BIMA, 4 Juni 2026 || Kawah NTB – Pasca-bocornya rekaman CCTV yang memperlihatkan aksi pengeroyokan brutal terhadap petugas Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPI), publik masih disajikan drama kesunyian dari H. Azhari. Sebagai mantan Kepala Dinas Kesehatan (Kadiskes) Kota Bima sekaligus pemilik Dapur Sadia 2, kebisuan ini bukanlah emas, melainkan bentuk lepas tangan yang sangat memalukan dari seorang tokoh publik.
Tragedi berdarah dan deretan skandal di Dapur Sadia 2 bukan lagi sekadar pelanggaran administratif, melainkan potret gagalnya seorang mantan pejabat tinggi kesehatan dalam memimpin dan mengelola fasilitas vital milik negara.
Ironi Gelar Kesehatan dan Rusaknya Standar Sterilisasi
Sangat sulit dicerna akal sehat ketika fasilitas gizi yang dipimpin oleh seorang mantan Kadiskes justru menjadi sarang pelanggaran prosedur kesehatan. Rekam jejak H. Azhari dalam mengelola Dapur Sadia 2 kini diwarnai noda hitam yang tak bisa dihapus:
Skandal Keracunan: Dapur ini sebelumnya telah terkena sanksi *suspend* akibat kasus keracunan. Sebuah kegagalan fatal yang ironisnya terjadi di bawah pengawasan orang yang pernah memimpin sektor kesehatan kota.
Penerobosan Ruang Steril: Masuknya pihak keluarga mitra ke ruang pemorsian (packing) yang berstatus sangat steril tanpa Alat Pelindung Diri (APD) dan tanpa mengindahkan Standar Operasional Prosedur (SOP).
Fakta-fakta ini memunculkan satu pertanyaan besar: Apakah H. Azhari benar-benar memahami standar higienitas, ataukah gelar mantan Kadiskes selama ini hanya pajangan semata? Pembiaran terhadap keluarga yang merusak sterilisasi ruang penyajian makanan anak-anak bangsa adalah bentuk nyata dari inkompetensi.
Uang Rakyat Bukan untuk Menghidupi Premanisme
H. Azhari harus terus diingatkan bahwa operasional Dapur Sadia 2 tidak didanai dari kantong pribadinya, melainkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Biaya sewa yang dikeluarkan negara sangat fantastis:
Sewa Dapur: Rp6 juta per hari.
Sewa Kendaraan Operasional: Rp12 juta per bulan (untuk 2 unit).
Dengan kucuran dana miliaran rupiah per tahun, negara berhak menuntut profesionalisme tingkat tinggi, bukan malah disuguhi aksi premanisme bergaya feodal. Ketika petugas SPPI yang digaji negara dikeroyok oleh keluarga mitra hanya karena menegakkan aturan sterilisasi, di situlah H. Azhari gagal total mendidik lingkarannya untuk menghargai otoritas negara.
Sikap diam H. Azhari atas pengeroyokan yang terekam jelas di CCTV tersebut secara tidak langsung menunjukkan pembenaran atas arogansi keluarganya yang merasa “kebal aturan” di atas fasilitas yang didanai uang rakyat.
Waktunya Ketegasan, Bukan Negosiasi
Lambannya proses hukum di Polres Bima Kota hanya menambah panjang daftar kejanggalan dalam kasus ini. Relasi kuasa seorang mantan pejabat tidak boleh menjadi tameng yang membuat hukum tumpul di Kota Bima.
Oleh karena itu, publik dan pihak-pihak terkait dituntut untuk segera mengambil langkah konkret:
Polres Bima Kota Harus Bertindak: Jangan sampai publik berasumsi bahwa aparat telah masuk angin. Pelaku pengeroyokan yang wajahnya terpampang jelas di CCTV harus segera ditangkap dan diproses hukum.
Klarifikasi Terbuka dari H. Azhari: Sebagai pemilik dapur dan mantan pejabat, H. Azhari harus tampil ke publik, mempertanggungjawabkan perbuatan keluarganya, dan meminta maaf kepada negara serta korban.
Cabut Kontrak Permanen: Badan Gizi Nasional dan Korwil MBG Kota Bima harus segera menjatuhkan *suspend* permanen. Negara tidak boleh terus mengalirkan dana kepada fasilitas yang dikelola dengan arogan, abai pada standar kesehatan, dan melindungi premanisme.
Sudah saatnya negara berhenti menyusui pihak-pihak yang tidak tahu cara berterima kasih dan justru melawan aturan. Dapur Sadia 2 dan kredibilitas H. Azhari kini telah menjadi contoh terburuk dari pelaksanaan program gizi nasional di Kota Bima.
