Bima, 28 Agustus 2025 || Kawah NTB – Panggung politik Kabupaten Bima kini tengah memanas, menjelma menjadi sebuah medan pertempuran senyap namun brutal. Momen yang seharusnya menjadi agenda administratif rutin rotasi dan mutasi jabatan telah bertransformasi menjadi arena perebutan kekuasaan yang sarat dengan manuver strategis, intrik, dan pertaruhan politik tingkat tinggi. Semboyan “Bima Bermartabat” yang digaungkan saat kampanye, kini dipertaruhkan di meja percaturan politik, terancam terdegradasi menjadi “Bima Bermartabak” sebuah istilah sinis yang menggambarkan pembagian kekuasaan layaknya sepotong kue yang diperebutkan oleh banyak pihak.
Untuk memahami kompleksitas ini, kita perlu membedahnya dengan kacamata strategi perang, di mana setiap aktor memiliki tujuan, taktik, dan benteng pertahanan masing-masing.
Front I : Perang Dingin di Puncak Kekuasaan, Dua Matahari dalam Satu Istana
Pusat gempa dari kegaduhan ini berada di jantung kekuasaan eksekutif itu sendiri. Terjadi sebuah Perang Dingin antara dua tokoh sentral: Bupati Bima, Ady Mahyudi dari Fraksi PAN, dan Wakil Bupati Bima, dr. Irfan dari Fraksi PKS. Meskipun berlayar dalam satu kapal kemenangan, kini keduanya tampak berdiri di haluan yang berbeda, masing-masing dengan peta navigasi sendiri.
Strategi Masing-Masing Pihak: Keduanya memahami bahwa rotasi-mutasi adalah instrumen paling vital untuk mengkonsolidasikan kekuatan. Menempatkan “orang-orang sendiri” di posisi-posisi strategis seperti kepala dinas, kepala badan, atau camat, sama artinya dengan membangun benteng dan mengamankan jalur logistik (anggaran dan program) untuk agenda politik ke depan.
Taktik yang Digunakan: Terjadi tarik-ulur daftar nama calon pejabat. Masing-masing pihak menyodorkan “prajurit” loyalnya untuk mengisi pos-pos basah dan strategis. Konflik kepentingan ini menciptakan kebuntuan dan ketegangan internal, di mana setiap keputusan menjadi medan negosiasi yang alot. Jika tidak ada titik temu, potensi perpecahan di pucuk pimpinan ini akan menjadi bom waktu yang siap meledak dan melumpuhkan roda pemerintahan.
Front II: Pasukan Liar, Dilema Tim Sukses yang Menagih Janji
Di lapisan kedua, ada “pasukan liar” yang tak kalah berbahaya: para tim sukses (timses) pemenangan. Mereka adalah prajurit yang berjuang di garis depan saat pertempuran elektoral. Kini, mereka datang untuk menagih harta rampasan perang, yaitu jabatan dan pengaruh.
Strategi Timses: Mereka bertindak sebagai pressure group yang merasa paling berhak menentukan siapa yang layak menduduki jabatan. Dengan membawa daftar usulan yang berisi 5 hingga 10 nama untuk satu dinas, mereka seolah-olah bertindak sebagai dewan penasihat tak resmi Bupati. Isu yang paling mengkhawatirkan adalah dugaan kuat penggunaan “mahar politik”, di mana para calon pejabat membayar sejumlah uang kepada oknum timses untuk memastikan nama mereka masuk dalam daftar prioritas.
Senjata Pamungkas: Ancaman mereka sangat jelas. Jika usulan mereka diabaikan, mereka siap mengubah haluan dari kawan menjadi lawan. Mereka akan bertransformasi menjadi kelompok oposisi baru yang jauh lebih berbahaya, karena mereka adalah orang-orang yang “tahu dapur” pemerintahan. Kekecewaan ini menjadi amunisi utama, mengubah slogan “Bermartabat” menjadi cemoohan “Bermartabak” sebagai simbol kekecewaan atas politik transaksional.
Front III: Para Jenderal Terancam, Antara Pasrah dan Taktik Bumi Hangus
Para kepala dinas (kadis) petahana kini berada di posisi yang paling rentan. Mereka adalah para jenderal dari rezim sebelumnya yang nasibnya berada di ujung tanduk. Reaksi mereka terbagi menjadi dua strategi pertahanan yang kontras.
Strategi Pasrah: Sebagian memilih untuk menerima nasib, menyadari bahwa dalam setiap pergantian kekuasaan, akan selalu ada korban. Mereka bersiap untuk digeser atau bahkan “diparkir” di posisi non-strategis.
Strategi Bumi Hangus (Scorched-Earth Policy): Namun, ada faksi yang lebih militan. Merasa terancam dan tidak memiliki apa-apa lagi untuk dipertaruhkan, mereka menyiapkan senjata pemungkas: membocorkan data. Mereka siap bekerja sama dengan kelompok oposisi untuk membuka “kotak pandora” pemerintahan.
Informasi Sensitif: Data yang diancam untuk dibocorkan bukan main-main, mencakup dugaan penyimpangan kebijakan dan anggaran di dinas masing-masing.
Ancaman Tertinggi: Puncak dari ancaman ini adalah membongkar dugaan persekongkolan antara eksekutif dan legislatif (DPRD Bima), khususnya terkait permainan Dana Pokir (Pokok-Pokok Pikiran) DPRD Bima. Ini adalah taktik “mutual assured destruction” (saling menghancurkan). Pesannya jelas: “Jika saya jatuh, saya tidak akan jatuh sendirian. Saya akan bawa semua rahasia kelam ini ke permukaan.”
Front IV: Serangan Gerilya Oposisi dan Pengepungan dari Segala Arah
Di luar lingkaran kekuasaan, kelompok oposisi yang sudah ada terus melancarkan perang gerilya. Mereka tidak menunggu momen rotasi-mutasi saja, tetapi secara konsisten menyerang dari berbagai sisi untuk mendelegitimasi pemerintahan.
Taktik Serangan: Mereka menyoroti setiap kebijakan yang dianggap lemah, mulai dari program populis seperti “Selasa Menyapa” hingga isu penggunaan rumah dinas.
Menyerang Titik Personal: Serangan tidak hanya ditujukan pada kebijakan, tetapi juga pada figur personal. Istri Bupati Bima menjadi target empuk karena jabatannya yang rangkap sebagai anggota DPRD Bima sekaligus Ketua TP-PKK. Ini adalah strategi untuk membangun narasi publik tentang konflik kepentingan dan nepotisme di lingkaran terdekat Bupati.
Kesimpulan: End Game Bupati dan Lahirnya Dinasti Satu Pintu?
Menghadapi tekanan dari segala penjuru keretakan dengan wakil, tuntutan timses yang transaksional, ancaman pembocoran data dari pejabat lama, dan serangan konstan dari oposisi Bupati Bima berada dalam posisi yang sangat sulit. Dalam situasi terkepung seperti ini, strategi yang paling mungkin diambil adalah mundur ke benteng pertahanan terakhir yang paling bisa dipercaya: lingkaran terdekat dan keluarga.
Langkah ini, meskipun logis dari sudut pandang keamanan politik personal, justru akan menjadi pembenaran terbesar bagi narasi “Bima Bermartabak”. Jika jabatan-jabatan penting diisi oleh orang-orang terdekat atau bahkan keluarga, maka tuduhan membangun dinasti satu pintu akan semakin menguat.
Rotasi-mutasi di Kabupaten Bima kali ini bukanlah sekadar penataan birokrasi. Ini adalah sebuah pertaruhan besar yang akan menentukan wajah pemerintahan Ady-Irfan ke depan. Apakah mereka mampu melewati badai ini dan membuktikan janji “Bima Bermartabat”, atau justru terseret dalam arus politik transaksional yang akan selamanya dicap sebagai rezim “Bima Bermartabak”. Rakyat Bima kini hanya bisa menunggu dan menyaksikan akhir dari perang strategis ini.
