BIMA 17 Agustus 2025 || Kawah NTB – Insiden ini, dengan Wahyoni, oknum Polhut Wera, sebagai aktor utamanya, adalah lebih dari sekadar berita kriminal biasa. Perilakunya adalah etalase suram yang memamerkan bagaimana wewenang negara dapat dibajak untuk kepentingan pribadi, mengubah seorang aparat penjaga hutan menjadi predator. Apa yang dipertontonkan oleh Wahyoni dan timnya merupakan parodi tragis dari penegakan hukum, di mana supremasi hukum digantikan oleh supremasi premanisme berseragam.
“Tarif Konservasi” Ilegal dan Logika Aritmatika Pemerasan ala Wahyoni
Mari kita bedah “tawaran” yang diajukan oleh Wahyoni, oknum Polhut Wera tersebut. Angka Rp25 juta yang muncul dari kalkulasi pribadinya yang licik “Rp3 juta per ekor” bukanlah denda resmi negara. Ini adalah “tarif damai di tempat” yang diciptakan secara sepihak oleh Wahyoni, sebuah Pungutan Negara Bukan Pajak (PNBP) ilegal yang jelas dirancang untuk masuk ke kantong pribadinya.
Tindakan Wahyoni ini secara terang-benderang memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 368 KUHP tentang Pemerasan. Adanya paksaan, ancaman kekerasan melalui intimidasi verbal dan suara tembakan, serta permintaan sejumlah uang adalah paket lengkap kejahatan yang dipimpin langsung olehnya. Ironisnya, Wahyoni, yang digaji negara untuk menegakkan hukum, justru menjadi dalang dalam mempraktikkan pasal yang seharusnya ia lawan.
SOP Intimidasi Wahyoni: Dari Tembakan hingga Terapi Laut Malam Hari
Apa yang dipertontonkan oleh Wahyoni, oknum Polhut Wera, dan timnya adalah sebuah “Prosedur Operasi Standar” (SOP) intimidasi yang tidak akan ditemukan dalam buku panduan manapun, kecuali dalam manual para bandit. Eskalasi dari negosiasi alot, dilanjutkan dengan “demonstrasi akustik” berupa letusan senjata api, adalah metode teror yang sengaja dirancang untuk mematahkan mental warga.
Puncaknya, perintah Wahyoni untuk membawa warga ke tepi laut pada malam hari adalah bentuk teror psikologis paling puncak. Ini bukan lagi soal penegakan hukum atas delapan ekor rusa; ini adalah penyanderaan kebebasan dan keselamatan warga yang diotaki oleh Wahyoni demi memuluskan pemerasannya. Wajah hukum yang seharusnya melindungi telah ia ubah menjadi wajah monster yang menakut-nakuti dalam gelap.
Kesaksian Aparat Lain dan Hilangnya Madu sebagai “Bonus” Kejahatan Wahyoni
Kehadiran seorang anggota Polri menjadi klimaks yang memalukan bagi Wahyoni. Pernyataan sang polisi, “Mereka datang hanya mencari uang rokok saja itu,” adalah tamparan keras yang membuka kedok Wahyoni dan timnya. Pernyataan ini adalah konfirmasi dari sesama aparat bahwa modus operandi semacam ini adalah rahasia umum, dan Wahyoni hanyalah salah satu pelakunya.
Hilangnya madu milik korban juga bukan sekadar insiden kecil. Dalam kerangka kejahatan Wahyoni, ini bisa dilihat sebagai “biaya tambahan” atau “bonus layanan” yang diambil paksa, melengkapi tuduhan dari pemerasan menjadi perampasan atau pencurian.
Pada akhirnya, kasus ini adalah cerminan dari wajah buruk Wahyoni, oknum Polhut Wera. Sudah saatnya pihak berwenang, dalam hal ini BKSDA dan Kementerian LHK, tidak hanya memberikan sanksi administratif, tetapi juga mendorong proses hukum pidana yang tegas terhadap Wahyoni dan seluruh timnya. Publik menunggu untuk melihat apakah Wahyoni akan mendapat ganjaran setimpal, atau justru dibiarkan bebas, siap mencari mangsa berikutnya.
