BIMA, 12 September 2025 || Kawah NTB – Di tengah klaim keberhasilan dan liputan seremonial yang masif, program Selasa Menyapa yang diinisiasi Bupati Bima Ady Mahyudi kini menghadapi pertanyaan fundamental, apakah program Selasa Menyapa ini benar-benar bermanfaat, atau hanya sebuah tontonan mahal yang tidak berguna bagi masyarakat?
Lembaga Bantuan Hukum Peduli Rakyat Indonesia (LBH-PRI) menilai, program ini bukan hanya tidak efektif, tetapi juga berpotensi merugikan. Melalui salah satu timnya, Bung Herrys Prantara, LBH-PRI membeberkan sejumlah alasan mengapa Selasa Menyapa dianggap sebagai program gagal yang hanya menghamburkan uang rakyat.
Mengapa Program Selasa Menyapa Bupati Bima Tidak Berguna Untuk Masyarakat Kabupaten Bima, berikut adalah alasan-alasannya:
Melumpuhkan Pelayanan Publik, Bukan Melayani
Alasan pertama dan paling fatal adalah program ini secara efektif melumpuhkan pelayanan publik di pusat pemerintahan setiap hari Selasa. Dengan mengerahkan seluruh jajaran pimpinan OPD untuk turun ke desa, kantor-kantor dinas di ibu kota menjadi kosong dan sepi dari pejabat pengambil keputusan.
Ini logika yang terbalik, ujar Herrys Prantara. Bagaimana bisa sebuah program yang katanya untuk melayani justru membuat pelayanan reguler menjadi lumpuh? Masyarakat dari desa lain yang butuh mengurus surat penting di kantor bupati atau dinas pada hari Selasa harus gigit jari karena para pejabatnya sedang bersafari. Ini bukan melayani, ini menelantarkan.
Pemborosan Anggaran Brutal di Tengah Seruan Efisiensi
Dengan dugaan alokasi anggaran mencapai Rp 5 Miliar, Selasa Menyapa dianggap sebagai bentuk pemborosan brutal. Biaya operasional untuk mobilisasi puluhan pejabat, staf, kendaraan, konsumsi, dan perlengkapan seremoni lainnya dinilai sebagai pesta pora anggaran yang tidak sensitif terhadap kondisi fiskal daerah dan nasional.
“Presiden Prabowo menyerukan efisiensi, tapi Bupati Bima malah menciptakan program super boros. Anggaran 5 Miliar itu bisa membangun puluhan kilometer jalan usaha tani atau merehabilitasi ratusan ruang kelas yang rusak. Tapi, uang itu lebih dipilih untuk dibakar dalam sehari demi sebuah pertunjukan,” kritik Herrys dengan tajam.
Aspirasi Palsu dan Panggung Pencitraan Semata
Bung Herrys, menuding bahwa proses penyerapan aspirasi dalam Selasa Menyapa hanyalah kepalsuan. Dialog yang terjadi dinilai sekadar formalitas untuk dokumentasi dan pencitraan di media sosial. Tidak ada mekanisme yang jelas dan transparan untuk menindaklanjuti keluhan warga setelah acara selesai.
“Aspirasi rakyat hanya menjadi properti di atas panggung. Didengarkan di depan kamera, dicatat, lalu dilupakan setelah rombongan pulang. Ini adalah panggung sandiwara di mana Bupati menjadi aktor utama dan keluhan rakyat hanya figuran. Program ini tidak dirancang untuk menyelesaikan masalah, tapi untuk membangun citra bahwa seolah-olah pemerintah peduli,” tegasnya.
Mengorbankan Prestasi Nyata Demi Seremoni Mahal
Alasan terakhir yang paling menohok adalah kebijakan standar ganda Bupati Bima dalam penganggaran. Di saat miliaran rupiah digelontorkan untuk program seremonial, dana hibah KONI yang krusial untuk pembinaan 28 cabang olahraga justru disandera tanpa kejelasan.
“Inilah bukti paling telanjang bahwa program ini tidak berguna. Bupati lebih memilih menghabiskan miliaran untuk acara satu hari ketimbang membiayai masa depan atlet-atlet Bima yang akan berlaga di Porprov NTB 2026. Prestasi nyata dikorbankan demi seremoni palsu,” kata Herrys.
Jangan-jangan uang KONI itu ikut dialirkan untuk membiayai program boros ini? Berdasarkan semua alasan ini, Bung Herrys menyatakan Selasa Menyapa adalah program yang tidak berguna dan hanya menjadi beban bagi APBD dan masyarakat Kabupaten Bima, pungkasnya.
