BIMA, 13 September 2025 || Kawah NTB – Skandal Pokir Siluman kini telah melampaui sekadar perdebatan hukum dan angka anggaran. Persoalan ini telah bermutasi menjadi sebuah krisis etika publik yang akut, menelanjangi betapa rapuhnya moralitas dan integritas di jantung kekuasaan Kabupaten Bima. Hari ini, secara serentak, seluruh jajaran pimpinan Lembaga Bantuan Hukum Peduli Rakyat Indonesia (LBH-PRI) angkat bicara, bukan lagi untuk membongkar mekanisme korupsi, melainkan untuk mengadili etika para pemimpin yang diduga telah menggadaikan sumpah jabatannya.
Fokusnya kini mengerucut pada satu pertanyaan fundamental. Masih pantaskah Ady Mahyudi dan Murni Suciyanti disebut sebagai pelayan publik, ataukah mereka lebih pantas disebut sebagai pengelola perusahaan keluarga yang modalnya adalah uang rakyat Bima?
Direktur LBH-PRI, Imam Muhajir, membuka serangan dengan menyatakan bahwa Bupati dan istrinya telah merobek kontrak sosial dengan rakyat Bima.
“Etika pemerintahan tertinggi adalah memegang teguh amanah dan sumpah. Apa yang kita saksikan adalah pengkhianatan paling telanjang terhadap sumpah itu,” tegas Imam. “Saat seorang bupati diduga merestui proyek ilegal yang diotaki istrinya sendiri di DPRD, maka batasan antara negara dan rumah tangga telah lebur. Ini bukan lagi soal abuse of power, ini adalah pembusukan kekuasaan dari dalam. Mereka telah mengubah kantor bupati dan ruang sidang dewan yang terhormat menjadi sekadar cabang dari ruang makan pribadi mereka.”
Pembina LBH-PRI, Bung Muhlis Pleno, menyoroti dari kacamata prinsip pemerintahan yang baik (good governance).
“Prinsip dasar good governance adalah transparansi, akuntabilitas, dan supremasi hukum. Rezim Ady Mahyudi dan Murni Suciyanti diduga telah meludahi ketiga prinsip itu,” sindir Muhlis. “Alih-alih transparansi, mereka menyajikan kegelapan. Alih-alih akuntabilitas, mereka mengerahkan pasukan buta huruf. Alih-alih supremasi hukum, mereka mempraktikkan supremasi keluarga. Ini adalah anomali paling memalukan dalam sejarah pemerintahan Bima.”
Pembina LBH-PRI lainnya, Bung Igen Prakoso, memberikan kritik pedas mengenai karakter kepemimpinan mereka.
“Karakter sejati seorang pemimpin diuji saat menghadapi tekanan. Dan kini kita lihat karakter asli mereka,” cetus Igen. “Pemimpin berintegritas menghadapi data dengan data. Pemimpin pengecut menjawab pertanyaan logika dengan makian. Pengerahan pasukan tak berakal itu bukanlah strategi politik, itu adalah cermin jiwa dari pemimpinnya yang panik, kehabisan argumen, dan lebih takut pada kebenaran ketimbang pada dosa mengkhianati rakyatnya.”
Sekjen LBH-PRI, Bung Ipul, mempertanyakan kembali hakikat jabatan mereka sebagai pelayan publik.
“Seorang pelayan publik mengutamakan kepentingan tuannya, yaitu rakyat. Pertanyaannya, siapa tuan yang sedang dilayani oleh Ady Mahyudi dan Murni Suciyanti?” tanya Ipul dengan tajam. “Apakah mereka melayani 25 anggota dewan baru agar loyal? Ataukah melayani ego dan dinasti keluarga mereka sendiri? Sebab, sangat jelas, mereka sama sekali tidak sedang melayani kepentingan publik Bima yang jalannya masih rusak dan sekolahnya nyaris rubuh.”
Terakhir, Bung Mhikel dari Tim Advokasi dan Non-Litigasi, mengingatkan dampak nyata dari runtuhnya etika ini.
“Jangan anggap ini isu elite. Setiap rupiah dari Pokir Siluman adalah rupiah yang dicuri dari hak seorang anak untuk mendapat buku, hak seorang ibu untuk mendapat layanan kesehatan, dan hak seorang petani untuk mendapat irigasi,” pungkas Mhikel. “Kerusakan etika di puncak kekuasaan selalu menetes ke bawah menjadi penderitaan bagi rakyat jelata. Itulah dosa sosial terbesar mereka.”
Pada akhirnya, LBH-PRI menyimpulkan bahwa Kabupaten Bima tidak sedang mengalami krisis anggaran, melainkan krisis moral akut di pucuk pimpinannya. Dan itu adalah penyakit yang jauh lebih berbahaya yang menggerogoti masa depan seluruh rakyat Bima.
