BIMA, 28 Januari 2026 || Kawah NTB – Ada keajaiban administratif yang terjadi di Kota Bima. Di saat warga miskin mungkin masih ada yang teriak susah berobat, anggaran daerah justru dermawan mentraktir mereka yang sudah beda alam.
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas anggaran tahun 2024, terungkap fakta yang menggelikan sekaligus miris: Pemerintah Kota Bima sedekah premi BPJS Kesehatan senilai total Rp 407.155.000,00 untuk hantu dan orang kaya.
Sorotan tajam kini diarahkan pada pemangku kebijakan kesehatan, termasuk figur sentral di RSUD Kota Bima, dr. H. Fathurrahman. Sebagai salah satu ikon pelayanan kesehatan pelat merah di kota ini, diamnya birokrasi kesehatan terhadap kebocoran ini terasa sangat nyaring.
Layanan VIP untuk Ahli Kubur?
BPK menemukan bahwa uang rakyat sebesar Rp332.115.000,00 dipakai untuk membayar iuran 230 peserta yang sudah meninggal dunia. Ini bukan angka kecil. Bayangkan, ada 230 jenazah yang secara administratif masih dianggap sehat walafiat dan butuh jaminan kesehatan.
Publik layak bertanya kepada dr. H. Fathurrahman selaku Direktur RSUD Kota Bima: Apakah rumah sakit yang Bapak pimpin kini membuka poli khusus alam gaib? Sampai-sampai data kematian tidak terintegrasi, dan ratusan juta rupiah terbuang percuma membiayai premi mereka yang sudah tidak butuh dokter.
Ini bukan sekadar kesalahan ketik. Ini adalah potret buram amburadulnya koordinasi antara Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dukcapil, dan fasilitas kesehatan. Namun, sebagai ujung tombak pelayanan di RSUD, dr. Fathurrahman tidak bisa cuci tangan dan bersembunyi di balik meja kerjanya seolah sistem kesehatan Kota Bima sedang baik-baik saja.
Salah Sasaran yang Memalukan
Tak hanya mensubsidi hantu, temuan BPK juga menelanjangi ketidakbecusan verifikasi data untuk peserta hidup. Negara keluar uang Rp75.040.000,00 untuk membayarkan iuran 212 orang yang sebenarnya tidak layak dibantu.
Siapa mereka? Ternyata bukan kaum papa. Mereka adalah Bidan, Notaris, Pengacara, Polisi, hingga Tentara. Lucu, bukan? Uang yang seharusnya untuk rakyat jelata malah mensubsidi mereka yang berseragam dan berdasi.
Dr. H. Fathurrahman dan jajaran kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bima harusnya malu. Di saat fasilitas kesehatan mungkin masih butuh banyak perbaikan, anggaran justru bocor ke kantong BPJS untuk menanggung orang-orang yang gajinya mungkin lebih besar dari rata-rata pasien kelas 3 di RSUD Kota Bima.
