BIMA, 20 Maret 2026 || Kawah NTB – Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Tahun 2024 yang membongkar kebobrokan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bima dalam mengelola retribusi parkir ternyata baru puncak gunung es. Di akar rumput, realitasnya jauh lebih mencekik. Menjelang Hari Raya Idul Fitri tahun 2026 ini, warga Kota Bima tidak hanya harus berjuang melawan kenaikan harga kebutuhan pokok, tetapi juga harus menghadapi pajak preman berkedok retribusi parkir yang dibiarkan menjamur oleh Pemerintah Kota Bima.
Pertanyaan terbesarnya: Di mana ketegasan dan tanggung jawab Wali Kota Bima? Banjir keluhan dari masyarakat di media sosial menjadi bukti tak terbantahkan bahwa kepemimpinan Wali Kota Bima saat ini gagal memberikan rasa aman bagi warganya sendiri. Berbelanja di Kota Bima kini berubah menjadi ajang pemerasan.
Suara Frustrasi Warga: Bukti Nyata Kegagalan Pemerintah Kota Bima
Kekecewaan warga tidak bisa lagi dibendung. Kebijakan atau lebih tepatnya, ketiadaan ketegasan dari Pemkot Bima telah melahirkan julukan satir yang memalukan dari warga bernama Adv Risman, yang menyebut Bima sebagai “Kota dengan 1000 tukang… ya kalian imajinasikan sendiri tukangnya apa aja.”
Berikut adalah jeritan dan fakta mengerikan di lapangan yang disuarakan langsung oleh warga Kota Bima:
- Biaya Parkir Mengalahkan Belanjaan: Warga seperti Muhamad Saud mengeluhkan kerugian berlipat ganda. “Lebih banyak biaya parkirnya daripada belanjanya kalau ke pasar. Karena setiap titik ada tukang parkirnya,” tegasnya. Ia bahkan mendesak Pemkot untuk segera menertibkan mana titik legal dan ilegal karena warga sudah tidak nyaman berbelanja.
- Setiap 10 Meter Dipalak: Keluhan Lala Sabil dan Dhirar Raditya membuktikan betapa tidak masuk akalnya sistem di lapangan. Lala menyoroti ketiadaan batas jarak oknum parkir, “Satu ruas jalan jika kita masuk di 5 toko sudah 10 ribu duit melayang.” Senada dengan itu, Dhirar mengeluhkan bahwa selang 10 meter di setiap toko selalu ada tukang parkir yang menjamur layaknya preman. “Kita bilang lembo ade (sabar/maaf), marah-marah,” ungkap Dhirar, menyoroti ketiadaan rasa aman bagi warga lokal maupun pendatang.
- Berhenti Sedetik Tetap Bayar: Parmila Zulfadiyanti membeberkan fakta miris lainnya. “Bahkan tidak parkir pun hanya berhenti beberapa detik tetap dimintai biaya,” keluhnya. Ia juga menyoroti potensi pendapatan fantastis para jukir yang bisa mencapai ratusan ribu sehari, namun ironisnya, pemarkir tidak pernah diberikan karcis resmi.
- Aturan Resmi Dishub Dikalahkan Preman Jalanan: Ini adalah tamparan keras bagi wibawa Wali Kota dan Dishub. Marwan Bima secara gamblang menyatakan bahwa warga yang sudah taat aturan tetap menjadi korban. “Kami aja yang memiliki Kartu Parkir berlangganan yang dibayar di Dishub tetap dimintain oleh tukang parkirnya,” protesnya. Ini membuktikan bahwa surat resmi negara tidak ada harganya di mata preman parkir.
- Pungli di Acara Warga hingga Tudingan Pemerasan oleh Pemerintah: Su Alvin Rizal AR menyoroti aksi parkir liar yang semakin berani memungut lebih dari ketentuan, terutama di acara perkawinan. Puncak kekecewaan disuarakan oleh Bimantara, yang merasa pemerintah bukannya melindungi, malah menindas. “Luar daripada biasa, pemerintah memalak rakyatnya,” tulisnya tajam. Warga lain, Yati Sartika, juga menegaskan tidak adanya atribut resmi seperti seragam dan karcis pada para jukir tersebut.
Wali Kota Harus Bertanggung Jawab, Jangan Bersembunyi!
Rapor merah dari BPK yang mencatat target ngawur dan setoran yang menguap di Dishub adalah tamparan keras bagi Kepala Daerah. Jika Kepala Dinas Perhubungan terbukti tidak mampu menertibkan jukir liar, membiarkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bocor ratusan juta, dan membiarkan warga dipalak setiap hari, mengapa Wali Kota masih diam?
Masyarakat sudah sangat tidak nyaman dan kehilangan kepercayaan. Seperti peringatan keras dari Abi Maryam-Abdillah, “Mohon pemerintah yang menangani hal seperti ini bergerak. Agar masyarakat menghormati anda.”
Wali Kota Bima dituntut untuk keluar dari balik meja kerjanya. Warga tidak butuh lagi janji manis atau rapat koordinasi yang tak berujung. Warga butuh tindakan nyata: Copot pejabat Dishub yang tidak becus, lakukan razia gabungan untuk menertibkan preman berkedok jukir, dan kembalikan hak jalanan Kota Bima kepada masyarakatnya!
