Bima, 22 Juli 2025 || Kanal Aspirasi dan Wacana Hukum (Kawah) Ntb – Di tengah gelombang tuntutan warga Lambitu atas infrastruktur yang telah rusak selama dua dekade, Lembaga Bantuan Hukum Peduli Rakyat Indonesia (LBHPRI) melalui Bung Mhikel, angkat bicara dengan tajam, logis, dan tanpa basa-basi. Menurutnya, dalih “baru menjabat” bukanlah tiket untuk lari dari tanggung jawab, apalagi jika pemimpin yang bersangkutan datang dengan slogan “Perubahan” dan “Bima Bermartabat”.
“Lima bulan menjabat itu bukan masa bayi, itu sudah cukup untuk menunjukkan arah politik. Kalau jalan saja belum bisa diperbaiki, lalu apa arti semua pidato kampanye kemarin?” tegas Bung Mhikel.
Menurut Bung Mhikel, kerusakan jalan Lambitu bukan sekadar “dosa warisan” dari bupati lama. Ia adalah borok terbuka dalam tubuh kebijakan publik Kabupaten Bima. Dan setiap pemimpin yang dilantik, otomatis menandatangani kontrak sosial untuk mengobatinya. Termasuk Bupati Ady Mahyudi yang kini sudah duduk lima bulan di kursi kekuasaan.
“Kalau kita pilih bupati hanya untuk mendengar curhat tentang kegagalan pemimpin sebelumnya, mending kita buat saja acara reuni birokrasi. Tapi rakyat memilih pemimpin untuk memulai perubahan, bukan untuk meratapi masa lalu,” sindirnya.
Bung Mhikel menyebut bahwa logika membela bupati dengan alasan durasi masa jabatan adalah bentuk dari kebijakan publik yang kehilangan testis ideologis. Sebab, di saat bupati mengklaim membawa ‘perubahan’, maka pembiaran atas jalan rusak Lambitu adalah pengkhianatan pertama terhadap semboyan itu sendiri.
“Mengusung slogan ‘Bima Bermartabat’ tapi membiarkan rakyat terjebak lumpur dan lubang tiap hari? Itu bukan martabat. Itu parodi kekuasaan.”
Ia melanjutkan, jika pemimpin hari ini tidak ingin dianggap sebagai kelanjutan dari rezim sebelumnya, maka jawabannya bukan berkelit, tapi bergerak. Karena rakyat tak memilih seseorang untuk sekadar bersih dari dosa warisan, tapi untuk menebusnya dengan keberanian dan kebijakan konkret.
Bung Mhikel menyindir keras bahwa semboyan ‘perubahan’ hanya akan jadi hiasan spanduk yang disimpan di laci, jika tak ada keberanian menyentuh masalah paling kronis: infrastruktur dasar.
“Kalau slogan ‘Perubahan’ tidak dimulai dari Lambitu, maka itu bukan perubahan. Itu cuma dekorasi pidato untuk membuat kampanye terdengar berkelas.”
Dan jika martabat daerah tidak diukur dari bagaimana pemimpinnya memperlakukan rakyat terpinggirkan, maka “Bima Bermartabat” hanyalah baju pesta yang dipakai untuk menutupi ketelanjangan program.”
Bung Mhikel menyerukan agar Pemerintah Kabupaten Bima:
-Segera menetapkan status jalan Lambitu sebagai prioritas infrastruktur dalam APBD Perubahan 2025.
-Hentikan permainan retoris soal warisan masa lalu.
-Tunjukkan bahwa semboyan kampanye bukan basa-basi, tapi janji yang bisa diuji.
“Rakyat Lambitu tak sedang menagih kesempurnaan. Mereka hanya meminta satu hal: jalan yang bisa dilalui tanpa takut mati. Dan jika itu saja tidak bisa diberikan, maka kekuasaan hari ini telah gagal memahami makna dasar dari sebuah republik.”
Bung Mhikel menutup pernyataannya dengan getir:
“Jalan rusak adalah metafora dari janji politik yang ditabrak kenyataan. Jika pemimpin hari ini tidak segera memperbaikinya, maka sejarah akan mencatatnya bukan sebagai agen perubahan, tapi sebagai agen pembenaran terhadap kegagalan sebelumnya.”
