BIMA, 20 April 2026 || Kawah NTB – Publik dibuat menganga oleh arogansi telanjang Bupati Bima, Ady Mahyudi, yang dengan pongah menyerahkan kendali birokrasi kesehatan ke tangan seorang Sarjana Ekonomi murni. Manuver gila menunjuk Nurul Wahyuti, SE., ME. sebagai Kepala Dinas Kesehatan bukanlah sekadar kelalaian administratif biasa. Di balik tabrakan brutal terhadap aturan baku Menteri Kesehatan dan Undang-Undang ASN ini, tercium aroma amis politik transaksional yang bermuara pada satu hukum besi kekuasaan daerah: ikuti ke mana aliran dananya bermuara.
Bukan rahasia lagi bahwa Dinas Kesehatan adalah lumbung anggaran raksasa di setiap kabupaten. Putaran uang di instansi ini bernilai fantastis, mulai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan non-fisik, proyek pembangunan puskesmas, pengadaan alat kesehatan, hingga kucuran dana penanganan stunting dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Dalam kacamata pragmatis penguasa yang mengincar kontrol penuh, menempatkan seorang dokter atau profesional medis di pucuk pimpinan justru dianggap merepotkan. Kalangan medis umumnya terikat kuat pada sumpah profesi dan regulasi klinis yang kaku, sehingga mereka sulit disetir saat berhadapan dengan kepentingan bagi-bagi kue proyek. Menunjuk seorang ekonom di posisi tersebut adalah sinyal terang-terangan bahwa orientasi bupati bukanlah meningkatkan kualitas layanan kesehatan publik, melainkan mengamankan arus kas APBD lewat sosok manajer proyek yang lebih bisa diatur demi kepentingan logistik politik.
Tindakan Bupati Ady Mahyudi ini merupakan bentuk kejahatan birokrasi dan arogansi buta huruf yang tidak bisa ditoleransi. Ia memperlakukan kursi pemerintahan layaknya properti pribadi yang bisa diobral seenaknya, sekaligus menginjak-injak sistem meritokrasi negara secara sadar. Menyerahkan urusan nyawa, standar klinis, dan epidemiologi kepada sosok yang sama sekali buta urusan medis sama halnya dengan bupati sedang bermain rolet Rusia dengan keselamatan ratusan ribu warga Bima. Keputusan ini menjadi tamparan paling menghina bagi ratusan dokter, perawat, dan tenaga kesehatan di Bima yang telah berpuluh tahun mendedikasikan hidupnya, hanya untuk menyadari bahwa keringat dan kompetensi mereka dikalahkan oleh hitung-hitungan politik sang kepala daerah.
Di sisi lain, publik juga harus menunjuk wajah sang Kepala Dinas terpilih, Nurul Wahyuti, yang secara terang-terangan mempertontonkan krisis urat malu dan etika profesional. Sebagai seorang akademisi bergelar Magister Ekonomi, sungguh memalukan melihat bagaimana ambisi jabatan menelan habis akal sehatnya. Ia seharusnya tahu batas kapasitasnya dan menyadari bahwa ia tidak memiliki pijakan kompetensi apa pun untuk mengevaluasi kinerja rumah sakit, mengelola krisis wabah, atau memimpin staf medis teknis. Dengan menerima jabatan yang secara hukum mutlak mensyaratkan ijazah kesehatan tersebut, Nurul bukan hanya membuktikan ketamakan, tetapi juga melegitimasi dirinya sebagai pion dalam pemufakatan jahat maladministrasi. Kehadirannya dipastikan hanya akan melumpuhkan fungsi vital Dinas Kesehatan, karena mustahil barisan tenaga medis sudi memberikan respek kepada pimpinan yang tuna-kompetensi di bidang kedokteran.
Kini, skandal ini telah menjadi bola liar yang mempertaruhkan wibawa hukum tata negara. Jika arogansi Bupati Ady Mahyudi dibiarkan dan teguran publik diabaikan, maka instansi pusat seperti KemenPAN-RB dan KASN harus segera turun tangan untuk melakukan pembatalan SK secara paksa. Hukum harus menjadi panglima, karena Kabupaten Bima bukanlah kerajaan pribadi, dan nyawa rakyat terlalu mahal untuk dijadikan tumbal eksperimen proyek APBD!
