BIMA, 10 Oktober 2025 || Kawah NTB -Panggung drama politik baru saja digelar di Kabupaten Bima. Aktor utamanya? Wakil Ketua I DPRD, Muhammad Erwin. Lakon yang dimainkan? Sebuah monolog menyedihkan berjudul Saya Difitnah, Ada Hidden Agenda!, lengkap dengan jurus klasik melempar masalah ke segala penjuru. Sebuah pertunjukan yang sangat meyakinkan, jika saja penontonnya lupa bahwa sang aktor adalah pejabat yang digaji puluhan juta rupiah dari uang rakyat untuk menyelesaikan masalah, bukan untuk meratapinya di media.
Mari kita bedah logika bengkok yang sedang dipertontonkan ini. Erwin dengan lantang menunjuk dua borok, lolosnya Kades dan Sekdes menjadi tenaga paruh waktu, serta nasib tenaga sukarela di Tambora yang aparaturnya tidak pernah masuk kantor. Ia menyajikannya seolah-olah ia adalah seorang pengamat politik dari warung kopi yang prihatin, bukan sebagai orang kedua terkuat di lembaga legislatif yang punya kuasa penuh untuk mengintervensi.
Ini bukan sekadar keanehan, ini adalah sebuah penghinaan terhadap akal sehat publik.
Hei, Tuan Erwin Wakil Ketua I DPRD Bima, Palu Sidang Itu untuk Dipakai, Bukan Pajangan, anda tidak digaji untuk menjadi pengamat tapi anda sebagai pejabat publik dibayar menggunakan uang rakyat untuk menyelesaikan masalah bukan malah menjadi beban APBD.
Ketika Erwin selaku sebagai pejabat publik dan bukan sebagai kepala keluarga, mengeluhkan masalah-masalah tersebut, ia sebenarnya sedang menelanjangi kegagalannya sendiri sebagai seorang dewan. Mari kita ingatkan dia pada tugasnya:
PENGAWASAN ITU TUGASMU! Anda bilang ada UPT dan jajarannya yang tidak pernah masuk kantor? Kenapa Anda hanya berteriak di media? Gunakan hak interpelasi! Panggil Bupati dan Kepala Dinas terkait! Bentuk Pansus jika perlu! Anda punya semua alat itu. Jika Anda diam saja, artinya Anda membiarkan dan turut bertanggung jawab atas bobroknya kinerja eksekutif. Mengeluhkannya sekarang hanya menegaskan bahwa fungsi pengawasan yang Anda pimpin itu mandul.
ANGGARAN ITU KUASAMU! Anda prihatin dengan tenaga sukarela yang negara tidak bisa jamin? Siapa yang mengetok palu APBD setiap tahun? Anda dan kolega Anda di dewan! Jangan meratap nasib mereka seolah Anda tak punya daya. Perjuangkan alokasi anggaran untuk mereka di meja rapat banggar. Jika Anda tak mampu, jangan salahkan orang lain. Anda yang memegang pena emas untuk menentukan prioritas belanja daerah.
MELAPORKAN AKTIVIS BUKAN SOLUSI! Puncak dari sandiwara ini adalah latar belakangnya, Erwin lebih memilih berlari ke kantor polisi untuk melaporkan aktivis Muhlis Plano daripada berdebat gagasan. Ini adalah sinyal bahaya. Seorang pejabat publik yang anti-kritik, yang kulitnya setipis sutra saat disentil, namun begitu gagah melempar tanggung jawab. Ia membungkam suara rakyat dengan pasal hukum, sementara masalah rakyat yang sesungguhnya ia jadikan amunisi untuk memainkan peran korban.
Agenda Tersembunyi Milik Siapa?
Erwin sebagai pejabat publik, menuduh ada hidden agenda di balik serangan terhadapnya. Justru publik kini bertanya, agenda tersembunyi milik siapa yang sedang berjalan? Apakah ini agenda untuk mengalihkan perhatian dari kinerja anda sendiri yang minim prestasi, minim pengetahuan dan minim solusi?
Tuan Erwin, Rakyat tidak butuh seorang Wakil Ketua I yang jago berdrama dan lihai menjadi playing victim. Masyarakat Kabupaten Bima butuh seorang legislator yang berani menggunakan kuasanya untuk membereskan masalah bukan malah sibuk mengumbar masalah. Jika yang bisa Anda lakukan hanya melempar isu dan main curhat, maka pertanyaan mendasarnya bukanlah apa tugasmu sebagai dewan?, melainkan mengapa Anda masih menduduki kursi Dewan dan bisa menjadi Wakil Ketua I DPRD Bima?
Berhentilah menjadi beban APBD. Bekerjalah, atau berikan kursi terhormat itu kepada mereka yang benar-benar mau bekerja untuk rakyat.
