Bima, 11 Juni 2025, Semakin banyak pertanyaan muncul terkait lambannya respon Polres Bima dalam menangani dugaan penghilangan bukti dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Sahrul Ajwari. Hilangnya bekas darah dan rusaknya rekaman CCTV semakin menguatkan asumsi adanya obstruction of justice, sementara hingga kini, kepolisian belum memberikan pernyataan atau langkah konkret yang meyakinkan masyarakat.
Polres Bima di Persimpangan: Menegakkan Keadilan atau Membiarkan Kejahatan Menjadi-jadi?
Masyarakat Desa Soki kini menuntut kepolisian untuk tidak hanya menyelidiki pelaku utama pembunuhan, tetapi juga mengusut aktor-aktor yang mungkin terlibat dalam penghilangan barang bukti. Pertanyaan besar yang kini mengarah ke Polres Bima:
1.Apakah ada investigasi forensik terhadap lokasi penghilangan darah?
2.Siapa yang bertanggung jawab atas rusaknya rekaman CCTV dan apakah ada upaya pemulihan data?
3.Mengapa kepolisian belum memberikan laporan resmi tentang perkembangan penyelidikan terkait dua bukti utama yang lenyap?
4.Apakah ada indikasi keterlibatan pihak tertentu dalam pengaburan fakta?
Jika Polres Bima tidak segera mengklarifikasi posisi mereka dan mengambil tindakan hukum sesuai Pasal 221 Ayat (1) KUHP serta UU ITE terkait penghilangan alat bukti elektronik, maka ketidakpercayaan publik terhadap institusi kepolisian semakin membesar.
Ketidaktegasan aparat dalam menangani kasus seperti ini bukan hanya merugikan keluarga korban, tetapi juga berpotensi memperlemah kepercayaan publik terhadap sistem hukum secara keseluruhan. Oleh karena itu, masyarakat Desa Soki mendesak:
1.Investigasi menyeluruh terkait dugaan penghilangan bukti.
2.Pemulihan rekaman CCTV dengan metode digital forensic untuk mencari jejak data yang hilang.
3.Audit internal terhadap prosedur penyelidikan yang telah dilakukan oleh Polres Bima.
4.Pernyataan resmi dari kepolisian mengenai sikap mereka terhadap dugaan ini.
Jika Polres Bima tidak segera mengambil langkah konkret, maka konsekuensinya bukan hanya pada penyelesaian kasus pembunuhan terhadap Sahrul Ajwari, remaja dari Desa Soki, tetapi juga terhadap kredibilitas kepolisian dalam menangani perkara kriminal di wilayahnya. Publik menunggu jawaban keadilan tidak boleh berakhir di meja administrasi tanpa
kepastian hukum!
