Bima, 20 Juli 2025 || Kanal Aspirasi dan Wacana Hukum (Kawah) Ntb – Di tengah gelombang kritik yang semakin kencang, sebuah narasi pembelaan mulai beredar di ruang-ruang diskusi publik. Narasi ini mencoba membangun benteng pertahanan bagi pemerintahan Bupati Ady Mahyudi dan Wakilnya, dr. Irfan, dengan menunjuk pada kalender.
“Mereka baru dilantik pada 20 Februari 2025,” begitu bunyi argumennya. “Hari ini, 20 Juli 2025, artinya mereka baru menjabat selama lima bulan. Kerusakan jalan Lambitu yang sudah berusia 20 tahun adalah dosa warisan dari bupati-bupati sebelumnya, bukan dosa mereka.”
Secara sekilas, argumen ini terdengar logis bagi mereka yang gemar menyederhanakan masalah. Namun, bagi mata politik yang awas, ini adalah sebuah logika usang yang cacat dan manuver cuci tangan yang berbahaya. Ini adalah upaya untuk meminta publik maklum pada penderitaan, hanya karena pemimpinnya masih dalam “masa orientasi.”
Mari kita bedah argumen ini. Apakah mandat rakyat datang dengan klausul pengecualian untuk lima bulan pertama, sebuah masa “bulan madu” di mana penderitaan kronis warga bisa ditunda pembahasannya?
Jalan Rusak Lambitu tidak peduli siapa yang duduk di kursi bupati. Lubangnya tetap menganga, lumpurnya tetap menjebak, dan trauma warganya tetap nyata setiap detiknya.
Penting untuk menarik mundur ingatan kita pada masa kampanye. Pasangan Ady Mahyudi dan dr. Irfan tidak datang dengan slogan “Melanjutkan yang Sudah Ada”. Mereka mengusung jargon besar: “Perubahan dan Bima Bermartabat”.
Di sinilah letak inkonsistensi intelektual dan politik dari para pembela mereka.
Tentang “Perubahan”: Apakah “perubahan” hanya berarti membangun proyek-proyek baru yang berkilau sambil membiarkan borok lama membusuk? Justru, esensi perubahan yang sejati adalah keberanian untuk membongkar dan memperbaiki masalah-masalah kronis yang diabaikan oleh rezim sebelumnya. Mengatasi jalan Lambitu adalah panggung pembuktian “perubahan” yang paling otentik. Melimpahkannya pada masa lalu adalah antitesis dari perubahan itu sendiri; itu adalah sebuah kontinuitas sikap pengabaian.
Tentang “Bima Bermartabat”: Di mana letak martabat warga Lambitu saat mereka harus berjuang melintasi jalan yang lebih mirip jalur off-road ekstrem? Martabat sebuah daerah tecermin dari bagaimana negara merawat warganya yang paling terpinggirkan. Membiarkan jalan itu hancur adalah merendahkan martabat warga Lambitu secara langsung.
Maka, memulihkan jalan itu adalah langkah pertama untuk menegakkan “Bima Bermartabat” yang mereka janjikan.
Melimpahkan kesalahan pada pemimpin sebelumnya adalah strategi politik paling klasik dan paling pengecut. Rakyat tidak memilih pemimpin baru untuk mendengar keluhan tentang masa lalu. Rakyat memilih pemimpin baru untuk mengambil alih tanggung jawab masa kini dan masa depan, termasuk semua masalah yang diwarisinya.
Maka, dalih “baru menjabat” bukanlah sebuah argumen, melainkan sebuah gejala amnesia elektoral. Sebuah upaya untuk melupakan kontrak politik yang telah mereka tandatangani dengan rakyat melalui slogan kampanye mereka. Tanggung jawab atas jalan Lambitu sudah berpindah tangan sejak sumpah jabatan diucapkan pada 20 Februari lalu. Kini, publik tidak sedang menagih dosa masa lalu; publik sedang menagih janji perubahan masa kini.
