Bima, 13 Juli 2025 || Kanal Aspirasi dan Wacana Hukum (Kawah) Ntb – Kematian tragis Sahrul Ajwari (16 tahun), remaja Desa Soki, akibat pengeroyokan pada malam Idul Adha, kini menjelma menjadi cermin paling jujur dari matinya nyali institusional di Polres Bima. Di tengah sorotan publik dan jeritan keluarga, aparat penegak hukum justru sibuk bertanya ulang, bukan bertindak nyata.
Menurut hasil investigasi awal, visum menunjukkan bekas kekerasan, saksi telah bersuara, masyarakat telah menuntut. Tapi hingga saat ini, tak satu pun tersangka ditetapkan, bahkan konferensi pers yang menggambarkan arah penyidikan pun tak kunjung digelar.
“Ini bukan kasus yang kekurangan bukti ini kasus yang kekurangan keberanian,”
Lambannya penyelidikan mendorong munculnya seruan militan dari berbagai elemen masyarakat, meminta pertanggungjawaban langsung kepada Kapolres Bima. Mereka menilai diamnya penyidik adalah kejahatan kedua setelah tewasnya Sahrul, dan menyebut Polres Bima kini tengah tersesat di antara prosedur dan pengabaian.
“Kalau pelaku masih bebas berkeliaran, dan penyidik masih meminta data pelengkap saksi seperti NIK dan riwayat pendidikan, maka hukum sudah bergeser dari alat keadilan menjadi panggung birokrasi kaku,”
Di sisi lain, Desa Soki menjadi simbol penderitaan sunyi. Ibu Sahrul tak hanya kehilangan anaknya ia juga kehilangan kepastian, sebab “keadilan” justru datang dalam bentuk lembaran laporan kosong dan janji evaluasi.
“Kami bukan minta belas kasihan. Kami minta gerakan! Hukum harus datang sebelum harapan pergi,” ungkap keluarga korban dalam surat terbuka yang beredar.
Hingga hari ini tanggal 13 Juli 2025 , publik bertanya: Apakah penegak hukum hanya bergerak jika kasus viral? Apakah nyawa harus dihitung dengan likes dan views?
Polres Bima berada di titik ujian: apakah mereka akan menjadi pelindung hak hidup warga kecil, atau tetap menjadi perpanjangan prosedur yang hanya merapikan arsip kematian.
“Jika nyawa tak cukup penting untuk digerakkan, maka jabatan pun tak pantas disandangkan,”
Penanganan kasus Sahrul adalah indikator rusaknya kompas keadilan di Bima. Jika hukum adalah cahaya, maka saat ini Bima sedang menyusuri gelap tanpa senter.
Kasus kematian Sahrul Ajwari bukan hanya tentang mencari pelaku ia adalah panggilan bagi sistem hukum untuk menunjukkan apakah keberpihakan itu masih hidup. Jika tidak, maka rakyat berhak berkata: “Kami akan bangkit bukan untuk menangis, tapi untuk mengusut.”
Dan suara itu sedang menggema dari lorong Desa Soki, dari barisan advokat muda, dari jeritan ibu yang kehilangan anak. Karena keadilan tidak lahir dari diam, tapi dari keberanian untuk menggugat tumpukan prosedur yang tak lagi berpihak pada kehidupan.
