BIMA, 21 Desember 2025 || Kawah NTB – Sabtu (20/12) kemarin seharusnya menjadi hari penuh senyum bagi warga kurang mampu di Desa Soki, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima. Tumpukan karung beras dan deretan botol minyak goreng yang menggunung di kantor desa menjanjikan harapan. Namun, realita di lapangan justru menyuguhkan drama ketidakadilan yang menyayat hati.
Penyaluran bantuan sosial berupa beras 20 kilogram dan minyak goreng 4 liter yang digelar pemerintah desa setempat kini menuai badai protes. Bukannya tepat sasaran, bantuan jumbo ini diduga kuat justru dibajak oleh kepentingan oknum aparat desa yang bersekongkol dengan koordinator Desa sebagai penyalur.
Si Kaya Dapat, Si Miskin Melongo
Berdasarkan pantauan langsung dan laporan warga, antrian warga yang membawa KTP dan KK didominasi oleh wajah-wajah yang secara ekonomi tergolong mapan. Mereka yang punya kendaraan bagus, rumah layak, justru pulang membawa karung beras. Sementara itu, lansia, janda miskin, dan buruh tani yang hidupnya justru banyak yang pulang dengan tangan hampa atau bahkan tidak terdaftar sama sekali.
Kekacauan ini memuncak ketika Koordinator Desa (Kordes) Soki, saudari Afriani, melontarkan pernyataan yang dinilai membodohi publik. Saat dikonfirmasi mengapa banyak warga miskin tidak dapat, ia berdalih bahwa
“Bantuan beras dan minyak ini khusus bagi mereka yang TIDAK terdaftar di PKH. Kita akan kasih pada yang benar-benar butuh.” Ucap Koordinator Desa Soki
Pernyataan ini jelas memancing amarah. Logika macam apa yang dipakai? Padahal, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menjadi basis data PKH adalah acuan utama bagi warga yang paling rentan. Menyingkirkan penerima PKH dalam bantuan pangan tambahan tanpa dasar yang jelas sama saja dengan membiarkan warga miskin mati kelaparan, sementara bantuan dialihkan ke kerabat dekat penguasa desa.
Dugaan Konspirasi Jahat Aparat Desa
Praktik kotor ini disinyalir bukan kelalaian administrasi semata, melainkan sebuah desain terstruktur. Ada indikasi kuat main mata antara Aparat Pemerintah Desa Soki dengan Koordinator Desa untuk memanipulasi data penerima.
Data warga miskin dikesampingkan, lalu diganti dengan nama-nama keluarga, tim sukses, atau kelompok tertentu yang dekat dengan lingkaran kekuasaan desa maupun keluarga koordinator Desa Syarat membawa KTP dan KK hanyalah formalitas belaka untuk menutupi borok nepotisme yang sudah mengakar. Warga menyebut, ini bukan kali pertama. Bantuan sosial di Desa Soki sudah lama menjadi bancakan kroni-kroni aparat dan Koordinator Desa, sementara rakyat kecil hanya dijadikan penonton.
Kepala Bulog Bima Jangan Cuci Tangan!
Kasus ini tidak boleh berhenti di level desa. Kepala Bulog Cabang Bima harus bertanggung jawab! Sebagai penyedia komoditas dan pemegang amanah penyaluran, Bulog tidak bisa hanya sekadar drop barang lalu tutup mata.
Lemahnya pengawasan dari pihak Bulog dan Dinas Sosial Kabupaten Bima memberikan celah bagi tikus-tikus berdasi di desa Soki untuk memanipulasi hak rakyat. Publik menuntut audit total terhadap data penerima bantuan di Desa Soki. Jika terbukti ada penyelewengan, aparat penegak hukum (APH) wajib menyeret nama-nama yang terlibat, mulai dari Koordinator Desa, hingga oknum-oknum pemerintah Desa Soki yang di curigai terlibat dalam kejahatan ini.
Jangan biarkan beras rakyat dimakan oleh mereka yang serakah. Hentikan sandiwara ini sekarang juga!
