Bima, 18 Juli 2025 || Kanal Aspirasi dan Wacana Hukum (Kawah) NTB – Dalam wawancaranya yang penuh gelora, Bung Ipul, putra asli Lambitu, tidak hanya berbicara soal lubang jalan, tapi soal lubang keadilan yang selama ini sengaja diciptakan oleh para pemegang kekuasaan. Baginya, kerusakan jalan bukan hanya soal kelalaian teknis, tapi ekspresi konkret dari politik diskriminatif yang menyingkirkan Lambitu dari radar kekuasaan. “Ini bukan hanya jalan rusak. Ini adalah jalan yang sengaja dirusak oleh pembiaran politik,” ucapnya dengan tegas.
Bagi Bung Ipul, keputusan pemerintah untuk tidak memperbaiki jalan Lambitu selama hampir dua dekade adalah pilihan politik yang sangat jelas. “Kalau DPRD dan Bupati bisa memperbaiki jalan-jalan di wilayah yang dekat dengan pusat kekuasaan, tapi membiarkan Lambitu seperti ini, maka jelas ada yang sedang dipilah dan dipilih!” ujarnya.
Ia menilai bahwa pembangunan di Kabupaten Bima bukan berdasarkan kebutuhan rakyat, melainkan berdasarkan kedekatan geografis dan politis dengan elite. “Lambitu dianggap tidak penting, karena suara kami tidak ramai, karena kami jauh, karena kami tak punya bargaining politik. Tapi jangan salah! Justru dari desa-desa tertinggal seperti Lambitu, suara perlawanan itu lahir,” sambungnya.
Tafsir Bung Ipul menggambarkan bahwa politik pembangunan tidak lahir dari analisis rasional, melainkan dari logika penguasaan. “Kalau pemerintah sungguh rasional, maka mereka tahu: memperbaiki jalan di Lambitu akan menyelamatkan nyawa, mempercepat ekonomi, dan membangun martabat. Tapi yang mereka pakai bukan logika rasional, melainkan logika kekuasaan yang menunda perbaikan karena tidak memberi keuntungan politik langsung.”
“Tiap lubang yang kami lewati adalah bukti bahwa kami tak dihitung. Dan tiap anak yang sakit dan tertunda ke rumah sakit karena jalan rusak adalah bukti bahwa negara sedang mempermainkan hidup kami,” tegas Bung Ipul. Dalam pandangannya, perlawanan terhadap kondisi ini bukan sekadar tuntutan infrastruktur, tapi tuntutan keadilan. “Kami tidak minta lebih. Kami hanya minta agar jalan tidak dijadikan batas antara yang layak hidup dan yang layak ditinggalkan.”
