BIMA, 11 Agustus 2025 || Kawah NTB – Polemik Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Sekretaris Daerah (Sekda) Bima, Ade Linggiardi, telah sampai pada titik puncaknya. Dokumen ini kini bukan lagi sekadar kertas hasil audit; ia telah bertransformasi menjadi sebuah pedang bermata dua di tangan Bupati Bima, Ady Mahyudi. Langkah selanjutnya yang ia ambil tidak akan lagi mendefinisikan nasib Sekda, melainkan akan menjadi vonis definitif atas karakter dan warisan kepemimpinan Bupati Ady Mahyudi sendiri.
Publik kini menahan napas, menyaksikan sebuah pertaruhan politik tingkat tinggi. LHP ini telah menjadi cermin yang akan merefleksikan wajah asli sang Bupati: apakah ia seorang penegak hukum yang berani atau seorang algojo politik yang penuh perhitungan.
Jalan Pertama: Menjadi Pahlawan Penegak Hukum
Mari kita bedah skenario pertama, sebuah jalan terhormat yang didambakan publik. Jika Bupati Ady Mahyudi, dengan keyakinan penuh dan tanpa keraguan, mengambil LHP tersebut dan membawanya langsung ke Kejaksaan Negeri Bima sebagai pengaduan resmi, maka ia sedang melakukan lebih dari sekadar tugas administratif.
Ini adalah Pembuktian Komitmen: Tindakan ini akan menjadi bukti paling sahih bahwa jargon “menegakkan hukum dan memberantas korupsi” bukanlah sekadar retorika kosong. Ia membuktikan bahwa ia tidak takut pada gejolak politik yang mungkin timbul demi tegaknya supremasi hukum.
Ini adalah Legitimasi Proses: Dengan menyerahkannya ke APH, ia melegitimasi kerja Inspektorat dan menaruh kepercayaan penuh pada sistem peradilan untuk menguji kebenaran. Ia menunjukkan sikap seorang negarawan yang percaya pada institusi, bukan pada kekuasaan personal.
Ini adalah Langkah Ksatria: Ia secara otomatis memindahkan seluruh polemik dari arena fitnah dan rumor ke ruang sidang yang bermartabat. Ia memberikan kesempatan yang adil bagi Sekda Ade Linggiardi untuk membela diri di bawah sumpah, sekaligus membersihkan pemerintahannya dari tuduhan tebang pilih.
Jika ia mengambil jalan ini, sejarah akan mencatatnya sebagai pemimpin yang berani, yang menempatkan keadilan di atas segalanya. Ia akan menjadi pahlawan.
Jalan Kedua: Menjadi Algojo Politik yang Tercatat Sejarah
Skenario kedua adalah jalan sunyi yang saat ini sedang ia tempuh: terus mendiamkan LHP tersebut. Jika ini yang terus ia lakukan, maka ia secara sadar dan sengaja sedang menguatkan seluruh dugaan terburuk publik.
Ini Mengonfirmasi Tudingan Publik: Sikap diamnya akan menjadi konfirmasi telak atas analisis yang beredar, bahwa LHP ini memang hanya dijadikan alat untuk melumpuhkan Sekda Bima, Ade Linggiardi. Ini membuktikan bahwa tujuannya bukan keadilan, melainkan eliminasi politik.
Ini adalah Tanda Kelemahan: Diamnya bisa ditafsirkan sebagai bentuk keraguan atas kekuatan LHP itu sendiri. Mungkin ia sadar LHP tersebut tidak cukup bukti untuk menang di pengadilan, sehingga lebih aman digunakan sebagai ‘hantu’ untuk meneror dan merusak reputasi secara perlahan. Ini bukanlah tanda kekuatan, melainkan strategi seorang pemimpin yang tidak percaya diri dengan ‘senjata’-nya.
Ini adalah Eksekusi Tanpa Pengadilan: Dengan membiarkan Sekda ‘terhukum’ oleh opini publik tanpa proses hukum, Bupati telah bertindak sebagai seorang algojo politik. Ia menjadi hakim, jaksa, dan eksekutor dalam satu paket kekuasaan absolut, sebuah praktik yang sangat berbahaya dalam negara demokrasi.
Jika ia terus memilih jalan ini, maka ia sedang menulis sendiri takdirnya sebagai pemimpin yang menggunakan hukum sebagai alat untuk menyingkirkan lawan, sebuah catatan kelam yang tidak akan mudah dihapus.
Kesimpulan: LHP Adalah Cermin bagi Bupati
Pada akhirnya, LHP ini bukanlah lagi tentang Ade Linggiardi. Ini adalah tentang Ady Mahyudi. Dokumen di tangannya itu kini berfungsi sebagai cermin raksasa yang sedang ditonton oleh seluruh rakyat Bima. Apa yang akan terpantul dari cermin itu? Wajah seorang pemberani yang menegakkan hukum tanpa pandang bulu, atau wajah seorang politisi licik yang menggunakan segala cara untuk mempertahankan kekuasaan?
Pilihan ada di tangannya. Tidak ada lagi ruang untuk bermanuver. Setiap detik penundaan hanya akan mempertajam citranya sebagai seorang algojo politik.
