Bima, 22 Juli 2025 || Kanal Aspirasi dan Wacana Hukum (Kawah) Ntb – Di tengah perjuangan rakyat Lambitu menuntut perbaikan jalan yang telah rusak selama lebih dari dua dekade, muncul sebuah manuver politik yang tidak hanya menjauh dari substansi, tetapi juga mencoba menyesatkan arah perdebatan: fitnah terhadap para pengkritik. Namun, jika kita meninjau ini melalui sudut pandang homo economicus sebuah konsep dalam teori ekonomi dan filsafat politik yang memandang manusia sebagai makhluk yang selalu membuat keputusan berdasarkan kalkulasi untung-rugi secara rasional maka narasi fitnah ini justru menunjukkan bahwa tindakan mereka sangat “masuk akal” dalam kerangka logika kepentingan.
Homo economicus adalah individu yang bertindak demi memaksimalkan manfaat pribadi dengan meminimalkan risiko dan biaya. Dalam dunia politik kekuasaan, Bandit yang merasa terancam oleh suara rakyat cenderung mengambil sikap yang bukan berdasarkan etika publik, tetapi berdasarkan perhitungan: “Apa langkah paling hemat biaya dan berdampak cepat untuk membungkam suara yang mengganggu posisi saya?”
Dan jawabannya, bagi mereka, adalah fitnah.
Fitnah tidak membutuhkan fakta. Fitnah tidak perlu data. Fitnah tidak menguras anggaran seperti proyek aspal. Tapi dampaknya jika berhasil bisa menghancurkan reputasi dan mengalihkan fokus publik. Itulah efisiensi yang dicari homo economicus versi politik lokal.
Mengapa Perbaikan Jalan Tidak Diprioritaskan? Logika Homo Economicus Berbicara
-Perbaikan jalan membutuhkan:
– Anggaran yang tidak kecil.
– Rencana lintas sektor.
– Partisipasi masyarakat.
– Transparansi dalam pengadaan dan pengawasan.
Sebaliknya, membungkam pengkritik hanya membutuhkan beberapa pesan WhatsApp, akun palsu media sosial, atau bisikan gosip.
Bagi homo economicus, aspirasi warga adalah “biaya politik”, bukan “kebutuhan konstitusional”. Maka, yang dihitung bukan berapa orang Lambitu yang jatuh di jalan rusak, tetapi:
“Berapa kerugian elektoral jika saya diam?”
“Berapa modal sosial yang hilang jika kritik ini viral?”
Dan jika risiko semakin besar, mereka akan memilih tindakan yang menjaga posisi daripada membalas hak rakyat.
Kita sedang berhadapan dengan elite yang tidak lagi berpikir sebagai pelayan rakyat, tapi sebagai pemilik saham atas jabatan publik.
Mereka bertindak seolah sedang mengelola portofolio kekuasaan:
– Kritik = ancaman profit
– Perbaikan jalan = pengeluaran tidak langsung
– Fitnah = biaya rendah, dampak cepat
Maka jangan heran jika pertanyaan “Kenapa jalan Lambitu belum diperbaiki?” dijawab dengan “Siapa kamu yang mengkritik?”
Ini bukan sekadar penghinaan terhadap aktivis, tapi pembuktian bahwa kepemimpinan sedang dijalankan oleh kalkulasi, bukan oleh nurani.
Sebaliknya, warga Lambitu yang terus bersuara justru menunjukkan bahwa mereka bukan homo economicus dalam arti sempit.
Mereka tahu bahwa memperjuangkan jalan tidak memberi keuntungan instan. Tidak ada amplop. Tidak ada jabatan.
Tapi ada satu hal yang mereka kejar: kemuliaan hidup yang layak dan martabat yang dirampas.
Gerakan ini berangkat dari kesadaran kolektif, bukan dari kalkulasi untung-rugi pribadi. Dan di situlah letak kekuatan yang tidak bisa diprediksi oleh politikus homo economicus.
Jika Kekuasaan Dijalankan oleh Homo Economicus, Maka Rakyat Harus Bangkit sebagai Homo Socialis
Fitnah adalah pilihan rasional bagi mereka yang merasa jabatan adalah modal, bukan amanah.
Tetapi di hadapan jalan rusak yang sudah berusia 20 tahun, rasionalitas seperti itu adalah bentuk kegilaan yang dibenarkan oleh sistem yang membusuk.
Dan gerakan Lambitu hari ini sedang berkata:
“Jika mereka memilih fitnah sebagai cara mempertahankan kursi, maka kami memilih suara sebagai cara membongkar kebusukan.”
