Bima, 19 Juli 2025 || Kanal Aspirasi dan Wacana Hukum (Kawah) NTB – Hari ini genap 44 hari sejak remaja Desa Soki, Sahrul Ajwari, menghembuskan napas terakhirnya karena penganiayaan brutal pada 6 Juni lalu. Tapi hingga detik ini, Polres Bima belum memberikan kepastian hukum atas kasus pembunuhan tersebut. Tidak ada tersangka yang diumumkan secara resmi. Tidak ada progres penyidikan yang dapat menenangkan keluarga. Yang ada hanyalah diam panjang dari institusi yang semestinya jadi garda terdepan keadilan.
Sahrul tidak mati karena takdir. Ia dibunuh oleh kekerasan yang nyata, yang terekam dan tersebar luas di media sosial. Publik menyaksikan. Rakyat bersuara. Tapi negara?Negara memilih bungkam.
44 hari sudah berlalu. Keluarga Sahrul tidak hanya kehilangan anaknya, tapi juga kehilangan harapan terhadap hukum. Mereka tidak tahu siapa pelaku. Mereka tidak tahu sejauh mana proses berjalan. Dan mereka tidak tahu apakah nyawa anak mereka benar-benar dianggap penting oleh penyidik Sat Reskrim Polres Bima.
Jika keadilan adalah milik semua, mengapa Sahrul dibiarkan tergantung di ambang pengabaian?
Jika penyidikan sungguh dijalankan, mengapa pelaku belum diseret ke pengadilan?
Apakah hukum kini tunduk pada koneksi?
Atau mati suri di hadapan mereka yang tak punya kuasa?
Ia remaja biasa, bukan anak pejabat. Ia tinggal di desa, jauh dari sorotan elite. Tapi Sahrul punya hak yang sama: hak untuk hidup, hak untuk dilindungi, hak untuk mendapatkan keadilan. Ketika negara gagal menjawab itu semua, maka kita tak sedang hidup dalam negara hukum. Kita hidup dalam negara kompromi.
Jika dalam 44 hari, Polres Bima belum bisa menetapkan satu pun status hukum untuk para pelaku pembunuhan, maka yang harus diselidiki bukan hanya pelaku, tapi kenapa institusi hukum bisa sediam ini.
Nama Sahrul Ajwari akan terus disebut.
Sampai hukum dipaksa untuk membuka mata.
Sampai kebenaran tak lagi dijaga oleh senyap.
Sampai darah remaja Desa Soki ini tidak lagi dikhianati.
