banner 728x250

TERUNGKAP! INI RENCANA RAFIDIN Sebenarnya: Bela Inspektur Hanya Pintu Masuk untuk ‘Habisi’ Sekda Bima

Bima, 9 Agustus 2025 || Kanal Aspirasi dan Wacana Hukum (Kawah) NTB – Di tengah kehangatan pasca-kebakaran misterius di Kantor Inspektorat, panggung politik Bima justru semakin memanas. Pernyataan tegas anggota Komisi I DPRD, Rafidin, S.Sos., yang terkesan membela Inspektur Drs. Agusalim, sejatinya adalah sebuah manuver politik berlapis yang mengirimkan pesan tajam ke berbagai penjuru kekuasaan di Kabupaten Bima. Ini bukanlah sekadar permintaan, melainkan sebuah proklamasi kekuatan dan pembacaan arah angin politik menjelang badai mutasi pejabat yang akan datang.
Pernyataan Rafidin, jika dibedah secara mendalam, bukanlah pembelaan personal semata terhadap seorang pejabat. Ini adalah strategi canggih untuk mengunci gerak langkah Bupati Bima, Ady Mahyudi, dan Wakilnya, Dr. H. Irfan, sekaligus menjadi lonceng kematian politik bagi Sekretaris Daerah (Sekda), Adel Linggiardi.
Menjadikan Inspektorat sebagai Benteng dan Senjata
Rafidin secara cerdik memanfaatkan momentum kebakaran dan citra Inspektorat sebagai “lembaga suci” pemberantas korupsi. Dengan menuntut Agusalim dipertahankan atas nama pemberantasan korupsi, Rafidin secara efektif membangun narasi bahwa setiap upaya untuk mengganti Inspektur akan dicap sebagai usaha melindungi koruptor.
Intrik di baliknya: Pembelaan ini bertujuan ganda. Pertama, mengamankan posisi Agusalim berarti memastikan “senjata” pengaudit tetap berada di tangan yang bersahabat. Inspektorat yang “loyal”, seperti yang digambarkan Rafidin, adalah aset tak ternilai karena memegang legitimasi untuk menyatakan seorang pejabat “bersalah” atau “bersih” melalui hasil pemeriksaan (audit). Kedua, dengan menjadi “pelindung” Inspektorat, Rafidin dan faksi politiknya memposisikan diri sebagai garda terdepan moralitas, sebuah citra yang sangat menguntungkan secara politis.
Menjatuhkan Sekda: Serangan Tepat ke Jantung Birokrasi
Serangan langsung terhadap Sekda Adel Linggiardi terkait kasus kalender adalah inti dari manuver ini. Rafidin tidak sekadar melempar isu, tetapi mengklaim memiliki “informasi akurat” dari hasil pemeriksaan Inspektorat, yang menyatakan Sekda terbukti bersalah dan merugikan negara.
Maksud terselubung: Posisi Sekda adalah jabatan birokrasi tertinggi dan paling strategis di pemerintahan daerah. Dengan menargetkan Sekda, Rafidin sedang berusaha:
Melumpuhkan Pusat Kekuatan: Sekda mengontrol mesin birokrasi dan anggaran. Menjatuhkan Sekda berarti melumpuhkan pusat kekuatan yang mungkin tidak sejalan dengan faksi Rafidin, sekaligus membuka jalan untuk menempatkan figur baru yang lebih kooperatif.
Mengirim Sinyal Peringatan: Kasus kalender yang disebut merugikan “puluhan juta rupiah” mungkin terbilang kecil, tetapi ini adalah sebuah test case. Rafidin secara terbuka menunjukkan bahwa ia memiliki “kartu” untuk menjatuhkan pejabat setingkat Sekda. Ini adalah pesan intimidasi kepada pejabat lain menjelang mutasi: “Berpihaklah pada kami, atau Anda akan menjadi target berikutnya.”
Menguji Loyalitas Bupati: Dengan menyajikan “bukti” dari Inspektorat dan menyatakan bahwa nasib Sekda ada di tangan Bupati, Rafidin menempatkan Ady Mahyudi dalam posisi sulit. Jika Bupati tidak melanjutkan kasus ini ke ranah hukum, ia bisa dituding melindungi bawahannya yang korup. Jika ia melanjutkannya, ia akan terlihat tunduk pada tekanan DPRD dan kehilangan Sekda andalannya. Ini adalah ujian loyalitas dan kekuatan bagi kepemimpinan baru yang baru berusia enam bulan.
Panggung Menjelang Mutasi Pejabat
Pernyataan ini tidak bisa dilepaskan dari agenda mutasi pejabat yang akan segera dilaksanakan. Mutasi adalah momen krusial untuk pembagian “kue kekuasaan” dan penempatan orang-orang strategis. Dengan menciptakan krisis politik ini, faksi Rafidin sedang menaikkan daya tawarnya secara signifikan.
Mereka menegaskan kepada Bupati dan Wakil Bupati bahwa mereka adalah kekuatan politik yang harus diperhitungkan dalam setiap pengambilan keputusan, terutama dalam penempatan pejabat di posisi-posisi kunci. Serangan kepada Sekda adalah cerminan dari pertarungan yang lebih besar untuk mengontrol arah pemerintahan Ady-Irfan ke depan.
Sebagai kesimpulan, pernyataan Rafidin bukanlah sekadar suara keprihatinan seorang anggota dewan. Itu adalah sebuah bidak catur yang digerakkan dengan presisi, sebuah deklarasi perang politik terselubung yang menempatkan Sekda dalam posisi skak, sekaligus menguji kecakapan dan independensi Bupati Bima di awal masa kepemimpinannya. Publik kini menanti, langkah balasan apa yang akan diambil oleh Bupati dan faksi-faksi lain dalam drama perebutan pengaruh di tanah Bima.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *