan foto Anda bersama Walikota? Bukankah itu menunjukkan bahwa Anda sendiri menggunakan kedekatan itu sebagai pelindung atau nilai jual?
Berani Transparan, Bukan Bersumpah? Selain bersumpah, beranikah Anda membuka rekam jejak komunikasi Anda (misalnya riwayat panggilan atau pesan) pada rentang waktu pengangkatan Anda, terutama dengan inisial A yang disebut sebagai adik Walikota?
Bagaimana dengan Tudingan Pilkada? Nurkrah sebelumnya menuding Anda “fix bagi-bagi uang untuk paslon lain” saat Pilkada. Anda membantah mahar 45 juta, tapi bagaimana dengan tudingan rekam jejak Anda yang dinilai problematis ini?
Dengan klarifikasi blunder ini, bola panas kembali ke tangan Walikota Bima. Jaminan Walikota Bima H.A. Rahman bahwa tidak ada mahar semakin terdengar hampa. Publik kini menunggu, apakah Walikota akan tetap mempertahankan PLT dengan pola komunikasi yang sarat kejanggalan ini, atau akhirnya menjawab tantangan Nurkrah: Copot PLT Lurah Jatibaru Timur.
