BIMA, 22 Mei 2026 || Kawah NTB – Dapur Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) yang berada di lingkungan BTN Sadia 2, yang diketahui milik mantan Kepala Dinas Kesehatan Kota Bima, H. Azhari, kembali menjadi sorotan.
Sebelumnya, dapur ini sudah pernah mendapat teguran keras berupa pemberhentian sementara (*suspend*) akibat kasus keracunan. Bukannya berbenah, pada bulan April 2026 ini dapur tersebut kembali berulah dengan kasus yang jauh lebih fatal: terjadi insiden pengeroyokan terhadap petugas SPPI oleh pihak keluarga mitra kerja di dalam ruang penyajian menu.
Dua rekam jejak buruk ini seharusnya sudah menjadi alasan yang sangat kuat untuk menutup dapur tersebut secara permanen. Oleh karena itu, SPPI dan Korwil MBG Kota Bima tidak boleh diam atau mencoba menutup-nutupi masalah ini. Kami mendesak Badan Gizi Nasional untuk segera menjatuhkan sanksi *suspend* permanen terhadap dapur yang terus-menerus bermasalah ini!
Arogansi dan Monopoli di Fasilitas Negara
Di sisi lain, pihak mitra terkesan terlalu memonopoli operasional dapur. Pemilik dapur dan keluarga mitra bersikap seolah-olah mereka tidak perlu tunduk pada aturan standar (SOP) dari program gizi milik negara.
Bukti arogansi ini terekam jelas di kamera CCTV. Dalam rekaman tersebut, dua orang (bapak dan anak) dari pihak keluarga mitra terlihat seenaknya masuk ke ruangan packing atau pemorsian. Padahal, ruangan ini sangat steril guna menjaga kebersihan makanan agar tidak terkontaminasi penyakit atau virus.
Melihat pelanggaran SOP tersebut, wajar jika petugas SPPI yang sedang berjaga langsung menegur mereka. Sayangnya, teguran prosedural itu dibalas dengan pengeroyokan! Apakah hanya karena melihat petugas SPPI itu masih muda, pihak keluarga mitra merasa bisa berbuat seenaknya dan bertindak main hakim sendiri?
Negara Bayar Mahal, Kenapa Mitra yang Berkuasa?
Pihak mitra harus sadar diri dan tahu aturan. Dapur itu secara prosedural bukan lagi fasilitas pribadi atau warisan nenek moyang yang bisa dikendalikan sesuka hati. Fasilitas tersebut kini disewa dan dikendalikan oleh negara dengan biaya yang sangat fantastis:
Sewa Dapur: Rp6 juta per hari.
Sewa Kendaraan: 2 unit mobil operasional senilai Rp12 juta per bulan.
Dengan nilai sebesar itu, petugas SPPI di sana bekerja atas perintah negara. Wajar jika mereka menegur siapa pun yang melanggar aturan. Jangan karena merasa menjadi pemilik tempat, pihak mitra bertingkah seolah punya kapasitas untuk melawan aturan negara!
Laporan Polisi yang Menggantung
Insiden pengeroyokan ini sebenarnya sudah dilaporkan ke Polres Bima Kota untuk menertibkan tindakan premanisme yang mengganggu program negara. Namun, ada yang aneh dengan jalannya kasus ini.
Sampai tulisan ini diturunkan, belum ada kejelasan soal nasib laporan tersebut. Belum terdengar kabar adanya pemanggilan terhadap para terduga pelaku pemukulan. Publik wajar bertanya-tanya: apakah laporan ini diam-diam dicabut? Ataukah aparat penegak hukum (APH) yang menangani kasus ini sudah dininabobokan oleh pihak pemilik dapur?
Peringatan Keras untuk Pusat
Catat baik-baik! Jika SPPI dan Korwil Bima tidak punya nyali untuk mendorong kasus ini ke atas, kami tidak akan tinggal diam. Dalam waktu dekat, kami akan mengirimkan surat pengaduan resmi ke BadanGiziNasional di Jakarta, bahkan menembus langsung ke meja Bapak Presiden Prabowo Subianto.
