BIMA, 6 November 2025 || Kawah NTB – Eskalasi skandal dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam seleksi PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Bima kini mengarah langsung ke pucuk pimpinan. Bupati Bima, Ady Mahyudi, dinilai telah melakukan pembiaran fatal dan gagal total dalam mengawasi bawahannya, yang menyebabkan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Bima diduga berubah menjadi ‘sarang mafia’ untuk meloloskan kroni politik.
Publik menyoroti sikap diam Ady Mahyudi yang dianggap janggal. Di saat integritas pemerintahannya tercoreng oleh dugaan penggunaan data siluman dan dokumen fiktif, Bupati Bima belum menunjukkan langkah konkret untuk melakukan bersih-bersih.
Fokus utama kini tertuju pada Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, M. Natsir. Alih-alih membongkar praktik lancung di dalam institusinya, Natsir justru diduga kuat menjadi bemper utama dan pelindung persekongkolan jahat ini.
Sikap Natsir yang secara terang-terangan menolak memeriksa Kepala UPT KP Tambora yang disebut sebagai episentrum penerbitan surat pengalaman kerja fiktif untuk R. Supratman, adik kandung Wakil Ketua I DPRD Bima, Erwin dianggap sebagai bukti nyata pembangkangan dan upaya memutus mata rantai penyelidikan.
“Ini bukan lagi soal kecolongan, ini adalah dugaan kesengajaan yang terstruktur. Mustahil seorang Plt Kadis tidak tahu-menahu, atau lebih buruk lagi, sengaja membiarkan. DKP telah dibiarkan menjadi sarang mafia untuk meloloskan orang-orang titipan.”
Oleh karena itu, desakan publik agar Bupati Bima Ady Mahyudi segera mencopot M. Natsir dari jabatannya semakin kencang. Natsir dianggap telah gagal memimpin dan mengorbankan integritas dinasnya demi mengamankan kepentingan politik tertentu.
Publik kini menantang keberanian Bupati Ady Mahyudi. Jika Bupati tidak berani mengambil tindakan tegas dengan memecat M. Natsir, yang diduga kuat terlibat dalam persekongkolan jahat meloloskan kandidat data siluman, maka Ady Mahyudi dianggap telah mendukung kejahatan tersebut.
“Sikap diam Bupati adalah restu bagi kejahatan. Jika Bupati Ady Mahyudi tidak berani memecat M. Natsir, artinya Bupati Bima juga telah mendukung praktik KKN ini semakin merajalela di internal pemerintah Kabupaten Bima.”
Bola panas kini sepenuhnya ada di tangan Bupati Bima. Apakah Ady Mahyudi akan membuktikan kepemimpinannya dengan membersihkan DKP dari oknum mafia birokrasi, atau justru memilih aman dengan melindungi mereka yang terlibat dalam skandal memalukan ini.
