BIMA, 11 Oktober 2025 || Kawah NTB – Panggung komedi di DPRD Bima ternyata masih menyisakan satu babak lagi. Setelah kemarin Wakil Ketua I, Muhammad Erwin, memainkan peran sebagai pahlawan yang meratapi bobroknya seleksi P3K, hari ini kita perlu menelanjanginya lebih dalam. Ratapannya soal Kades dan Sekdes yang lolos seleksi bukanlah sebuah kritik, melainkan sebuah pengakuan dosa yang tak disadari. Pengakuan bahwa ia dan lembaga DPRD Kabupaten Bima telah menjadi penonton bisu di barisan terdepan sebuah perampokan hak publik.
Narasi yang coba dibangun Erwin adalah narasi seorang korban. Seolah-olah ia terkejut, seakan ia baru saja mendarat di planet Bima dan menemukan ketidakberesan. Ini adalah sebuah penghinaan besar terhadap akal sehat kita semua. Tuan Erwin, Anda bukan aktivis jalanan. Anda adalah pemegang palu, salah satu orang terkuat di lembaga legislatif yang tugas konstitusionalnya adalah MENGAWASI. Jika maling berhasil masuk ke rumah, yang pertama kali kita salahkan bukanlah malingnya, tapi satpam yang tertidur pulas saat berjaga. Dan dalam kasus ini, Anda adalah satpamnya.
Mari kita berhenti berputar-putar pada logika usang. Ada sebuah adagium universal yang berlaku di mana saja, membiarkan kejahatan terjadi di depan mata, padahal engkau punya kuasa untuk mencegahnya, adalah bentuk keterlibatan itu sendiri. Kejahatan ini bukanlah soal oknum Kades yang nakal. Ini adalah kejahatan sistemik yang melibatkan proses verifikasi, pengawasan, dan pengesahan. Di mana suara Anda dan komisi-komisi di bawah Anda ketika proses ini berjalan?
Keheningan DPRD selama proses seleksi P3K adalah restu tidak langsung. Itu adalah sinyal bagi eksekutif bahwa mereka bisa melenggang bebas, menabrak aturan sekehendak hati, karena para pengawas mereka sedang sibuk dengan agenda lain. Jadi, ketika Erwin hari ini berteriak di media, ia tidak sedang menunjuk hidung BKPSDM atau DPMD. Ia sedang menunjuk cermin, dan yang terpantul adalah wajah kegagalannya sendiri. Wajah seorang pimpinan yang secara de facto mengizinkan kebobrokan ini terjadi melalui pembiaran.
Seorang legislator sejati bertarung di ruang sidang, bukan di kolom komentar media. Anda punya hak interpelasi, sebuah peluru perak untuk membongkar kebohongan eksekutif. Anda punya hak angket, sebuah bom atom untuk meruntuhkan kebijakan yang cacat. Tapi apa yang Anda pilih, Tuan Wakil Ketua? Anda memilih curhat di media sosial, sungguh sangat memalukan. Sebuah pilihan yang aman, populis, dan tidak memerlukan kerja keras.
Ini adalah strategi politik paling pengecut, menciptakan citra sebagai pembela rakyat tanpa pernah benar-benar membela mereka di tempat yang seharusnya. Berkoar di media hanya butuh ludah. Menggelar sidang interpelasi butuh data, keberanian, dan kesiapan untuk bertarung secara politik. Pilihan Anda sudah sangat jelas menunjukkan di mana kelas Anda sebagai politisi. Anda lebih memilih menjadi selebriti politik daripada menjadi wakil rakyat yang bekerja.
Teriakan Erwin soal lolosnya Kades dan Sekdes menjadi P3K paruh waktu adalah bukti final bahwa DPRD Kabupaten Bima, di bawah kepemimpinannya, telah secara tidak langsung menjadi bagian dari masalah. Mereka adalah bagian dari ekosistem koruptif yang membiarkan aturan dipermainkan demi kepentingan segelintir orang. Mereka mungkin tidak ikut meneken SK, tapi kebisuan mereka adalah tinta tak terlihat yang ikut mengesahkan kekacauan ini.
Jadi, setelah drama ini, apa selanjutnya? Apakah kita akan disuguhi ratapan baru minggu depan? Ataukah Anda, Tuan Erwin, akhirnya sadar bahwa palu di meja sidang itu bukan sekadar pajangan? Gunakan itu. Panggil mereka yang bertanggung jawab. Seret mereka untuk menjelaskan di depan publik mengapa hak ribuan honorer murni bisa dirampas oleh mereka yang sudah jelas-jelas dilarang oleh aturan.
Jika tidak, lebih baik Anda diam selamanya. Karena diam Anda saat proses berjalan dan teriakan Anda setelah semua terjadi, sama-sama busuknya. Rakyat tidak butuh komentator yang digaji mahal. Rakyat butuh petarung. Jika Anda bukan salah satunya, sebaiknya segera turun dari panggung.
