BIMA, 28 Januari 2026 || Kawah NTB – Bola panas kini ada di tangan Wali Kota Bima. Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) soal bobolnya anggaran premi BPJS Kesehatan senilai Rp407.155.000,00 bukan sekadar angka statistik di atas kertas. Ini adalah bukti telanjang bahwa tata kelola kesehatan di kota ini sedang sakit parah.
Ratusan juta rupiah uang rakyat terbuang percuma untuk membiayai iuran 230 orang mati dan ratusan warga mampu mulai dari Notaris, Polisi, hingga Tentara. Sebuah ironi yang menyakitkan di tengah keterbatasan anggaran daerah.
Ujian Nyali untuk Wali Kota
Pak Wali, anggukan kepala tanda setuju pada rekomendasi BPK saja tidak cukup. Publik tidak butuh retorika normatif seperti akan kami tindak lanjuti. Rakyat butuh taring. Rakyat butuh bukti bahwa Anda tidak sedang memelihara ketidakbecusan dalam birokrasi yang Anda pimpin.
Kebocoran ini adalah lampu merah. Ini menunjukan bahwa koordinasi data di sektor kesehatan berantakan. Dan disinilah integritas kepemimpinan Anda diuji, beranikah Anda menindak tegas para pejabat yang bertanggung jawab atas kelalaian fatal ini?
Sorotan Tajam ke Direktur RSUD
Salah satu figur yang tidak boleh lepas dari radar evaluasi Wali Kota adalah Direktur RSUD Kota Bima, dr. H. Fathurrahman.
Sebagai pucuk pimpinan di fasilitas kesehatan utama daerah, mustahil jika manajemen rumah sakit tidak tahu-menahu soal sengkarut data pasien ini. RSUD adalah muara dari pelayanan. Jika di hilir saja datanya amburadul mengklaim biaya untuk pasien yang sudah di liang lahat maka ada sistem manajerial yang busuk di dalamnya.
Pak Wali Kota harus berani bertanya, apakah dr. Fathurrahman benar-benar bekerja mengawasi data, atau hanya duduk manis menerima laporan asal bapak senang?
Jangan sampai ada kesan Wali Kota main mata atau melindungi pejabat tertentu. Jika terbukti ada pembiaran yang menyebabkan kerugian negara meski hanya karena alasan administrasi maka sanksi tegas, rotasi, atau bahkan pencopotan jabatan adalah langkah logis yang harus diambil demi marwah pemerintahan yang bersih.
Hentikan Dagelan Anggaran
Masyarakat Kota Bima sudah lelah disuguhi drama birokrasi. Uang Rp407 juta itu bukan daun kering, Pak Wali. Itu uang pajak rakyat yang seharusnya bisa dipakai untuk membeli obat, memperbaiki fasilitas puskesmas yang reyot, atau membantu warga miskin yang benar-benar sekarat. Bukan disumbangkan ke orang mati atau orang berseragam yang dompetnya tebal.
Sikap tegas Anda ditunggu hari ini juga. Panggil dr. H. Fathurrahman. Mintalah pertanggungjawaban mutlak. Jangan biarkan APBD Kota Bima terus-menerus jadi bancakan administrasi bodong yang memalukan.
Ingat, Pak Wali, pembiaran adalah bentuk lain dari pengkhianatan terhadap amanat rakyat. Tertibkan barisan Anda, atau rakyat yang akan mencatat kegagalan ini sebagai dosa sejarah kepemimpinan Anda.
