BIMA, 9 Oktober 2025 || Kawah NTB – Panggung DPRD Kabupaten Bima kini mempertontonkan sebuah drama kelumpuhan institusional yang paling memalukan. Di saat salah satu pimpinannya, Wakil Ketua II Murni Suciyanti, secara serakah memborong jabatan dan diduga mengobok-obok dana hibah, pimpinan lainnya, Wakil Ketua I Muhammad Erwin, justru memilih posisi sebagai penonton setia. Sikap diamnya adalah persetujuan busuk yang membiarkan marwah lembaga legislatif terkoyak dari dalam.
Sebagai Wakil Ketua I, Erwin memegang palu kekuasaan dan tanggung jawab moral untuk menjaga kehormatan dewan. Di bawah hidungnya, Murni Suciyanti yang notabene adalah istri Bupati sekaligus rekan kerjanya di meja pimpinan telah mengubah DPRD menjadi basis untuk membangun imperium kekuasaan pribadi. Laporan LBH-PRI yang memaparkan pelanggaran rangkap jabatan berdasarkan UU MD3 seolah hanya menjadi angin lalu di ruang kerja Erwin yang senyap.
Pertanyaannya sederhana dan menusuk: Apa yang dilakukan oleh Erwin? Ketika anggaran hibah untuk TP-PKK, yang diketuai Murni Suciyanti, melonjak tiga kali lipat menjadi Rp 1,5 Miliar (sebelum pergeseran anggaran), apakah Erwin sebagai pimpinan dewan tidak merasa ada kejanggalan yang harus diselidiki? Ketika seorang anggota dewan merangkap lima jabatan strategis lainnya yang sangat rawan konflik kepentingan, apakah Erwin menganggap itu hal yang wajar dan sesuai etika?
Sikap bungkam Erwin adalah pengkhianatan terbesar terhadap fungsi pengawasan yang melekat pada jabatannya. Seharusnya, dialah yang pertama kali memanggil Badan Kehormatan (BK) untuk segera memproses laporan yang ada. Seharusnya, dialah yang memimpin sidang internal untuk meminta klarifikasi dari Murni Suciyanti. Namun, yang terjadi adalah keheningan total. Keheningan yang bisa diartikan sebagai ketakutan, ketidakpedulian, atau lebih parah lagi, sebuah bentuk keterlibatan dalam melindungi status quo.
Bagaimana mungkin DPRD Bima bisa secara efektif mengawasi kinerja Bupati Ady Mahyudi, jika pimpinannya sendiri tidak berani menyentuh skandal yang melibatkan istri Bupati di dalam lembaganya? Ini adalah sebuah absurditas. Erwin telah membiarkan DPRD menjadi macan kertas, garang dalam retorika namun impoten dalam tindakan, terutama jika menyangkut lingkaran inti kekuasaan.
Publik Bima tidak butuh seorang pimpinan dewan yang hanya duduk manis dan menerima gaji buta. Rakyat butuh seorang wakil yang punya nyali untuk membersihkan borok di rumahnya sendiri sebelum berbicara tentang kebersihan di rumah orang lain. Dengan membiarkan Murni Suciyanti leluasa menjalankan agendanya, Erwin secara tidak langsung ikut bertanggung jawab atas pembusukan sistemik dan runtuhnya kepercayaan publik terhadap lembaga DPRD. Diamnya Erwin bukanlah emas, melainkan racun yang perlahan membunuh kehormatan dewan.
