BIMA, 15 Agustus 2025 || Kawah NTB – Babak baru dalam penyelidikan kasus dugaan praktik ilegal kayu sonokeling di Kota Bima semakin menelanjangi dugaan adanya permainan strategis dari pejabat berwenang. Fokus kini tertuju pada Kepala Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) Maria Donggo Masa, Ahyar, S.Hut, M.Ling, yang alibinya dinilai tidak hanya janggal, tetapi merupakan sebuah manuver licik untuk mengaburkan tanggung jawab atas pembiaran aktivitas pabrik pengolahan kayu ilegal di Kelurahan Sambina’e, Kecamatan Mpunda, Kota Bima.
Pergeseran alasan dari “tidak tahu-menahu” menjadi “tidak ada anggaran untuk penyitaan” dipandang bukan sebagai respons panik, melainkan sebagai taktik terencana untuk berkelit dari jerat hukum. Ini adalah sebuah pertunjukan strategi birokrasi klasik: ketika dalih kebodohan tak lagi bisa dipertahankan, maka ciptakan benteng prosedural yang rumit untuk berlindung.
Analisis Manuver: Dari Pura-Pura Buta Menjadi Pura-Pura Lumpuh
Manuver yang dimainkan oleh Ahyar dapat dianalisis dalam dua fase strategis yang menunjukkan pola penghindaran yang sistematis dan terukur.
Fase I: Strategi Penyangkalan Absolut (‘Pura-Pura Buta’)
Pada tahap awal, Ahyar menggunakan pertahanan paling dasar: penyangkalan mutlak. Dengan mengklaim “tidak tahu-menahu,” ia berusaha memutus rantai tanggung jawab. Namun, strategi ini runtuh dengan sendirinya. Fakta bahwa sebuah pabrik penampungan dan pengolahan kayu ilegal berskala besar beroperasi secara terbuka di tengah wilayah perkotaan (Kecamatan Mpunda), bukan di hutan tersembunyi, membuat alasan “tidak tahu” menjadi sebuah argumen yang mustahil dan menghina akal sehat publik. Keberadaan pabrik yang kasat mata seharusnya terdeteksi oleh patroli rutin dan menjadi informasi utama di instansinya.
Fase II: Strategi Viktimisasi Birokrasi (‘Pura-Pura Lumpuh’)
Ketika strategi “pura-pura buta” gagal total, Ahyar beralih ke manuver yang jauh lebih licik: berlindung di balik perisai administrasi negara. Dalih “tidak ada anggaran untuk penyitaan” adalah langkah strategis untuk mengubah narasi:
Menggeser Kesalahan: Ia secara cerdik memindahkan fokus dari kegagalan pengawasan dan pembiaran aktif menjadi masalah keterbatasan sistem. Ia tidak lagi memosisikan diri sebagai pejabat yang lalai, tetapi sebagai “korban” dari birokrasi yang membuatnya tak berdaya.
Menciptakan Kebuntuan Prosedural: Ahyar sengaja menarik penegak hukum ke dalam debat kusir mengenai anggaran. Ia paham bahwa isu ini dapat memperlambat proses penyidikan, karena aparat harus memverifikasi klaim anggaran tersebut, sehingga memberikan waktu bagi pihak-pihak terkait untuk bermanuver.
Mengaburkan Kejahatan Utama: Dengan menjadikan “penyitaan” sebagai pusat masalah, ia berusaha agar publik dan penyidik lupa pada pertanyaan yang lebih fundamental: Mengapa pabrik ilegal itu bisa berdiri dan beroperasi begitu lama tanpa ada tindakan penghentian sama sekali?
“Ini adalah sebuah taktik pengalihan isu yang sangat terstruktur. Tugas pokoknya adalah menghentikan kejahatan saat itu juga dengan memasang garis polisi kehutanan dan menyegel pabrik, itu tidak butuh biaya operasional besar. Dalih tidak ada dana untuk mengangkut barang bukti adalah alasan yang dicari-cari untuk membenarkan pembiaran,” tegas Direktur LBH-PRI, Imam Muhajir, S.H., M.H.
Ujian bagi Kejaksaan: Bongkar Benteng Birokrasi
Sikap Kepala BKPH ini menjadi preseden berbahaya, di mana pejabat dapat membiarkan kejahatan di depan mata dengan dalih keterbatasan institusional. Ini adalah ujian sesungguhnya bagi Kejaksaan Negeri Raba Bima. Penyidik dituntut untuk tidak terjebak dalam labirin alasan prosedural yang sengaja diciptakan Ahyar.
Fokus investigasi harus tetap tajam pada tindak pidana pembiaran (pasal 55 KUHP jo. UU Kehutanan) yang terindikasi kuat dilandasi motif koruptif. Kejaksaan harus membuktikan bahwa hukum mampu menembus tebalnya benteng birokrasi yang dijadikan tameng oleh pejabat yang tidak bertanggung jawab.
“Jaksa harus menanyakan, ‘Mengapa Anda membiarkan pabrik itu beroperasi?’ bukan ‘Mengapa Anda tidak punya anggaran?’. Usut tuntas siapa yang melindungi pabrik ilegal ini. Publik menunggu ketegasan aparat untuk mematahkan logika pejabat yang bengkok dan arogan,” tutup Imam.
