BIMA, 28 April 2026 || Kawah NTB – Jika ada satu momen di mana etika birokrasi di Kabupaten Bima mati rasa dan kehilangan urat malunya, maka itu terjadi pada Sabtu malam (18/4/2026). Di bawah bayang-bayang pelantikan senyap ala transaksi gelap pasar malam, Nurul Wahyuti, SE., ME., dengan sadar dan tanpa beban moral menerima mahkota sebagai Kepala Dinas Kesehatan. Seorang sarjana ekonomi murni kini duduk di singgasana medis. Pertanyaannya bukan lagi sekadar cacat administrasi, tapi: Di mana letak etika dan integritas Nurul Wahyuti sebagai seorang profesional?
Dalam literatur etika politik dan birokrasi, seorang pejabat publik dituntut memiliki kepatutan (fatsun) untuk mengukur kapasitas dirinya sebelum menerima mandat. Namun, apa yang dipertontonkan Nurul Wahyuti adalah wujud nyata dari kemaruk jabatan yang membutakan akal sehat. Menerima posisi krusial yang mengurusi nyawa ratusan ribu warga Bima, padahal dirinya buta huruf secara klinis, adalah sebuah kejahatan etika yang tak bisa dimaafkan.
Secara moral, Nurul Wahyuti seharusnya malu berkaca. Dalam bursa open bidding tersebut, ia dengan sadar melangkahi sosok-sosok yang secara de facto dan de jure adalah petarung sejati di medan kesehatan. Ia menyingkirkan drg. H. Ihsan, MPH (Direktur RSUD) dan Ashadi, SKM, M.H.Kes (Kabid Yankes), orang-orang yang bernapas dan hidup dari dedikasi medis. Bagaimana bisa seorang ekonom tidur nyenyak setelah merebut posisi yang mutlak mensyaratkan rekam jejak kesehatan sesuai amanat konstitusi dan Permenkes No. 49 Tahun 2016?
Ini bukan lagi soal Bupati Ady Mahyudi yang memaksakan kehendak, tapi soal Nurul Wahyuti yang bersedia menjadi pion dari kebobrokan sistem ini. Sikapnya yang pasif dan menikmati penunjukan anak haram perundang-undangan ini membuktikan bahwa orientasinya bukanlah pengabdian pada kesehatan publik, melainkan sekadar syahwat kekuasaan birokrasi.
Dinas Kesehatan bukanlah perusahaan dagang, bukan pula bank perkreditan yang segalanya diukur dari neraca laba-rugi dan kurva akuntansi. Dinas ini mengurusi wabah, gizi buruk, stunting, hingga angka kematian ibu dan anak. Saat tenaga medis berjibaku dengan krisis kesehatan di lapangan, instruksi macam apa yang bisa diharapkan dari seorang Kepala Dinas yang instrumen keilmuannya hanya berkutat pada debet dan kredit?
Kehadiran Nurul Wahyuti di kursi Kadis Kesehatan adalah sebuah penghinaan intelektual bagi seluruh tenaga medis di Kabupaten Bima. Para dokter, perawat, dan ahli epidemiologi kini dipaksa menunduk dan melaporkan pertanggungjawaban nyawa manusia kepada seseorang yang sama sekali tidak memiliki empati klinis.
Nurul Wahyuti harus sadar, jabatannya saat ini berdiri di atas bangkai meritokrasi. Jika ia masih memiliki sisa-sisa etika, integritas, dan kehormatan sebagai seorang kaum intelektual, langkah paling terhormat yang harus ia ambil saat ini adalah MUNDUR. Memaksakan diri memimpin institusi yang bukan habitat keilmuannya sama saja dengan menjadikan masyarakat Bima sebagai kelinci percobaan dari ego politik dan ambisi buta seorang sarjana ekonomi!
