BIMA, 2 Oktober 2025 || Kawah NTB – Apa yang sedang terjadi di Kabupaten Bima bukan lagi sekadar kasus dugaan korupsi atau nepotisme biasa. Ini adalah sebuah studi kasus tragis tentang kematian etika publik, di mana batas antara amanah negara dan kepentingan keluarga telah lebur total. Bupati Ady Mahyudi, beserta lingkaran intinya, tidak sedang menjalankan pemerintahan; mereka diduga kuat sedang mengoperasikan sebuah korporasi keluarga dengan menggunakan APBD sebagai modal utamanya.
Ini bukanlah kritik yang didasari kebencian, melainkan sebuah otopsi yang menyakitkan terhadap patologi kekuasaan yang kini telah mencapai stadium lanjut. Ketika seorang pemimpin secara sadar dan sistematis membagi-bagikan kavling sumber daya negara kepada istri, paman, hingga anaknya, ia telah melakukan pengkhianatan paling fundamental terhadap kontrak sosial yang ia ikrarkan dengan rakyatnya.
Kerugian terbesar dari praktik ini bukanlah semata-mata miliaran rupiah yang berpotensi bocor, melainkan kerusakan sistemik dan moral yang dampaknya akan bertahan lintas generasi.
Hancurnya Meritokrasi dan Kompetisi yang Sehat: Nepotisme adalah pembunuh utama meritokrasi. Ketika proyek pengadaan di Dinas Pendidikan senilai Rp 3 miliar diduga diarahkan kepada anak bupati, atau belasan miliar proyek konstruksi dimonopoli oleh paman bupati, pesan yang dikirimkan kepada masyarakat sangatlah jelas kompetensi, kualitas, dan profesionalisme Anda tidak ada artinya. Yang terpenting bukanlah apa yang Anda bisa, melainkan siapa yang Anda kenal. Ini secara perlahan akan membunuh semangat wirausaha lokal yang jujur dan menciptakan iklim bisnis yang hanya dihuni oleh para penjilat dan kroni.
Lumpuhnya Fungsi Pengawasan (Checks and Balances): Demokrasi dirancang dengan mekanisme saling awas. Namun, bagaimana mungkin DPRD bisa mengawasi eksekutif secara kritis jika salah satu pimpinannya adalah istri dari kepala eksekutif itu sendiri? Kehadiran Murni Suciyanti sebagai Wakil Ketua DPRD bukan hanya konflik kepentingan, ini adalah sebuah strategi pelumpuhan institusional. Fungsi pengawasan yang seharusnya setajam pisau bedah, kini menjadi tumpul dan tak berdaya, membiarkan eksekutif leluasa mengeksekusi agenda-agenda yang berpotensi merugikan rakyat.
Delegitimasi Institusi Publik dan Erosi Kepercayaan: Ketika warga melihat kantor bupati, kantor DPRD, dan dinas-dinas teknis hanya sebagai perpanjangan tangan dari “DINASTI SATU KAMAR,” kepercayaan mereka terhadap negara akan runtuh. Rakyat tidak akan lagi memandang pemerintah sebagai pelayan, melainkan sebagai predator. Erosi kepercayaan ini sangat berbahaya, karena akan melahirkan apatisme, sinisme, dan pembangkangan sipil. Demokrasi kehilangan maknanya karena pemilu hanya menjadi alat untuk melegitimasi perampasan.
Secara etika politik, kesalahan fatal Ady Mahyudi adalah ketidakmampuannya atau ketidakmauannya untuk memisahkan perannya sebagai kepala negara bagi seluruh rakyat Bima dengan perannya sebagai kepala keluarga bagi lingkarannya sendiri. Sumpah jabatannya menuntut ia untuk mengutamakan kesejahteraan umum, namun kebijakannya justru menunjukkan ia lebih memprioritaskan kemakmuran privat.
Kekuasaan yang seharusnya menjadi instrumen untuk mendistribusikan keadilan dan kemakmuran secara merata, di tangannya, telah menjadi alat untuk mengonsolidasikan privilese dan kekayaan bagi segelintir orang. Sikap diamnya atas dugaan manuver istri, paman, dan anaknya bukanlah sikap seorang negarawan yang bijaksana, melainkan sikap seorang CEO yang merestui rencana bisnis keluarganya.
Pada akhirnya, isu ini bukan lagi sekadar domain aparat penegak hukum. Ini adalah krisis moral kepemimpinan. Kabupaten Bima tidak sedang dibangun di atas fondasi “Bima Bermartabat,” melainkan di atas fondasi rapuh dinasti “BIMA MARTABAK” yang mengorbankan masa depan rakyatnya demi kepentingan sesaat.
