Miranda Rule adalah sebuah aturan hukum yang mewajibkan pihak kepolisian untuk memberitahu tersangka tentang hak-hak mereka sebelum melakukan interogasi. Aturan ini lahir dari kasus Miranda v. Arizona pada tahun 1966 di Amerika Serikat.
Latar Belakang Kasus
Pada tahun 1963, Ernesto Miranda, seorang remaja berusia 22 tahun, ditangkap oleh kepolisian Arizona karena dicurigai melakukan penculikan dan pemerkosaan. Selama interogasi, Miranda tidak diberi tahu tentang hak-haknya, termasuk hak untuk tetap diam dan hak untuk memiliki pengacara. Miranda kemudian mengakui perbuatannya dan dijatuhi hukuman penjara.
Keputusan Mahkamah Agung
Miranda mengajukan banding ke Mahkamah Agung AS, yang kemudian memutuskan bahwa pengakuan Miranda tidak dapat digunakan sebagai bukti karena dia tidak diberi tahu tentang hak-haknya. Mahkamah Agung AS memutuskan bahwa pihak kepolisian harus memberitahu tersangka tentang hak-hak mereka sebelum melakukan interogasi.
Hak-Hak Miranda
Hak-hak Miranda meliputi:
1. Hak untuk tetap diam
2. Hak untuk memiliki pengacara
3. Hak untuk diberitahu bahwa apa pun yang dikatakan dapat digunakan sebagai bukti melawan mereka
Baca Juga: https://kawahntb.com/saatnya-pkb-bertindak-jangan-biarkan-arogansi-nurdin-gerogoti-marwah-partai/
Miranda Rule memiliki dampak signifikan pada sistem hukum pidana di AS dan negara-negara lain. Aturan ini memastikan bahwa tersangka diberi tahu tentang hak-hak mereka dan dapat membuat keputusan yang tepat tentang apakah mereka ingin berbicara dengan pihak kepolisian atau tidak.
Miranda Rule adalah sebuah aturan hukum yang penting dalam sistem hukum pidana. Aturan ini memastikan bahwa tersangka diberi tahu tentang hak-hak mereka dan dapat membuat keputusan yang tepat tentang bagaimana mereka ingin menghadapi proses hukum.
