Bima, 25 Juli 2025 || Kanal Aspirasi dan Wacana Hukum (Kawah) NTB – Pernyataan Wakil Bupati Bima, Dr. Irfan, yang menyebut kasus tragis balita Arumi sebagai “risiko medis” adalah tamparan keras bagi akal sehat dan nurani masyarakat, serta pengkhianatan telanjang terhadap semboyan luhur “Bima Bermartabat”. Demikian kritik tajam yang dilontarkan Bung Ardian, Divisi Advokasi Sosial dan Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Peduli Rakyat Indonesia (LBHPRI).
Menurut Ardian, label “risiko medis” yang disematkan Wakil Bupati pada insiden yang menyebabkan Arumi kehilangan tangannya, adalah upaya licik untuk mengaburkan tanggung jawab, sebuah manuver politik yang lebih cocok untuk panggung sirkus daripada meja pemerintahan. “Ini bukan ‘risiko medis’ biasa. Ini adalah akibat fatal dari serangkaian kelalaian dan pengabaian sistematis yang sudah mendarah daging!” tegas Ardian. Ia mempertanyakan, apakah demam yang berujung pada tangan membusuk hingga amputasi itu adalah bagian dari “risiko” yang wajar dalam pelayanan kesehatan? Atau jangan-jangan, kini para pejabat kita memiliki definisi risiko yang berbeda dari kamus besar bahasa Indonesia, mungkin “risiko” berarti “kesempatan emas untuk cuci tangan”?
“Apakah nyawa dan anggota tubuh anak-anak kita kini sekadar undian nasib di tangan para ‘profesional’ yang berlindung di balik mantra ‘sesuai prosedur’, sementara mereka lupa prosedur dasar bernama empati dan tanggung jawab?” lanjut Ardian dengan nada geram, suaranya bergetar menahan amarah yang meledak. Baginya, pernyataan Wakil Bupati ini menunjukkan kurangnya empati dan pemahaman atas penderitaan yang dialami keluarga Arumi, seolah-olah hati nurani telah digadaikan demi citra palsu dan retorika kosong. “Semboyan ‘Bima Bermartabat’ kini terdengar seperti lelucon pahit di tengah penderitaan rakyatnya. Martabat macam apa yang diusung ketika hak dasar anak untuk hidup dan sehat diabaikan sedemikian rupa, lalu cuma disebut ‘risiko medis’?”
Ardian menekankan bahwa masyarakat Bima berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang menjamin keselamatan, bukan malah mempertaruhkan nyawa anak-anak mereka di atas ‘risiko medis’ yang kabur, transparan seperti kabut pagi yang pekat, hanya untuk menutupi borok sistem yang busuk. “Wakil Bupati harusnya fokus pada perbaikan sistem dan penegakan akuntabilitas, bukan malah melempar tanggung jawab dengan dalih yang tak masuk akal, seolah-olah rakyat Bima ini bodoh dan bisa ditipu dengan permainan kata-kata belaka,” pungkasnya. “Martabat Bima tidak akan pernah tegak selama para pemimpinnya masih gemar berkelit dan bersembunyi di balik dalih-dalih tak manusiawi. Kasus Arumi adalah cermin, apakah Bima benar-benar bermartabat, ataukah hanya slogan kosong untuk menutupi kegagalan!”
