Bima, 25 Juli 2025 || Kanal Aspirasi dan Wacana Hukum (Kawah) NTB – Di tengah hiruk-pikuk retorika “Bima Bermartabat” dan “Perubahan” yang menggelegar dari podium-podium mentereng, realitas di Kecamatan Lambitu adalah sebuah tamparan telak. Selama dua dekade, masyarakat Lambitu dipaksa hidup dalam belenggu jalan rusak parah, sebuah kondisi yang bukan sekadar “ketidaknyamanan minor”, melainkan sebuah epos tragis yang merenggut hak dasar mereka untuk sekadar menapak tanah dengan layak.
Sungguh memilukan menyaksikan Bupati Bima yang terhormat, sang “dalang” pembangunan, seolah sibuk menggelar pertunjukan pantomim akbar. Pidato-pidato manis tentang “Perubahan” terus digaungkan, namun jeritan pilu masyarakat Lambitu yang bergulat dengan lautan lumpur dan bebatuan tak sedikit pun menyentuh hati sang pemimpin. Atau jangan-jangan, telinga beliau sudah terlalu pekak oleh tepuk tangan para penjilat di sekelilingnya?
Kantor Bupati: Benteng Anti-Rakyat, Berkedok “Selasa Menyapa”
Ingatkah Anda, Bapak Bupati, bahwa sebuah surat resmi permohonan audiensi dari Aliansi Pemuda Peduli Lambitu (APPL) bersama Lembaga Bantuan Hukum Peduli Rakyat Indonesia (LBHPRI) telah mendarat anggun di meja hijau Kantor Anda sejak 14 Juli 2025? Surat itu seharusnya menjadi alarm bahaya, sinyal darurat dari rakyat yang sudah di ambang putus asa. Namun, hingga hari ini, 25 Juli 2025, sebelas hari kemudian, kantor Anda tetap menjadi benteng tak tertembus. Pintu-pintu tertutup rapat, seolah-olah suara penderitaan masyarakat Lambitu adalah melodi sumbang yang tak pantas didengar oleh telinga-telinga “terhormat” di puncak kekuasaan. Mungkin mereka sedang sibuk mendengarkan orkestra kemewahan.
Ironisnya, setiap kali upaya untuk menanyakan kepastian audiensi dilakukan, jawaban klise “Selasa Menyapa” selalu menjadi tameng sakti. Sebuah alasan yang begitu brilian, menunjukkan bahwa slogan dan pencitraan lusuh jauh lebih diutamakan daripada empati dan tindakan nyata. Ini bukan lagi soal birokrasi yang lambat, Bapak Bupati. Ini adalah kegagalan kepemimpinan yang telanjang dan transparan, seperti kaca yang retak namun dipoles agar terlihat berkilau.
Lambitu: “Anak Haram Pembangunan” di Negeri “Bermartabat”
Anda adalah nahkoda kapal pembangunan Kabupaten Bima, bukan? Lalu, mengapa Anda membiarkan salah satu bagian penting dari kapal itu Lambitu karam dalam lautan lumpur dan bebatuan? Apakah Anda terlalu sibuk menikmati pemandangan dari geladak atas, menyesap kopi mahal, tanpa peduli bahwa ruang mesin di bawah sana sedang hancur lebur? Atau jangan-jangan, pemahaman Anda tentang “martabat” hanya berlaku di lingkungan ber-AC, bukan di jalanan becek yang mengoyak sepatu warga?
“Masyarakat Lambitu tidak meminta fasilitas mewah atau karpet merah,” demikian suara bergetar dari Imam Muhajir, S.H., M.H.I., Direktur LBHPRI, dan Saifullah, S.AP., M.AP., Koordinator APPL. “Mereka hanya menuntut hak dasar mereka untuk memiliki akses jalan yang layak, sebuah pondasi minimal bagi kehidupan yang bermartabat. Jalan-jalan yang rusak itu bukan sekadar masalah teknis; ia adalah urat nadi kehidupan yang telah Anda biarkan putus.”
Bayangkan, Bapak Bupati, setiap hari anak-anak Lambitu harus berjuang menembus lumpur demi mencapai sekolah, masa depan mereka terancam karena akses pendidikan yang sulit. Pasien-pasien kritis sulit mengakses rumah sakit, nyawa mereka dipertaruhkan di setiap tikungan jalan yang hancur. Petani merugi besar karena hasil panennya rusak di perjalanan, mata pencarian mereka terancam, dan ekonomi lokal lumpuh. Ini adalah tragedi kemanusiaan yang sedang berlangsung di bawah kepemimpinan Anda. Sebuah drama nyata yang setiap hari diputar di hadapan mata Anda, namun entah mengapa, Anda memilih untuk memejamkan mata mungkin terlalu banyak menonton sinetron.
Noda Hitam di Sejarah Kepemimpinan
Apakah Anda lupa sumpah jabatan Anda, Bapak Bupati? Atau Anda menganggap bahwa Lambitu memang layak menjadi “anak haram pembangunan” yang tak perlu perhatian, tak perlu diurus? Sebuah daerah yang dibiarkan terpinggirkan dan hancur, sementara Anda terus beretorika tentang kemajuan dan martabat. Ini adalah ironi yang memilukan, sebuah noda hitam yang akan tercatat dalam sejarah kepemimpinan Anda. Seolah-olah, Lambitu ini hanya angka statistik di laporan, bukan denyut nadi kehidupan ribuan jiwa yang merindukan uluran tangan.
“Maka, kepada Bapak Bupati Bima yang terhormat, dengarkan bisikan kami yang setajam silet ini,” seru Imam Muhajir dan Saifullah dengan nada penuh amarah yang tertahan. “Lambitu bukan hanya sekadar nama desa di peta. Ia adalah cermin dari kinerja Anda, monumen kebisuan yang akan terus berteriak tentang janji-janji kosong. Setiap lubang di jalan Lambitu adalah tanda tanya besar atas komitmen Anda. Setiap tetes air mata warga yang terjebak di kubangan lumpur adalah dakwaan atas ketidakpedulian Anda.”
Sudahlah, cukupkan sandiwara ini. Saatnya beraksi, bukan hanya berjanji. Buktikan bahwa “Bima Bermartabat” itu berlaku untuk semua, termasuk Lambitu yang selama ini Anda tinggalkan, sebelum sejarah mencatat Anda sebagai pemimpin yang gagap dalam merangkai realitas dengan retorika.
Apakah Anda akan terus membiarkan Lambitu karam, atau Anda akan bangkit menjadi nahkoda yang benar-benar memimpin, bukan sekadar beretorika? Atau, apakah kursi kekuasaan ini terlalu nyaman untuk Anda tinggalkan dan melihat langsung penderitaan rakyat?
