BIMA, 20 Agustus 2025 || Kawah NTB – Keheningan Kejaksaan Negeri Bima atas laporan dugaan mafia kayu Sonokeling telah membuka babak baru yang lebih krusial: Ujian kepemimpinan Gubernur NTB. Di tengah ruang hampa hukum, sorotan publik kini tertuju pada sumber masalahnya, Kepala BKPH Maria Donggo Masa, Ahyar, yang dalih “tidak tahu”-nya atas operasional pabrik ilegal di wilayahnya dianggap sebagai puncak arogansi dan kebohongan publik.
Rakyat tidak bisa lagi menunggu proses hukum yang mandek. Bola panas kini berada di tangan Gubernur NTB. Publik menuntut tindakan nyata dan tanpa kompromi: Gubernur jangan biarkan penjahat ekologis ini semakin liar! Pecat Ahyar dari jabatannya karena wataknya yang terbukti meresahkan, merugikan, dan mengkhianati amanah negara.
Ahyar: Potret Pejabat yang Gagal Total dan Berbahaya
Dalih “tidak tahu” yang dilontarkan oleh Ahyar bukanlah sekadar pembelaan diri, melainkan sebuah pengakuan atas dua kemungkinan yang sama-sama mengerikan: inkompetensi absolut atau konspirasi jahat.
Jika Benar Tidak Tahu, Dia Gagal Total sebagai Pemimpin.
Seorang Kepala Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) yang tidak mengetahui adanya pabrik pengolahan kayu ilegal berskala masif di depan hidungnya adalah pejabat yang paling tidak kompeten. Ini menunjukkan ia tidak pernah turun ke lapangan, tidak memiliki jaringan intelijen, dan buta terhadap wilayah yang menjadi tanggung jawabnya. Pejabat seperti ini adalah beban bagi negara dan sumber daya yang terbuang sia-sia. Inkompetensi dalam jabatannya adalah alasan yang lebih dari cukup untuk dipecat.
Jika Dia Berbohong, Dia adalah Bagian dari Kejahatan.
Kemungkinan yang lebih logis adalah Ahyar mengetahui segalanya, namun memilih untuk diam. Sikap “tutup mata” ini, dalam kerangka hukum, adalah bentuk pembiaran yang disengaja (deliberate omission), sebuah tindakan yang memfasilitasi kejahatan. Watak pejabat yang membiarkan sumber daya alam dijarah demi keuntungan segelintir mafia adalah watak seorang pengkhianat. Pejabat dengan mentalitas seperti ini bukan lagi abdi negara, melainkan musuh negara.
“Watak Kepala BKPH Ahyar ini jelas sangat meresahkan,” seru seorang aktivis lingkungan lokal. “Dia membiarkan hutan Bima dirusak, ekonomi masyarakat kecil terancam oleh praktik ilegal, dan ketika ditanya, jawabannya hanya menghina akal sehat. Ini bukan pemimpin, ini adalah masalah.”
Panggilan Darurat untuk Gubernur NTB: Pecat Ahyar Sekarang Juga!
Gubernur NTB, sebagai panglima tertinggi birokrasi di provinsi, memegang kewenangan penuh untuk membersihkan jajarannya dari oknum-oknum beracun seperti Ahyar. Menunggu proses hukum yang berjalan lambat sementara kerusakan terus terjadi adalah sebuah kemewahan yang tidak dimiliki rakyat dan lingkungan.
Tindakan Administratif adalah Wewenang Gubernur: Pemecatan Ahyar dari jabatannya tidak perlu menunggu putusan pengadilan. Pelanggaran etika berat, kegagalan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, serta lahirnya keresahan publik yang luas akibat perilakunya adalah dasar yang kuat bagi Gubernur untuk mengambil tindakan disipliner tertinggi.
Menyelamatkan Wajah Pemerintah: Membiarkan Ahyar tetap menjabat satu hari lebih lama hanya akan memperkuat persepsi publik bahwa pemerintah provinsi melindungi pejabat yang korup dan tidak becus. Reputasi Gubernur dan seluruh jajaran Pemprov NTB dipertaruhkan di sini.
Pesan Tegas untuk Mafia: Pemecatan Ahyar akan menjadi sinyal perang yang jelas dari Gubernur kepada seluruh mafia sumber daya alam di NTB. Ini akan menunjukkan bahwa era pejabat “tutup mata” telah berakhir dan tidak ada lagi tempat bagi mereka yang bersekongkol dengan perusak lingkungan.
Publik menuntut Gubernur NTB untuk tidak ragu. Buktikan bahwa Anda adalah pemimpin rakyat, bukan pelindung bagi bawahan yang telah merusak kepercayaan publik. Pecat Ahyar, selamatkan hutan Bima, dan kembalikan martabat pemerintah di mata rakyat!
