Bima, 1 Agustus 2025 || Kanal Aspirasi dan Wacana Hukum (Kawah) NTB – Di tengah teriknya Bima, api perlawanan terhadap korupsi mulai berkobar. Laporan yang dilayangkan oleh Lembaga Bantuan Hukum Peduli Rakyat Indonesia (LBHPRI) ke Kejaksaan Negeri Raba Bima bukan sekadar tumpukan berkas, melainkan sebuah deklarasi perang terhadap kekuasaan yang korup. Dugaan korupsi dana Pokok-pokok Pikiran (Pokir) senilai Rp60 miliar bukan hanya mencoreng wajah lembaga legislatif, tetapi juga membuka kotak pandora yang selama ini tersimpan rapi: sebuah eskalasi ketegangan politik antara eksekutif dan legislatif yang kini pecah di ruang publik.
Tafsir Politik di Balik Skandal Pokir: Sebuah Pertarungan Kekuasaan?
Laporan LBHPRI yang menyeret 45 anggota DPRD Kabupaten Bima secara kolektif adalah sebuah pukulan telak yang membuat pilar demokrasi di Bima bergetar. Skandal ini, bagai sebuah manuver politik yang cerdas, secara tak langsung menempatkan eksekutif terutama Bupati Bima pada posisi yang berpotensi diuntungkan.
Dugaan kuat bahwa data rahasia terkait proyek Pokir ini bocor ke publik memunculkan spekulasi. Data-data internal yang seharusnya dijaga ketat, bisa saja terkuak melalui dinamika internal pemerintahan. Tindakan ini, jika benar, bisa jadi merupakan sebuah strategi politik yang brutal: menggunakan isu korupsi sebagai senjata untuk melemahkan dan mengeliminasi lawan.
Kepanikan di Gedung Kekuasaan: Perang Internal dan Panggung Kepura-puraan
Kepanikan kini melanda kedua belah pihak. Di kalangan anggota DPRD, laporan ini adalah bom waktu yang mematikan. Mereka yang selama ini merasa “kebal” dan aman dalam lingkaran Pokir kini berada di bawah bayang-bayang rompi oranye. Mereka akan saling menuduh, mencari kambing hitam, dan mencoba segala cara untuk meloloskan diri. Persatuan di antara mereka akan runtuh, digantikan oleh naluri bertahan hidup masing-masing.
Di sisi lain, eksekutif pun tidak bisa sepenuhnya tenang. Meskipun berpotensi diuntungkan, mereka harus memainkan peran dengan sangat hati-hati. Terlalu terbuka dalam menanggapi kasus ini bisa merusak citra “pemimpin bersih” dan bisa memicu serangan balik dari legislatif yang terpojok. Mereka kini berada di antara pilihan: terus melibas legislatif hingga tuntas, atau mencari kompromi yang “aman” agar tidak ikut terseret.
LBHPRI Sebagai Katalis Perubahan: Rakyat Menuntut Pertanggungjawaban
Namun, di tengah-tengah pertarungan politik ini, LBHPRI muncul sebagai kekuatan yang independen dan militan. Mereka adalah katalis yang membakar semangat perlawanan rakyat. Mereka tidak peduli dengan intrik politik di belakang layar. Mereka hanya peduli pada satu hal: hukum harus ditegakkan, dan Rp60 miliar dana rakyat yang dicuri harus kembali.
Melalui Bung Imam Muhajir, BungMuhlis, Bung Igen, Bung Ipul, Bung Mhikel, dan Bung Arif, dari LBHPRI telah menaruh “bola api” di tangan Kejaksaan. Sekarang, hanya ada dua pilihan bagi Kejari Raba Bima: memadamkan api ini dengan tindakan hukum yang tegas dan transparan, atau membiarkannya membakar seluruh gedung kekuasaan yang telah busuk di Bima.
Implikasi Fatal jika Dana Pokir Hilang: Pergeseran Kekuasaan Politik
Di balik drama korupsi ini, muncul sebuah tafsir politik yang lebih mendalam. Jika skandal Pokir ini benar-benar membuat mekanisme dana Pokir dihapuskan atau dibekukan, maka posisi eksekutif akan menjadi target utama pihak legislatif. Tanpa “uang pelicin” dari Pokir, DPRD tidak lagi memiliki alasan untuk berbaik-baik dengan Eksekutif. Alih-alih bernegosiasi soal proyek, mereka akan kembali pada fungsi fundamentalnya: mengawasi dan mengkritik.
Dalam skenario ini, eksekutif akan menghadapi perlawanan total. Mulai dari proses legislasi, di mana setiap rancangan peraturan daerah bisa dipersulit, hingga pada pembahasan anggaran, di mana setiap program kerja Eksekutif akan dicermati dan dikritik habis-habisan. Pengawasan legislatif juga akan semakin ketat, menjadikan setiap kebijakan eksekutif berada di bawah mikroskop.
Tentu, eksekutif memahami risiko ini. Mereka akan mencoba mencari langkah untuk meminimalkan risiko tersebut, seperti membangun koalisi politik yang baru, menjalin komunikasi yang lebih intens, atau bahkan mencari celah hukum lain untuk “mengakomodir” kepentingan para anggota dewan. Pertanyaannya, apakah langkah-langkah itu akan berhasil? Atau justru membuka babak baru dalam perang kekuasaan yang lebih ganas?
