BIMA, 13 September 2025 || Kawah NTB – Jauh dari sekadar program yang tidak berguna, Selasa Menyapa yang digagas Bupati Bima Ady Mahyudi kini dianalisis sebagai sebuah krisis etika politik yang akut. Program ini dinilai bukan lagi kegagalan kebijakan, melainkan sebuah pertunjukan telanjang dari matinya moralitas dan integritas seorang pelayan publik.
Bung Herrys Prantara dari Lembaga Bantuan Hukum Peduli Rakyat Indonesia (LBH-PRI) menyatakan bahwa program ini adalah manifestasi dari pengkhianatan terhadap kontrak sosial antara pemimpin dan rakyatnya. Menurutnya, Selasa Menyapa adalah karnaval ilusi yang secara sadar mengorbankan substansi demi citra murahan.
“Kita harus berhenti melihat ini dari kacamata efisiensi anggaran saja. Ini adalah soal etika yang diludahi,” tegas Herrys. “Seorang pemimpin secara etis terikat pada sumpah untuk melayani, bukan untuk menggelar pertunjukan. Selasa Menyapa adalah anomali moral di mana seorang bupati lebih memilih menjadi seorang event organizer ketimbang menjadi seorang problem solver.”
Menjual Kedekatan Fisik, Menciptakan Jarak Substansial
Secara etis, Herrys membedah program ini sebagai sebuah “kejahatan ilusi”. Bupati, dengan mengerahkan seluruh armada birokrasi, seolah-olah sedang mendekatkan diri kepada rakyat. Namun, yang terjadi adalah sebaliknya.
“Secara etis, ini adalah penipuan optik,” sindir Herrys. “Bupati menjual citra kedekatan fisik dengan turun ke desa, namun pada saat yang sama ia secara sadar menciptakan jarak yang semakin jauh antara masalah nyata rakyat dengan solusi yang seharusnya ia berikan di kantornya. Safari politik ini adalah cara paling pengecut untuk lari dari tanggung jawab sesungguhnya yang menunggunya di meja kerja. Etika pelayanan publik menuntut kehadiran pemimpin di pusat pengambilan keputusan, bukan menjadi turis di wilayah kekuasaannya sendiri.”
Prioritas Antara Tepuk Tangan dan Prestasi
Puncak dari krisis etika ini, menurut Herrys, adalah keputusan brutal untuk memprioritaskan anggaran seremonial di atas kebutuhan yang nyata dan mendesak, seperti dana hibah KONI.
“Etika seorang pemimpin diukur dari skala prioritasnya. Ini adalah cermin paling jernih dari hati nurani seorang penguasa,” cetus Herrys dengan nada tinggi. “Ketika Anda dengan sadar lebih rela menggelontorkan miliaran rupiah untuk panggung, spanduk, dan tepuk tangan sesaat, sementara pada saat yang sama Anda tega menyandera dana untuk masa depan atlet daerah, Anda telah gagal dalam ujian moral paling dasar. Ini bukan lagi soal salah urus anggaran, ini soal matinya kepekaan dan hati nurani.”
Berpura-pura Mendengar adalah Kezaliman Moral
Lebih jauh, Herrys menuding program ini melakukan eksploitasi terhadap penderitaan rakyat. Momen dialog yang diciptakan bukanlah untuk mencari solusi, melainkan untuk memproduksi konten pencitraan.
“Secara etis, ini lebih kejam dari sekadar tidak mau mendengar. Ini adalah tindakan berpura-pura mendengar,” lanjutnya. “Mereka memberikan harapan palsu, merekam keluhan warga, lalu menjadikannya properti di media sosial untuk membangun narasi pemimpin merakyat. Ini adalah bentuk kezaliman moral, di mana penderitaan rakyat hanya dihargai sebagai bahan pencitraan. Mereka menyapa bukan untuk mengobati, tapi untuk memamerkan luka rakyat demi keuntungan politis.”
Pada akhirnya, Bung Herrys menyimpulkan bahwa Selasa Menyapa adalah monumen kemewahan yang dibangun di atas puing-puing etika dan penderitaan rakyat. Program ini adalah bukti bahwa kekuasaan di Bima tidak lagi dijalankan dengan nurani, melainkan dengan kalkulator citra.
“Rakyat Bima tidak butuh sapaan seminggu sekali dari seorang aktor politik. Mereka butuh pemimpin yang etika dan kebijakannya mampu menyapa nasib mereka setiap hari. Pertanyaannya, masih adakah itu di Bima?” tutupnya.
