Bima, 27 Juni 2025 || Kanal Aspirasi dan Wacana Hukum (Kawah) Ntb — Penanganan kasus kematian Sahrul Ajwari yang diduga akibat kekerasan semakin mendapat sorotan tajam, kali ini dari kacamata komunikasi politik. Menurut pakar komunikasi politik asal Bima, Wahyudin, sikap bungkam dan lambannya investigasi yang dilakukan oleh penyidik Polres Bima menunjukkan kegagalan mendasar dalam membaca dinamika sosial dan politik yang sedang terjadi di tengah masyarakat.
Menurut Wahyudin, pihak kepolisian khususnya penyidik Sat Reskrim Polres Bima telah gagal total dalam menangkap isu sensitivitas publik yang tinggi. Kematian seorang remaja seperti Sahrul Ajwari bukan sekadar tindak pidana biasa, tetapi sebuah peristiwa yang menyentuh emosi kolektif dan rasa keadilan masyarakat, terutama di tingkat lokal seperti Desa Soki.
“Dalam komunikasi politik, lambatnya investigasi dan sikap bungkam penyidik menciptakan kekosongan narasi. Kekosongan ini dengan cepat diisi oleh narasi tandingan dari publik, yaitu narasi tentang ketidakadilan dan kegagalan negara,” ujar Wahyudin. “Ini adalah lahan subur bagi munculnya ketidakpercayaan dan kemarahan publik yang terakumulasi.”
Lebih lanjut, Wahyudin juga mengkritik keras pernyataan klise yang sering terlontar dari aparat kepolisian: “Kalau masyarakat main hakim sendiri, tentu akan kami tindak.” Menurutnya, dalam konteks komunikasi politik, pernyataan ini adalah sebuah blunder.
“Alih-alih meredam amarah, ucapan ini justru terdengar sebagai ancaman kosong yang tidak diimbangi dengan aksi nyata. Respons semacam ini mengesankan bahwa polisi hanya peduli pada penegakan ketertiban, bukan penegakan keadilan,” tegasnya.
Pernyataan tersebut, kata Wahyudin, seharusnya disertai dengan komunikasi yang proaktif, seperti pembaruan informasi yang transparan mengenai perkembangan kasus dan jaminan bahwa kasus ini akan diusut tuntas. Tanpa tindakan komunikasi yang jelas, peringatan itu hanya memperburuk citra institusi kepolisian dan mengasingkan masyarakat.
Dari sudut pandang komunikasi politik, kepercayaan publik adalah modal sosial terpenting bagi sebuah institusi negara. Penanganan kasus Sahrul Ajwari oleh Polres Bima menunjukkan adanya penggerusan modal tersebut. Wahyudin menilai penyidik tidak memiliki kepekaan sosial atau sense of crisis yang kuat.
“Mereka tidak membaca bahwa kelambanan mereka tidak hanya berdampak pada proses hukum, tetapi juga merusak legitimasi mereka di mata publik,” kata Wahyudin. “Ketika polisi terlihat tidak responsif, masyarakat akan mencari jalan mereka sendiri, dan di situlah aksi main hakim sendiri menjadi sebuah respons politik terhadap kegagalan negara.”
Wahyudin menyimpulkan, penyidik Polres Bima perlu segera mengubah strategi komunikasi mereka dari reaktif dan defensif menjadi proaktif dan empatik. Hal ini dapat dilakukan dengan transparansi informasi secara berkala, menunjukkan empati terhadap korban, dan memberikan bukti nyata bahwa kasus ini ditangani dengan serius.
“Kegagalan dalam membaca game komunikasi politik di balik kasus ini, yang diperparah dengan sikap bungkam dan pernyataan kontraproduktif, hanya akan memperburuk situasi. Kasus Sahrul Ajwari bukan hanya tentang penegakan hukum, melainkan juga ujian bagi kemampuan Polri dalam mengelola narasi keadilan di tengah derasnya sentimen publik,” tutup Wahyudin.
