BIMA, 14 Juni 2026 || Kawah NTB – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah pusat sejatinya adalah instrumen suci untuk menyelamatkan masa depan generasi bangsa. Namun, di Kota Bima, niat mulia ini justru tercoreng lumpur arogansi dan premanisme. Dapur Sadia 2, fasilitas vital yang seharusnya menjadi benteng pemenuhan gizi, kini bermetamorfosis menjadi panggung kekerasan dan pelanggaran SOP yang dipertontonkan secara vulgar.
Di pusat pusaran skandal ini berdiri H. Azhari. Sebagai mantan Kepala Dinas Kesehatan (Kadiskes) Kota Bima sekaligus pemilik Dapur Sadia 2, posisi beliau seharusnya menjadi garansi atas mutu dan keselamatan. Sayangnya, rentetan insiden yang terjadi justru membuktikan sebaliknya.
Paradoks Sang Mantan Pejabat Kesehatan
Ada anomali yang sangat mencederai nalar publik ketika fasilitas yang dipimpin oleh seorang eks-birokrat kesehatan justru menjadi contoh terburuk dari penerapan standar sanitasi. Kegagalan H. Azhari dalam mengelola Dapur Sadia 2 bukan sekadar kelalaian operasional, melainkan sebuah ironi profesional yang fatal:
Jejak Hitam Keracunan: Pemberian sanksi suspend akibat kasus keracunan sebelumnya adalah bukti tak terbantahkan bahwa ada celah besar dalam manajemen keamanan pangan (food safety) di dapur tersebut.
Tragedi Ruang Steril: Pembiaran terhadap anggota keluarga untuk merangsek masuk ke ruang pemorsian tanpa Alat Pelindung Diri (APD) adalah bentuk penodaan terhadap protokol kesehatan dasar.
Bagi seorang awam, pelanggaran SOP mungkin disebabkan oleh ketidaktahuan. Namun, bagi seorang mantan Kadiskes, pembiaran ini mengindikasikan hal yang jauh lebih berbahaya: arogansi kekuasaan yang merasa berada di atas aturan.
Privatisasi Fasilitas Negara dan Budaya Premanisme
Dapur Sadia 2 dibiayai oleh keringat rakyat melalui APBN. Nilai sewa fantastis Rp6 juta per hari untuk dapur dan Rp12 juta per bulan untuk kendaraan adalah uang negara yang diamanatkan untuk melayani anak-anak Bima, bukan untuk mendanai operasional sebuah kerajaan kecil milik keluarga tertentu.
Insiden pengeroyokan terhadap petugas Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPI) oleh pihak keluarga mitra adalah puncak dari gunung es rusaknya tata kelola Dapur Sadia 2. Petugas SPPI adalah representasi negara yang bertugas menjaga standar sterilisasi. Ketika representasi negara ini dianiaya justru karena menegakkan aturan, maka yang terjadi bukanlah sekadar tindak pidana murni, melainkan pelecehan terhadap otoritas negara.
Sikap bungkam H. Azhari hingga hari ini mengisyaratkan ketidakmampuannya (atau ketidakmauannya) untuk mendisiplinkan lingkaran terdekatnya. Diamnya beliau adalah bentuk perlindungan terselubung terhadap tindakan premanisme yang merusak muruah program nasional.
Negara tidak boleh kalah oleh intervensi elite lokal. Jika insiden Dapur Sadia 2 dibiarkan menguap tanpa penyelesaian yang transparan, maka ini akan menjadi preseden buruk bagi pelaksanaan program MBG di seluruh Indonesia.
