BIMA, 11 September 2025 || Kawah NTB – Empat nama telah menduduki kursi pimpinan terhormat, Diah Citra Pravitasari (Ketua), Muhammad Erwin (Wakil Ketua I), Murni Suciati (Wakil Ketua II), dan Nazarudin (Wakil Ketua III). Namun, komposisi ini bukanlah simbol persatuan, melainkan sebuah anomali yang secara terang-benderang membelah pimpinan dewan menjadi dua kubu: satu orang yang berdiri di atas prosedur hukum, dan tiga lainnya yang diduga menjadi otak sekaligus penerima manfaat utama dari proyek haram.
Pertanyaan sederhana yang kini bergaung di tengah publik adalah: Mengapa dari empat pimpinan, hanya tiga nama Diah, Murni, dan Nazarudin yang terseret dalam pusaran skandal Pokir untuk 25 anggota dewan baru? Mengapa nama Muhammad Erwin bersih dari tudingan ini?
“Muhammad Erwin adalah seorang petahana (anggota dewan lama). Tiga lainnya adalah pendatang baru, mereka adalah bagian dari 25 anggota Dewan yang baru” tegas Bung Igen Prakoso dari LBH-PRI.
Untuk memahami betapa telanjangnya dugaan konspirasi ini, masyarakat awam tidak perlu membaca tumpukan aturan yang rumit. Cukup dengan melihat fakta sederhana di kursi pimpinan DPRD Bima.
Pokir haram hanya untuk anak baru, skandal ini secara spesifik menyasar alokasi Pokir ilegal atau Pokir Siluman untuk 25 anggota dewan yang baru dilantik. Mereka adalah legislator yang secara hukum TIDAK PERNAH mengikuti Musrenbang, TIDAK PERNAH melaksanakan reses untuk APBD 2025, dan TIDAK PERNAH terlibat dalam pembahasan awal anggaran. Diah Citra Pravitasari, Murni Suciati, dan Nazarudin adalah bagian tak terpisahkan dari gerombolan 25 orang Dewan baruini.
Muhammad Erwin adalah anggota dewan periode sebelumnya yang terpilih kembali. Sebagai seorang petahana, ia telah melalui seluruh siklus penganggaran yang sah untuk APBD 2025 di periode jabatannya yang lalu. Pokir yang ia miliki adalah hasil reses yang legal dan terdokumentasi. Ia tidak termasuk dalam paket selamat datang berisi proyek haram yang dibagikan kepada 25 anggota baru.
Jika Pokir ini adalah hak yang sah bagi seluruh pimpinan, mengapa Erwin sebagai Wakil Ketua I dilewati? Apakah posisinya kurang terhormat? Tentu tidak, sindir Bung Igen. Erwin tidak masuk dalam skema karena operasi ini dari awal memang dirancang KHUSUS untuk membeli loyalitas 25 anggota dewan baru.
Dengan fakta ini, Tiga pimpinan DPRD Bima sekaligus sebagai bagian dari 25 Anggota Dewan yang baru, Diah (Ketua), Murni (W.ketua II), dan Nazarudin (W.Ketua III), mereka sadar bahwa sebagai anggota baru, mereka tidak berhak atas Pokir. Satu-satunya cara untuk mendapatkannya adalah dengan merebut posisi pimpinan, lalu menggunakan kekuasaan palu sidang untuk melegalkan sesuatu yang ilegal, tidak hanya untuk diri mereka sendiri tetapi juga untuk 22 kolega baru lainnya demi mengamankan suara.
Ini adalah kejahatan yang direncanakan dengan sangat matang, lanjut Bung Igen. Mereka merebut kursi pimpinan bukan untuk mengabdi, tapi untuk menguasai Badan Anggaran. Mereka membagikan kue haram kepada 22 anggota baru lainnya bukan karena kemurahan hati, tapi untuk menciptakan kejahatan berjamaah agar semua mulut terkunci. Dan semua ini mendapat restu dari Istana melalui koneksi spesial antara Murni Suciati dan suaminya,Ady Mahyudi selalu Bupati Bima.
